Layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor

Perpustakaan merupakan institusi yang mengumpulkan serta mengelola informasi yang tercetak dan terekam untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan atau disebut dengan Pemustaka. Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengadakan layanan serta program yang disesuaikan dengan masyarakat sekitar perpustakaan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan bagi masyarakat umum tanpa terkecuali (Juniadi & Heriyanto, 2021). Perpustakaan umum kota atau kabupaten dibiayai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di daerah tersebut tanpa terkecuali. Dalam lingkup masyarakat yang luas, tentu perpustakaan harus bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang berbeda seperti anak-anak, pelajar, orang dewasa, lansia, dan penyandang disabilitas. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program yang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional dengan dukungan BAPPENAS sejak tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan dan meningkatkan pelayanan dasar perpustakaan (Haryanti, 2019). Kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk meningkatkan literasi berbasis TIK, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat (Haryanti, 2019). Pada perpustakaan umum, aksesibilitas untuk semua kalangan merupakan hal yang mendasar. Perpustakaan umum adalah ruang publik yang aman, terpercaya, dan inklusif di mana semua orang diterima dengan baik (Australian Library and Information Association, 2016). Seperti halnya dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2030 yang mengusung prinsip Leaving noone behind yang ditekankan bagi kelompok miskin atau tertinggal dari sisi ekonomi dan sosial yang termasuk juga ke dalam kelompok ini adalah kaum marginal dan disabilitas (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Dalam konteks ini perpustakaan dapat mendukung program SDGs dalam penyediaan akses informasi, mendorong kemampuan TIK dan literasi, serta akses ke ruang komunitas (Hidayat et al., 2022). Perpustakaan perlu berusaha untuk bisa membangun lingkungan yang ramah, karena penting bagi perpustakaan umum untuk memastikan bahwa semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan dan fasilitas yang disediakan. Aksesibilitas merupakan salah satu hal krusial dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan disabilitas. Menurut artikel yang diunggah pada website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Supanji, 2023), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam ranah pendidikan, tingkat pekerjaan yang rendah yang berdampak kepada kemampuan ekonomi, kesenjangan dalam penyediaan layanan, serta stigma diskriminatif dalam masyarakat (World Bank, n.d.). Dalam konteks pemustaka dengan disabilitas, mengutip pada pedoman yang dikeluarkan oleh Association of Specialized and Cooperative Library Agencies yaitu, “Perpustakaan memainkan peran besar dalam kehidupan penyandang disabilitas dengan memfasilitasi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat” (Association of Specialized and Cooperative Library Agencies, 2017). Perpustakaan dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan yang mendukung inklusivitas bagi semua kalangan. Hal ini mencakup akses yang mudah, layanan yang setara, serta program-program yang memungkinkan partisipasi penuh setiap pemustaka, termasuk pemustaka penyandang disabilitas. Ekaputri dan Salim (2017) mengatakan bahwa perpustakaan umum di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, belum bisa menyelenggarakan konsep inklusi sosial untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah perpustakaan lain di luar DKI Jakarta sudah menggunakan konsep inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam memberikan pelayanan dan mengadakan program bagi pemustaka. Kota Bogor merupakan salah satu kota di kota yang menjunjung tinggi inklusi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Bogor menyediakan berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti adanya acara Pekan Hak Asasi Manusia, beberapa armada Biskita dan halte bus yang ramah disabilitas dan pemberian alat bantu bagi difabel (Awaludin, 2022). Berdasarkan kutipan berita diatas, Kota Bogor sudah menunjukkan beberapa fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari inklusi sosial. Namun, meskipun Kota Bogor telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam menyediakan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas, masih terdapat kebutuhan untuk memperluas penerapan konsep inklusi sosial secara lebih luas, termasuk di berbagai institusi seperti perpustakaan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mencatat upaya Perpustakaan Umum Kota Bogor dalam menyediakan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pada studi terdahulu oleh Kaeding, et al. (2017) yang menghasilkan model perpustakaan inklusif dengan elemen kunci yang menjadi fokus perpustakaan dalam meningkatkan akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Model tersebut terdiri dari 6 elemen, yaitu Koleksi, Hambatan fisik (fasilitas perpustakaan), Kemitraan, Program, Pelatihan, dan Pemasaran yang seluruhnya terikat oleh manajemen yang suportif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi lebih dalam pelayanan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh pihak Perpustakaan Kota Bogor dilihat dari 6 elemen pada model perpustakaan inklusif, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan perpustakaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di perpustakaan umum. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Inklusi sosial dapat diartikan sebagai proses atau mekanisme yang mendorong interaksi sosial antar individu dengan atribut sosial yang berbeda atau membuka akses partisipasi seluruh individu ke dalam kehidupan sosial (Silver, 2015). Inklusi sosial merupakan inti dari perkembangan sosial yang diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang serupa dan mencakup kesejahteraan seluruh masyarakat (Ekaputri & Salim, 2017). Inklusi sosial dapat berkaitan dengan bidang pengelompokkan sosial, termasuk diferensiasi demografis yang didasarkan pada status sosial-ekonomi, budaya, agama, gender, usia, dan kesehatan (termasuk penyandang disabilitas) (Hidayat et al., 2022). Inklusi sosial untuk penyandang disabilitas atau inklusi disabilitas merupakan konsep inklusi sosial yang fokusnya mengarah kepada kelompok penyandang disabilitas yang didorong dan difasilitasi untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi atas keadaannya. Inklusi sosial menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks ini, inklusi sosial untuk penyandang disabilitas berperan krusial dalam memastikan bahwa mereka tidak hanya diterima, tetapi juga diakui sebagai bagian dari komunitas yang beragam. Penyandang disabilitas di Indonesia, memiliki pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang lebih buruk, dan lebih sedikit mendapatkan kesempatan ekonomi, serta kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan publik (Cameron & Suarez, 2017). Aksesibilitas dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas merupakan hak-hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang (Handari, 2019). 2.2 Pelayanan Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh lapisan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan perlu memahami bahwa tiap kelompok masyarakat seperti pemustaka dengan disabilitas memiliki karakteristik, perilaku, budaya, serta kebiasaan yang berbeda (Prasetyawan, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menekankan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi yang sama, begitupun terkait dengan mendapatkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif termasuk pada pelayanan perpustakaan. Perpustakaan umum memiliki peran untuk membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi komunitas dan lingkungan sekitarnya (Ekaputri & Salim, 2017). Perpustakaan umum harus bisa menjadi fasilitator bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan mengadakan workshop yang bekerjasama dengan organisasi atau yayasan disabilitas terkait (Ekaputri & Salim, 2017). Permasalahan terkait minimnya fasilitas yang dapat diakses oleh pemustaka penyandang disabilitas membuat akses informasi yang bisa didapatkan semakin terbatas (Prasetyawan, 2020). Salah satu peran perpustakaan umum untuk mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas ialah berkolaborasi dengan komunitas atau yayasan disabilitas terkait karena keterlibatan atau partisipasi langsung dari penyandang disabilitas itu sendiri merupakan poin penting dari inklusi sosial bagi penyandang disabilitas (Ekaputri & Salim, 2017). 2.3 Model Perpustakaan Inklusif Model perpustakaan inklusif merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kaeding, et al. yang terdokumentasikan dalam artikel jurnal berjudul Public Libraries and Access for Children with Disabilities and Their Families: A Proposed Inclusive Library Model pada tahun 2017. Terdapat 6 elemen kunci dalam model ini yang menjadi fokus perpustakaan dalam meningkatkan akses dan inklusi (Kaeding et al., 2017). Elemen tersebut adalah 1) Koleksi, 2) Hambatan Fisik, 3) Kemitraan, 4) Program, 5) Pelatihan, dan 6) Pemasaran. Elemen pertama merujuk kepada koleksi perpustakaan yang disediakan bagi masyarakat yang harus tersedia dalam berbagai format sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan. Pengembangan koleksi inklusif bagi penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan disabilitas yang dimiliki. Hambatan Fisik merupakan elemen yang mengacu pada fasilitas perpustakaan yang dapat diakses dengan mudah serta termasuk juga di dalamnya teknologi informasi yang digunakan di perpustakaan. Dengan memperhatikan elemen hambatan fisik ini, perpustakaan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, memungkinkan setiap pemustaka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan yang disediakan di perpustakaan. Elemen Kemitraan merupakan elemen yang dapat membantu perpustakaan dalam memahami kebutuhan pemustaka lebih dalam. Dalam konteks penyandang disabilitas, kemitraan dengan organisasi atau lembaga terkait dapat menambah pemahaman perpustakaan terhadap kebutuhan pemustaka dengan disabilitas yang akan membantu perpustakaan dalam melayani kebutuhannya. Elemen Program merupakan elemen yang menantang bagi perpustakaan umum. Dalam membuat program perlu untuk memperhatikan aksesibilitas program, menentukan apakah program ditujukan bagi penyandang disabilitas secara khusus atau pemustaka lainnya secara umum, kesesuaian program, serta siapa yang akan menjalankan dan mengembangkan program tersebut. Elemen Pelatihan membahas mengenai pelatihan staf perpustakaan yang menunjang kegiatan di perpustakaan terkait dengan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Staf perpustakaan perlu memiliki pengetahuan mengenai penyandang disabilitas dan cara untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Elemen terakhir dalam model ini, Pemasaran (marketing) merupakan area penting dari perpustakaan inklusif, karena bisa menjangkau penyandang disabilitas yang belum familiar dengan perpustakaan dan layanan yang dapat mereka gunakan. Seluruh elemen dalam model tersebut bersifat independen dan terikat oleh dukungan manajemen perpustakaan dalam menjalankan perpustakaan inklusif. Model ini akan menjadi acuan dalam pedoman wawancara serta analisis pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor karena menyediakan kerangka yang komprehensif dan relevan untuk mengevaluasi praktik inklusi sosial di perpustakaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan bersifat deskriptif yang menekankan kepada makna, penalaran, definisi dari suatu situasi tertentu, dan lebih banyak digunakan untuk meneliti permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Rukin, 2019). Penelitian dilakukan dengan rinci dan komprehensif, melalui wawancara dan pengamatan langsung (observasi). Fokus utama pada penelitian ini adalah mendeskripsikan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilakukan di Perpustakaan Kota Bogor. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pihak perpustakaan dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pelayanan perpustakaan dapat diakses dan dinikmati oleh pemustaka penyandang disabilitas. Selain itu, analisis terhadap tantangan yang ada akan memberikan wawasan mengenai hambatan yang perlu diatasi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua pemustaka. Teknik pengumpulan data adalah wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, observasi di lapangan secara langsung, serta analisis dokumen. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian, observasi awal diperlukan sebelum pengumpulan data lapangan. Wawancara dilakukan dalam suasana yang nyaman dan santai, sehingga informan dapat secara leluasa untuk berbicara dan menjelaskan pengalamannya secara menyeluruh dan mendalam. Jika ada pendapat yang diungkapkan yang tidak sesuai dengan tema, penelitian ini akan berkonsentrasi pada tema pokok penelitian. Analisis dokumen dilakukan melalui website resmi Perpustakaan Kota Bogor untuk memahami dan mengumpulkan informasi tentang layanan yang disediakan dan kebijakan yang ada. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2024. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penggunaan metode purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang paling relevan dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang diteliti. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari petugas perpustakaan diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan solusi dalam pelayanan inklusif. Dengan pemilihan informan yang sesuai, peneliti dapat memiliki data yang lebih akurat dan relevan. Keterlibatan petugas perpustakaan yang berpengalaman memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Informan pada penelitian ini adalah petugas perpustakaan yang memiliki pengalaman berinteraksi melakukan pelayanan kepada pemustaka penyandang disabilitas secara langsung serta mengetahui secara mendalam pelayanan yang disediakan untuk penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dengan analisis dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang dikumpulkan dari observasi dan jawaban informan dalam wawancara digunakan untuk melakukan analisis kualitatif. Setelah wawancara dilakukan, dibuat transkrip wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teknik koding. Proses ini membantu dalam mengorganisir informasi secara sistematis, sehingga dapat mengungkapkan temuan yang relevan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelayanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan di Perpustakaan Kota Bogor.

4.1 Profil Perpustakaan Perpustakaan Kota Bogor sebagai salah satu pusat pembelajaran (learning center) yang ada di Kota Bogor memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan literasi dan edukasi masyarakat. Perpustakaan Kota Bogor beroperasi di hari Selasa sampai hari Minggu dengan jam operasional pukul 08.00 - 15.00 WIB dan tutup pada hari Senin, libur nasional dan cuti bersama. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui analisis dokumen pada website resmi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, Perpustakaan Kota Bogor memiliki sembilan layanan yang disediakan untuk masyarakat yang terdiri dari (1) Layanan Perpustakaan Keliling; (2) Layanan Sirkulasi; (3) Layanan Referensi; (4) Layanan Multimedia; (5) Layanan Disabilitas; (6) Layanan Keanggotaan; (7) Layanan Perpustakaan Digital (iBogor); (8) Layanan Anak; dan (9) Layanan Pendidikan Pemustaka. Perpustakaan Kota Bogor dengan berbagai layanan tersebut, berupaya memberikan akses yang luas dan beragam bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan edukasi mereka. Perpustakaan Kota Bogor secara keseluruhan memiliki koleksi pustaka sebanyak 27.436 judul dengan jumlah total 63.088 eksemplar untuk buku fisik. Selain itu, Perpustakaan Kota Bogor memiliki koleksi digital berupa buku elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi iBogor. Aplikasi iBogor merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota Bogor untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan perpustakaan secara gratis. Koleksi buku elektronik yang tersedia pada aplikasi iBogor adalah sebagai berikut: Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sekolah Dasar (SD) sebanyak 349 judul, BSE Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 226 judul, BSE Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 110 judul, dan Koleksi Umum sebanyak 228 judul. 4.2 Pelayanan Berbasis Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan berbasis inklusi sosial di perpustakaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan perpustakaan. Perpustakaan Kota Bogor telah melakukan berbagai upaya untuk membangun lingkungan perpustakaan yang inklusif melalui berbagai fasilitas dan program yang disediakan. Dalam konteks penelitian ini, fokus tidak terbatas pada jenis penyandang disabilitas, melainkan pada pelayanan konkret yang tersedia di Perpustakaan Kota Bogor untuk mendukung inklusi sosial yang dianalisis berdasarkan enam elemen dari Model Perpustakaan Inklusif yang dikemukakan oleh Kaeding, et al. (2017), yaitu Koleksi, Hambatan Fisik, Kemitraan, Program, Pelatihan, dan Pemasaran. 4.2.1 Koleksi Koleksi merupakan salah satu elemen penting dari perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Perpustakaan sudah seharusnya memiliki koleksi yang dikhususkan untuk pemustaka penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pemustaka lainnya. Koleksi yang dimiliki Perpustakaan Kota Bogor untuk penyandang disabilitas adalah koleksi buku braille untuk penyandang disabilitas penglihatan atau tuna netra. Koleksi buku braille yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota Bogor berjumlah 114 judul dan 179 eksemplar dengan berbagai subjek. Meskipun hanya menyediakan koleksi khusus untuk penyandang disabilitas penglihatan, koleksi lain yang dimiliki oleh perpustakaan juga dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. “semua koleksi itu bisa bergeser juga ibaratnya koleksi di ruang baca anak dipindahin ke ruang disabilitas atau dibawa ke atas juga bisa cuma emang secara penyiapan khusus koleksi di ruang disabilitas baru yang braille aja.” (Pak Edo, Wawancara, 2 April 2024) Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota Bogor yang secara khusus diadakan bagi penyandang disabilitas adalah koleksi braille. Namun, koleksi lainnya seperti koleksi anak, umum, dan audiovisual juga dapat digunakan oleh pemustaka penyandang disabilitas yang membutuhkan koleksi tersebut. Koleksi anak dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas intelektual dengan dipindahkan ke area baca disabilitas. Gambar 1 Koleksi Buku Braille Sumber: Dokumen Pribadi, 21 Maret 2024 Gambar 1 merupakan koleksi buku braille dalam berbagai subjek di area baca disabilitas yang didapatkan saat observasi dilakukan. Pengadaan koleksi braille yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota Bogor didapatkan dari Sentra Abiyoso Cimahi yang merupakan lembaga penyedia layanan literasi braille sekaligus Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Pengembangan koleksi untuk disabilitas hanya dilakukan dari menerima koleksi yang diberikan oleh Sentra Abiyoso, yang dikirim setiap bulan jika ada terbitan terbaru. Perpustakaan Kota Bogor sudah memiliki koleksi yang memang dikhususkan untuk penyandang disabilitas berupa koleksi buku braille. Koleksi ini memberikan kesempatan kepada pemustaka dengan disabilitas pengelihatan untuk bisa mengakses literatur. Perpustakaan belum secara khusus menyediakan koleksi dalam format lain seperti audiobook atau teknologi adaptif seperti text-to-speech yang juga dapat membantu penyandang disabilitas penglihatan, intelektual atau orang yang mengalami gangguan belajar. Meskipun begitu, Perpustakaan Kota Bogor juga memiliki koleksi yang dapat dipindahkan ke area baca disabilitas, seperti koleksi anak yang juga dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas intelektual dengan dipindahkan ke area baca disabilitas ketika kegiatan rutin belajar ABK setiap hari Selasa dan Kamis. Penelitian Barrientos (2023) menunjukkan bahwa penggunaan buku konvensional untuk pelajar dengan disabilitas intelektual yang memiliki kesulitan dalam fungsi kognitif tidak terlalu bermanfaat. Sebaliknya, penggunaan buku adaptasi dengan gambar, simbol, dan tulisan dengan struktur yang sederhana dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Penggunaan buku anak yang memenuhi kriteria tersebut dapat menjadi alternatif yang layak dalam pendidikan bagi pelajar dengan disabilitas intelektual. 4.2.2 Hambatan Fisik Dalam model perpustakaan inklusif (Kaeding et al., 2017), hambatan fisik mengacu pada fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Kota Bogor bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengakses dan menggunakan sumber daya yang dimiliki perpustakaan. Aksesibilitas merupakan kunci dari fasilitas yang disediakan di perpustakaan bagi penyandang disabilitas. Perpustakaan Kota Bogor sudah memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang aksesibilitas seperti lift, ramp (bidang miring untuk jalur kursi roda), toilet disabilitas, dan parkir khusus disabilitas. Gambar 2 merupakan toilet disabilitas yang berada di dalam area baca disabilitas dan Gambar 3 merupakan ramp yang berada di depan gedung perpustakaan untuk mempermudah pengguna kursi roda masuk ke gedung perpustakaan. Guiding block atau jalur pemandu untuk penyandang disabilitas penglihatan hanya ada pada trotoar luar gedung perpustakaan dan tidak ada di dalam gedung. Gambar 2 Toilet Disabilitas Sumber: Dokumen Pribadi, 21 Maret 2024 Gambar 3 Ramp di Gedung Perpustakaan Sumber: Dokumen Pribadi, 21 Maret 2024 Salah satu fasilitas yang ada di Perpustakaan Kota Bogor adalah Area Baca Disabilitas atau Ruang Disabilitas yang berada di lantai satu perpustakaan. Gambar 4 merupakan area baca disabilitas atau ruang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor. Pada ruang disabilitas inilah tempat koleksi braille disimpan. Fasilitas yang disediakan di dalam ruang ini adalah meja baca untuk pengguna kursi roda, toilet disabilitas, rak buku, komputer, dan meja komputer. Ruang disabilitas ini merupakan fasilitas yang diadakan setelah revitalisasi perpustakaan di tahun 2022 agar perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dan nyaman bagi semua pengunjung perpustakaan. Gambar 4 Area Baca Disabilitas Sumber: Dokumen Pribadi, 17 Mei 2024 Perpustakaan Kota Bogor belum memiliki teknologi asistif atau teknologi bantu yang dapat digunakan untuk menghilangkan hambatan dari penyandang disabilitas. Meskipun begitu, Pak Edo mengatakan bahwa perpustakaan berencana untuk menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, BintangPusnas Edu, untuk bisa memberikan akses koleksi buku audio bagi pemustaka yang membutuhkan serta memperbanyak koleksi yang dapat diakses oleh pemustaka secara umum. “Sebenernya kita kan pedoman untuk standar ruang disabilitas itu gaada yang detail ya kita cuman belajar dari perpustakaan lain...” (Pak Edo, Wawancara, 2 April 2024) Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas Perpustakaan Kota Bogor belajar dari pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas oleh perpustakaan lain. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya pedoman yang secara jelas memberikan arahan fasilitas apa yang harus diadakan dalam melayani penyandang disabilitas di Indonesia. Elemen hambatan fisik yang mengacu pada fasilitas yang disediakan Perpustakaan Kota Bogor merupakan salah satu elemen yang secara dominan sudah dilakukan dengan baik oleh pihak perpustakaan meskipun belum memiliki teknologi asistif untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kaeding et al., (2017), bahwa elemen ini adalah aspek yang secara tradisional menjadi fokus perpustakaan ketika berupaya meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas. Dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, Perpustakaan Kota Bogor tidak menggunakan standar atau pedoman tertentu. Namun, Perpustakaan Kota Bogor mengacu kepada praktik pelayanan disabilitas di perpustakaan lain. Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk bisa meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas yang diberikan perpustakaan dan merupakan bentuk dari inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di perpustakaan. Namun, pihak Perpustakaan Kota Bogor juga dapat memperhatikan standar yang sudah ada dan diberlakukan di negara lain seperti panduan yang dikeluarkan IFLA tentang akses perpustakaan untuk penyandang disabilitas yang mengatur tentang aksesibilitas fasilitas dan layanan untuk penyandang disabilitas agar perpustakaan dapat memastikan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. 4.2.3 Kemitraan Dalam upayanya untuk memberikan layanan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, Perpustakaan Kota Bogor pentingnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan organisasi yang memiliki fokus terkait dengan disabilitas dapat mempermudah pihak perpustakaan dalam menyediakan layanan yang inklusif dengan memastikan bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Secara umum, kerjasama yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Bogor dengan pihak luar terkait disabilitas bersifat informal. Salah satu mitra strategis yang bekerjasama dengan Perpustakaan Kota Bogor adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Bogor dan beberapa yayasan disabilitas di Kota Bogor yang memiliki pengalaman dan pemahaman dalam isu-isu terkait disabilitas. Kolaborasi ini dilakukan untuk bisa memahami dan menyediakan kebutuhan dari komunitas disabilitas di Kota Bogor. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah kegiatan rutin dari yayasan disabilitas di bawah naungan PPDI cabang Bogor yang dilakukan di ruang disabilitas di hari Selasa dan Kamis, serta berbagai kegiatan komunitas disabilitas yang dilakukan di gedung Perpustakaan Kota Bogor. Selain itu, Perpustakaan Kota Bogor dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Perpustakaan bekerjasama dengan Sentra Abiyoso Cimahi terkait dengan pengadaan koleksi braille di perpustakaan. Kerjasama tersebut sangat penting dalam memastikan perpustakaan memiliki koleksi braille yang up-to-date dan relevan. Salah satu bentuk dari kerjasama yang telah dilakukan adalah undangan kepada pihak Perpustakaan Kota Bogor menjadi narasumber untuk bisa memaparkan layanan disabilitas yang dimiliki perpustakaan pada acara yang diadakan oleh Sentra Wyata Guna mengenai penyandang disabilitas penglihatan. Salah satu peran penting perpustakaan umum dalam mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas adalah melalui kolaborasi aktif dengan komunitas disabilitas terkait. Meskipun saat ini kerjasama yang terjalin masih terbatas dan bersifat informal, langkah ini telah membantu Perpustakaan Kota Bogor meningkatkan kualitas layanan disabilitas dan memperluas jangkauan layanan inklusifnya. Kerjasama yang lebih formal dan terstruktur dapat memberikan manfaat yang lebih besar, seperti yang disarankan oleh Ekaputri & Salim (2017), yang menekankan pentingnya partisipasi langsung penyandang disabilitas dalam proses inklusi sosial. Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat Adkins dan Bushman (2015), yang mengamati bahwa kolaborasi dengan komunitas terkait disabilitas adalah kunci keberhasilan program pelayanan bagi penyandang disabilitas di perpustakaan. 4.2.4 Program Perpustakaan Kota Bogor menyediakan layanan disabilitas dengan mengadakan koleksi braille serta fasilitas untuk penyandang disabilitas di area baca disabilitas. Selain itu, Perpustakaan Kota Bogor juga memiliki berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh penyandang disabilitas. Salah satu program yang diadakan bagi penyandang disabilitas adalah “Edukasi Sehat Cerdas Kreatif Mandiri dan Berakhlak” yang berisi kegiatan-kegiatan di ruang disabilitas. Salah satu kegiatan pada program tersebut adalah kegiatan rutin pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK) dibawah naungan Yayasan Penyandang Disabilitas (YPD) Bogor dan PPDI Cabang Bogor yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis di perpustakaan. Gambar 5 Kegiatan Belajar Rutin di Ruang Disabilitas 1 Sumber: Dokumen Pribadi, 21 Maret 2024 Gambar 6 Kegiatan Belajar Rutin di Ruang Disabilitas 2 Sumber: Dokumen Pribadi, 21 Maret 2024 Gambar 5 dan 6 merupakan gambar kegiatan rutin ABK di bawah naungan YPD Bogor di ruang disabilitas, dimana pada gambar tersebut sedang dilakukan kegiatan membuat kerajinan tangan dengan bimbingan yang dilakukan oleh relawan dari yayasan tersebut. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan pembelajaran ABK di mana mereka belajar banyak hal seperti kegiatan mendengarkan dongeng. Kegiatan ini tidak hanya terbatas dilaksanakan di area baca disabilitas saja, tetapi juga bisa dilakukan di ruang lain perpustakaan seperti auditorium dan ruang kreasi anak. Dalam kegiatan tersebut, staf penanggung jawab berkoordinasi dengan pihak lain yang ingin berkolaborasi dan melakukan publikasi di akun media sosial Perpustakaan Kota Bogor. Selain memberikan tempat untuk diadakannya kegiatan ini, perpustakaan juga mengadakan alat-alat tulis yang diminta oleh penyelenggara kegiatan jika dibutuhkan. Pihak di luar perpustakaan juga ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini seperti mengisi kegiatan mendongeng untuk para ABK. Perpustakaan Kota Bogor juga memiliki kegiatan Workshop Perpustakaan dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial yang ditujukan untuk seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Terdapat beberapa workshop yang memang dikhususkan untuk meningkatkan keterampilan kelompok disabilitas seperti workshop pembuatan tali masker, bouquet coklat dan keterampilan lainnya. Meskipun begitu, Perpustakaan Kota Bogor belum mengikuti program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, tetapi mereka tetap mengaplikasikan nilai inklusi sosial dalam program-program yang diadakan. Sejalan dengan hasil penelitian dari Pinar Lutfiana & Rukiyah (2024) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas juga dilakukan oleh Perpustakaan Desa Gladagsari dan perpustakaan dapat menjadi wadah bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat. Program workshop ditawarkan oleh Perpustakaan Kota Bogor untuk mendukung penyandang disabilitas. Sejalan dengan penelitian dari Kaeding, et al. (2017) yang menunjukkan bahwa programprogram, termasuk workshop, merupakan komponen penting dari layanan perpustakaan untuk penyandang disabilitas. Terkait workshop untuk penyandang disabilitas, terdapat workshop yang diinisiasi oleh pihak perpustakaan, dan ada yang diinisiasi oleh komunitas penyandang disabilitas sehingga perpustakaan hanya menyediakan tempat atau fasilitator bagi komunitas-komunitas penyandang disabilitas untuk berkegiatan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ekaputri dan Salim (2017) yang menyatakan bahwa perpustakaan umum harus bisa menjadi fasilitator bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka melalui workshop yang diadakan melalui kerjasama dengan organisasi atau yayasan disabilitas terkait. “.... kita sih belum mengajukan anggaran spesifik ya jadi kita paling kerjasama dengan donasi atau program CSR gitu jadi kalau misalnya dari pihak PPDI itu meminta buku gambar dan ATK itu sih kita terbuka untuk siapapun itu yang mau menyumbangkan untuk anak ABK itu bisa gitu.” (Ibu Lily, Wawancara, 21 Maret 2024) Anggaran spesifik pelayanan untuk penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen penting. Terkait dengan pendanaan kegiatan bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor, seluruh informan mengatakan bahwa belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelayanan disabilitas. Tanpa adanya dukungan anggaran yang jelas, program dan kegiatan mungkin tidak dapat terealisasi dengan baik. Untuk mengatasi belum adanya alokasi anggaran, Perpustakaan Kota Bogor menerima sumbangan atau donasi untuk kegiatan penyandang disabilitas di perpustakaan. Donasi ini bisa berasal dari individu, organisasi, maupun perusahaan yang peduli terhadap inklusi sosial dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Saat ini, Perpustakaan Kota Bogor belum memiliki anggaran khusus untuk pelayanan penyandang disabilitas, padahal anggaran merupakan faktor yang penting dalam mengadakan layanan dan program untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut bertentangan dengan temuan penelitian Adkins dan Bushman (2015) yang mengatakan bahwa anggaran yang memadai sangat penting untuk pelayanan anak dengan disabilitas di perpustakaan. Banyak perpustakaan menyediakan peralatan khusus, tetapi biaya yang tinggi sering membatasi kemampuan mereka. Dana khusus dan hibah membantu, namun keberlanjutan program bergantung pada pendanaan yang stabil. 4.2.5 Pelatihan Staf perpustakaan harus diberikan pelatihan untuk bisa memberikan layanan bagi penyandang disabilitas dan memenuhi kebutuhan pemustaka penyandang disabilitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 pasal 18 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik wajib rnenyediakan informasi dan sumber daya manusia profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, fisik, intelektual, dan disabilitas mental yang dapat secara bersamaan dialami oleh seorang penyandang disabilitas. Dengan beragamnya jenis disabilitas, tentu kebutuhannya juga beragam. Perpustakaan sebagai salah satu instansi pelayanan publik tentu harus bisa memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut. Sebagian besar pustakawan di Perpustakaan Kota Bogor sudah mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional. Namun, belum ada pustakawan yang mengambil sertifikasi pada Klaster Layanan Perpustakaan untuk Penyandang Disabilitas. Staf Perpustakaan Kota Bogor mendapatkan pelatihan melalui bimbingan teknis ataupun seminar-seminar terkait penyandang disabilitas. Namun, tidak ada pelatihan yang secara khusus diberikan kepada staf perpustakaan untuk bisa melayani penyandang disabilitas. Sebagai contoh, dalam salah satu acara yang diadakan oleh Sentra Wyata Guna bersama dengan Dinas Sosial mengenai cara membimbing tuna netra dan pembuatan braille terdapat dua staf perpustakaan yang mengikuti acara tersebut. Pelatihan semacam ini sangat penting untuk bisa memastikan staf perpustakaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani penyandang disabilitas dengan tepat dan efektif. Mengingat kebutuhan pemustaka penyandang disabilitas yang beragam, pelatihan yang terstruktur dan spesifik dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kualitas layanan. Perpustakaan Kota Bogor dalam melakukan layanan di area baca disabilitas, tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak ada petugas yang secara khusus ditugaskan untuk berada di area baca tersebut. “Nah, itu kita belum buat, jadi SOP kita baru yang sifatnya ee umum ya. Misalnya kayak peminjaman dan pengembalian buku, perpustakaan keliling, seperti itu. Yang ini memang belum ada.” (Pak Edo, Wawancara, 17 Mei 2024) “.... misalkan ada yang dateng nih dipersilahkan masuk aja nanti dia baca-baca kayak gitu. Ketika mau pinjem paling dibawa ke depan sirkulasi sama ini sih ini gaada petugas khusus karena ga banyak yang dateng juga sih.” (Pak Wahyu, Wawancara, 2 April 2024) Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tidak ada staf perpustakaan yang secara khusus berjaga di area baca disabilitas karena tidak banyak pengunjung yang datang ke area baca tersebut. Namun, terdapat penanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di area baca disabilitas atau ruang disabilitas untuk koordinasi dengan organisasi, yayasan, atau pihak lain yang ingin berkolaborasi untuk mengadakan acara di perpustakaan. Pelatihan sumber daya manusia merupakan elemen yang harus ditingkatkan oleh pihak Perpustakaan Kota Bogor. Pengetahuan dan pemahaman terkait kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dimiliki staf perpustakaan merupakan tantangan pihak Perpustakaan Kota Bogor untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Adkins dan Bushman (2015) dan Pionke (2020) yang menyatakan bahwa tantangan yang paling banyak dihadapi dalam mengimplementasikan program bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya edukasi staf perpustakaan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Upaya agar bisa mengatasi tantangan ini memerlukan pelatihan yang menyeluruh bagi staf perpustakaan untuk bisa meningkatkan pemahaman mereka mengenai kebutuhan penyandang disabilitas. Tantangan tersebut juga dapat diatasi dengan mengikuti sertifikasi pustakawan klaster layanan perpustakaan untuk penyandang disabilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional RI. 4.2.6 Pemasaran Pemasaran layanan disabilitas merupakan poin penting dalam perpustakaan inklusif. Strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, tentang adanya layanan serta fasilitas khusus yang disediakan. Pemasaran dilakukan oleh pihak Perpustakaan Kota Bogor melalui platform sosial media seperti Instagram, TikTok, Youtube, dan X. Selain itu, Perpustakaan Kota Bogor juga memiliki website resmi perpustakaan yang juga digunakan sebagai wadah informasi terkait perpustakaan. Media sosial merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mempromosikan layanan serta fasilitas yang disediakan di perpustakaan secara efektif dan dapat menjangkau audiens yang luas dengan cepat. Perpustakaan Kota Bogor menggunakan Instagram untuk mempromosikan layanan dan kegiatan yang ditawarkan bagi penyandang disabilitas. Melalui unggahan yang rutin dilakukan sebagai dokumentasi kegiatan, workshop, dan program-program khusus bagi penyandang disabilitas lainnya, diharapkan informasi mengenai layanan dan kegiatan tersebut dapat mencapai penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas lokal pihak perpustakaan juga dapat memperluas jangkauan pemasaran yang dilakukan. Seluruh informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa pengunjung untuk area baca disabilitas sedikit, kebanyakan pengguna fasilitas adalah komunitas dibandingkan penyandang disabilitas secara umum. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pinar Lutfiana & Rukiyah (2024) yang mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Perpustakaan Desa Gladagsari. Pengunjung area baca disabilitas yang sedikit menunjukkan bahwa layanan dan fasilitas perpustakaan untuk penyandang disabilitas belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Strategi promosi ”menjemput bola” yang direncanakan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok dan yayasan terkait diharapkan dapat bisa berjalan, agar penyandang disabilitas dan keluarganya dapat mengetahui dan tergugah untuk datang ke perpustakaan dan memanfaatkan layanan dan fasilitas yang tersedia. Hal ini sesuai dengan temuan Adkins dan Bushman (2015) yang menunjukkan bahwa pemasaran program-program untuk penyandang disabilitas sering kali efektif melalui jaringan dan koneksi yang dimiliki oleh pustakawan. Oleh karena itu, strategi promosi yang proaktif dan menyasar secara langsung kepada komunitas penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memanfaatkan fasilitas dan program inklusif yang ditawarkan oleh Perpustakaan Kota Bogor. 4.3 Tantangan Dalam upaya memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, Perpustakaan Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh pihak Perpustakaan Kota Bogor dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas cukup beragam. Keterbatasan dalam menjalin kerjasama dengan mitra eksternal juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam pengembangan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Pihak Perpustakaan Kota Bogor tidak memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas terutama terkait koleksi dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh pustakawan untuk bisa melayani penyandang disabilitas. Sejalan dengan penelitian Adkins dan Bushman (2015) dan Pionke (2020), penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang paling banyak dihadapi perpustakaan dalam mengimplementasikan program bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya edukasi kepada staf perpustakaan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan khusus untuk bisa melayani penyandang disabilitas merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan. Meskipun beberapa staf perpustakaan sudah mengikuti sertifikasi pelayanan dasar perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI dan pelatihan dari seminar dan bimbingan teknis terkait penyandang disabilitas, belum ada pelatihan khusus yang secara mendalam membekali staf perpustakaan dengan pengetahuan serta keterampilan untuk bisa melayani berbagai jenis penyandang disabilitas secara efektif. Selain itu, sedikitnya kunjungan penyandang disabilitas ke perpustakaan juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Perpustakaan Kota Bogor. Selain kegiatan melalui komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, mereka secara mandiri jarang untuk datang ke perpustakaan dan memanfaatkan layanan serta fasilitas yang disediakan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perpustakaan tidak memiliki data pengunjung disabilitas untuk dianalisis lebih lanjut, yang menyebabkan kesulitan dalam merancang program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Oleh karena itu, pihak perpustakaan perlu untuk “menjemput bola” agar banyak penyandang disabilitas datang ke perpustakaan dan memanfaatkan layanan serta fasilitas yang tersedia. Berdasarkan penjelasan di atas, elemen kemitraan dan elemen hambatan fisik merupakan elemen yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Perpustakaan Kota Bogor di antara elemen lain dalam Model Perpustakaan Inklusif meskipun perpustakaan belum memiliki teknologi asistif. Namun, terdapat dua elemen lain yang memerlukan perhatian lebih. Pertama adalah elemen pelatihan, di mana SDM di Perpustakaan Kota Bogor perlu mendapatkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang memadai untuk bisa memberikan pelayanan yang inklusif kepada penyandang disabilitas. Kedua adalah elemen pemasaran, dimana upaya lebih lanjut diperlukan agar layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya perpustakaan memberikan perhatian, terutama kepada dua elemen tersebut disebabkan layanan disabilitas belum menjadi fokus utama dari Perpustakaan Kota Bogor. Adapun fokus utama dari perpustakaan saat penelitian ini dilaksanakan adalah layanan anak untuk mendukung program Kota Layak Anak. Layanan disabilitas merupakan layanan yang diadakan setelah revitalisasi perpustakaan di tahun 2022, sehingga pihak Perpustakaan Kota Bogor masih berusaha untuk mengembangkan layanan tersebut.

Perpustakaan Kota Bogor telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui implementasi pada berbagai elemen dalam model perpustakaan inklusif. Langkah-langkah awal yang telah dilakukan oleh pihak Perpustakaan Kota Bogor, seperti pengadaan fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan penyelenggaraan programprogram khusus, merupakan bukti nyata dari upaya mereka untuk bisa memperluas aksesibilitas dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perlu untuk diperhatikan agar dapat meningkatkan efektivitas serta dampak positif dari upaya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor. Upaya dengan mengatasi tantangan-tantangan dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, Perpustakaan Kota Bogor memiliki potensi untuk menjadi teladan dalam mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat peran Perpustakaan Kota Bogor sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di perpustakaan kota lain atau mendalami dampak program literasi yang disesuaikan. Selain itu, analisis lebih lanjut tentang keterlibatan komunitas disabilitas dan dampak sosial perpustakaan dalam meningkatkan inklusi juga dapat dieksplorasi.