Printing on the Archives of Sultan Syarif Kasim II
Universitas Lancang Kuning; Universitas Lancang Kuning; Universitas Lancang Kuning
Abstract
This article reviews the printers listed in the archives left by Sultan Syarif Kasim II (SSK II). SSK II has many archives that are currently stored in the palace of the Siak Sultanate. Part of the archive is handwritten, typed and printed. Types of printed manuscripts are quite interesting to discuss because there are names of printing companies. In the 19-20 centuries, the Colonial Government controlled the printing sector. They dominated the development of the print world and exercised strict supervision. The research results showed that there were seven printers in the archives of Sultan Syarif Kasim II, including Batavia Landsdrukkerij, De unie Weltevreden, Stoomsnelpersdrukkerij van H. M. Van Dorp & Co. Batavia, Typ. Courant Deli, Typ. Drukkerij Batak, Typ. Limbago Pajakoemboeh, and Typ. Varekamp & Co., Medan. The link between the Siak Sultanate and all publications and contents of documents shows that all government activities must be under supervision and permits are required in the implementation process.
Keywords:
Archives
· Sultan Syarif Kasim II
· Siak Sultanate
· Printing
Introduction
Bangsa Melayu memiliki banyak peninggalan tertulis, salah satunya berbentuk arsip. Arsip merupakan sumber tertulis yang merekam peristiwa sejarah. Salah satu arsip yang bernilai sejarah adalah arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II (1915-1945). SSK II memiliki banyak peninggalan arsip yang keberadaannya saat ini tersimpan di istana Kesultanan Siak. Tinggalan arsip-arsip ini belum banyak dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Arsip yang saat ini diperoleh oleh peneliti berbentuk tulisan tangan, ketikan, dan cetak berjumlah 3.000 arsip dari jumlah total arsip 60.000 yang tersimpan di Istana Siak. Arsip yang didapatkan oleh peneliti berbentuk file digital (scan). Jenis arsip lama berbentuk cetak cukup menarik untuk dibahas, karena tercantum nama percetakan pada lembaran arsip. Pada abad 19-20, Pemerintah Kolonial mendominasi perkembangan dunia percetakan. Dominasi Pemerintah Kolonial dalam percetakan dan penerbitan tidak terbatas pada penguasaan alat-alat percetakan yang jauh lebih baik saja. Namun, terdapat larangan-larangan dan tindakan represif lainnya juga mendukung dominasi ini. Segala jenis barang cetak apapun harus mengikuti aturan yang dibuat mereka dan diawasi secara ketat (Farid, 1991). Dalam kondisi seperti itu para penerbit bersikap berhati-hati dalam bertindak. Profil mengenai perusahaan percetakan dan jenis arsip yang dihasilkan akan dibahas dalam tulisan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejarah percetakan yang merupakan media perpanjangan tangan Pemerintah Kolonial dalam mengontrol Pemerintahan SSK II. Di sisi lain, SSK II tidak henti-hentinya melakukan penentangan terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial. Penelitian saat ini akan menggambarkan rumpang kecil terkait bentuk hegemoni Kolonial terhadap wilayah jajahannya, yaitu Siak. Harapan kedepannya, ada penelitian untuk menunjukkan bentuk-bentuk resistensi Sultan terhadap dominasi Pemerintah Kolonial yang tertuang dalam arsip. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah percetakan dalam arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II? (2) Arsip jenis apa sajakah yang dicetak dan mencantumkan identitas penerbit? Penelitian mengenai arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II dan percetakan pada masa Kolonial Belanda sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis. Penelitian mengenai arsip Siak sudah pernah dilakukan oleh Sudiar, et al (2020) dan Idayanti & Latiar (2020). Dalam tulisan Sudiar membahas mengenai perancangan aplikasi repository untuk arsip digital koleksi istana Siak. Perancangan aplikasi ini sangat berguna untuk masyarakat yang ingin mengakses arsip koleksi istana Siak secara offline di gedung perpustakaan maupun via online di website perpustakaan Siak. Penelitian ini akan lengkap apabila arsip-arsip digital ini sudah didata dan dikelompokkan, sehingga input data di aplikasi repository mudah dikerjakan. Tulisan kedua, Idayanti dan Latiar yang membahas mengenai arsip gaji kepegawaian di Siak. Hasil tulisan menyimpulkan kuatnya pengaruh Kolonial dalam pemerintahan istana Siak, hal ini terlihat dari dokumen kepegawaian berbentuk arsip gaji. Informasi mengenai percetakan terdapat dalam lembaran arsip gaji. Sehingga penelitian saat ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitiannya disebutkan beberapa nama percetakan, yaitu Typ. Deli Courant, Typ. Drukkerij Baroe, dan Typ. Varekamp & Co.. Namun setelah peneliti telusuri percetakan Typ. Drukkerij Baroe tidak terdapat dalam arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II, yang ada adalah Typ. Dukkerij Batak. Kesalahan identifikasi ini kemungkinan karena memang arsip yang terscan banyak yang terpotong dan tidak utuh, sehingga hasil pengamatan tidak maksimal. Penelitian lain yang menampilkan keberadaan arsip Siak untuk dijadikan objek penelitian juga telah dilakukan oleh Wilaela, et al. (2016) dengan mengambil topik seputar sumber sejarah berjudul ‘Nota Omtrent Het Rijk van Siak’ karya H. A Hijmans van Anrooij. Beberapa arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II digunakan dalam penelitiannya, namun arsip yang digunakan tidak berkaitan dengan topik penelitian saat ini. Keberadaan arsip tersebut saat ini hanya disimpan oleh Wilaela dan belum dilakukan tindakan apapun terkait pengolahan arsip. Penelitian mengenai percetakan pada masa Belanda pernah ditulis oleh Kasjianto (2008) dengan judul “Media Monopoli Dagang Percetakan dan Penerbitan di Indonesia pada masa VOC”. Artikel ini mengulas perkembangan usaha percetakan dan penerbitan pada masa VOC di Nusantara. Wilayah penelitian lebih luas dengan tujuan utama penelitian mengangkat gambaran sejarah media di Nusantara. Penelitian lain mengenai sejarah percetakan masa Kolonial Belanda adalah terbitan buku karya Zikri Fadila (2018) berjudul “Penerbitan Minangkabau Masa Kolonial, Sejarah Penerbitan Buku di Fort de Kock (Bukittinggi) 1901-1941”. Dalam bukunya digambarkan mengenai adanya persaingan positif antara penduduk Pribumi dengan Keturunan Tionghoa dalam mengembangkan usaha penerbitan dalam rangka memajukan dunia penerbitan di Fort de Kock. Sumber data utama yang digunakan adalah surat kabar terbitan tahun 1901-1942 di Fort de Kock dan laporan tertulis pemerintah Hindia Belanda. Metode kajian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Penelitian relevan terakhir adalah sebuah artikel berjudul “Pulau Pinang Bandar Percetakan Awal Negara” yang ditulis oleh Jelani Harun (2016). Dalam artikelnya dibahas mengenai peran Pulau Pinang sebagai tempat awal penggunaan mesin cetak dan pusat perkembangan mesin cetak yang diperkirakan pada tahun 1806. Informasi mengenai tempat-tempat pecetakan di Pulau Pinang pada awal abad 19 hingga menjelang perang dunia II tergambar dengan jelas.
Method
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap. Tahap pertama, heuristik, yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip istana Siak peninggalan Sultan Syarif Kasim II. Sedangkan data sekunder adalah artikel dan buku-buku sejarah mengenai Kesultanan Siak. Kedua, verifikasi yang merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber sejarah yang relevan dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata. Dalam tahap ini diperlukan penilaian atau pengujian arsip-arsip yang mencatat mengenai penerbitan dan memberikan kritik untuk menentukan keorisinilan sumber. Ketiga, sintesis dan penyajian yang bersifat formal dari kegiatan pertama dan kedua. Pada tahap ini meliputi penyusunan kumpulan data sejarah dalam batas-batas kebenaran yang objektif dengan menggunakan bahasa yang sederhana, lugas dan ilmiah agar pembaca mudah memahami temuan yang dilaporkan. Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008). Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Purposive sampling merupakan sampel populasi yang dipilih secara tidak acak dan biasanya lebih kecil yang dimaksudkan untuk mewakilinya secara logis.
Result & Discussion
Peneliti memiliki 3000 arsip digital peninggalan Sultan Syarif Kasim II. Dari jumlah arsip tersebut terdapat tujuh nama percetakan yang tertera pada lembaran arsip, berikut keterangannya: Tabel 4.1 Nama percetakan dan jenis arsip No Nama Penerbit Jenis Arsip 1 Batavia Landsdrukkerij Dokumen Rumah Sakit Jiwa 2 De unie Weltevreden 265326 Daftar surat yang dikirimkan ke Siak 3 Stoomsnelpersdrukkerij van H. M. Van Dorp & Co. Batavia Akta lisensi pertambangan 4 Typ. Limbago Pajakoemboeh Maklumat untuk memasukkan anak-anaknya ke madrasah 5 Typ. Drukkerij Batak Formulir gaji 7 Typ. Deli courant Ganti rugi rumah sewa pejabat dan Formulir gaji Gambaran dan informasi mengenai percetakan dalam arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II akan dibahas pada bagian ini. Teks ketikan akan ditulis menggunakan huruf bercetak tebal, sedangkan isian teks yang ditulis tangan akan ditulis tidak tebal. Berikut penjelasannya: 1) Batavia Landsdrukkerij Keterangan nama percetakan ‘Batavia Landsdrukkerij’ terdapat pada arsip bernomor 51 dalam box 12. Arsip berjumlah satu lembar dan tidak ditemukan lampiran lanjutan pada halaman setelahnya. Nama penerbit ‘Batavia landsdrukkerij’ merupakan nama percetakan yang didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1809 di pusat ibukotanya, yaitu Batavia. Fungsi dari lembaga ini adalah mencetak dokumen negara dan bertugas mencetak ‘State Gazette’ atau disebut dengan ‘berita negara’ dan lembaran negara beserta tambahannya (Percetakan Negara, n.d.). Simpulan yang dapat diambil bahwa Batavia Landsdrukkerij merupakan percetakan milik atau bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda yang salah satu tugasnya mencetak dokumen negara. Data pasien rumah sakit jiwa merupakan bagian dari dokumen negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kaitan isi arsip dengan Kesultanan Siak bahwa kala itu wilayah Siak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Dokumen-dokumen yang termasuk ‘berita negara’ yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda juga menjadi koleksi penguasa pribumi yang berdaulat pada pemerintahannya. 2) De unie Weltevreden Percetakan “De unie Weltevreden” terdapat pada arsip nomor urut 124 bagian dari box 12. Arsip ini berjumlah satu lembar, dan tidak ada arsip lanjutan berurut yang menyertainya. Penjelasan dari isi arsip di atas bahwa Kegubernuran Pantai Timur Sumatra mengeluarkan selembar surat pengantar dokumen yang diperuntukkan kepada penguasa Siak di Siak Sri Indrapura. Nama penerbit yang tertera pada surat bernama “De unie Weltevreden” merupakan penerbit yang berasal dari Batavia, hal ini dapat diketahui dari nama Weltevreden yang merupakan sebuah kawasan suburban yang paling bergengsi di Batavia yang digagas oleh Daendels. Kata ‘Weltevreden’ berarti ‘well satisfied’ atau sangat memuaskan. Ariwibowo (2019) berpendapat pada masa Kolonial, kawasan Weltevreden telah menjadi parameter kehidupan modern di Hindia Belanda. Weltevreden berkembang dan tumbuh menjadi kawasan komersial yang menyediakan segala kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup maupun sebagai ruang privat dan publik yang menyediakan segala fasilitas bagi para penduduknya yang diantaranya fasilitas toko buku dan penerbitan. Nama “De unie” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan serikat, merupakan sebuah percetakan negara yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta. Saat ini keberadaan gedung percetakan ini telah berubah menjadi gedung Asia Raya. Percetakan ini membuat klise/film dan litografi untuk uang (Putra, 2020) dan koran bernama Java Bode (Merrillees, 2014). Bahasan selanjutnya mengenai penamaan judul arsip “Gouvernement Oostkust van Sumatra” atau “Kegubernuran Pantai Timur Sumatra”. Sebelum negara kolonial menguasai Sumatra, wilayah Sumatera Timur merupakan wilayah perebutan dua kesultanan besar, yaitu Kesultanan Aceh dan Kesultanan Siak. Selama abad 17 dan 19, kedua kesultanan besar ini bergantian memerintah wilayah Sumatera Selatan sebagai wilayah kekuasaannya. Pada abad-18 Kesultanan Siak merupakan penguasa wilayah Sumatera Timur. Namun pada pada 1858, Kesultanan Siak membuat perjanjian dengan Sultan Siak untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Perjanjian ini dikenal dengan Traktat Siak (Armani et al., 2020). Selanjutnya, secara administratif, Kesultanan Siak serta daerah-daerah taklukannya termasuk Negara-negara Pantai Timur yang berada di bawah wewenang Residen Riau. Pada tahun 1873, Kesultanan Siak memisahkan diri menjadi Karesidenan Pantai Timur Sumatera dengan Bengkalis sebagai ibukotanya. Namun pada 1887, ibukota Pantai Timur dipindahkan ke Labuhan (Reorganisatie en bestuurmiddelen in Oostkust van Sumatra, 1913). Keterkaitan Kesultanan Siak dengan nama penerbit dan isi arsip bahwa Kesultanan Siak yang berdaulat dengan pemerintahan Hindia Belanda memiliki dokumen dengan penerbit dari Batavia. Pernyataan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda bersifat terpusat (Daliman, 2012). Hal ini ditunjukkan dari dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan di Sumatera dicetak oleh percetakan negera yang berada di Batavia, dan dokumen disebarkan ke wilayah-wilayah yang berdaulat terhadap mereka. 3) Stoomsnelpersdrukkerij van H. M. Van Dorp & Co. Batavia Tulisan percetakan “Stoomsnelpersdrukkerij van H. M. Van Dorp & Co. Batavia” terdapat pada arsip urutan “IMG_20170201_0114” dalam box 15. Jumlah arsip yang menyertainya sebanyak 9 halaman. H. M. VAN DORP & Co. merupakan nama sebuah perusahaan ternama dibidang percetakan, penerbitan, dan toko buku di Jawa pada masa Kolonial. Perusahaan ini didirikan oleh G.C.T. Van Dorp seorang Belanda yang memiliki keahlian menjilid buku. Ia datang ke Hindia Belanda untuk menjadi tentara. Disela waktu bertugas, ia membuka usaha penerbitan dan percetakan di Semarang. Kian hari perusahaannya berkembang dengan pesat, dan untuk memajang hasil terbitannya, ia membuka toko buku di Semarang. Perusahaan pun berekspansi dengan membuka cabang di sejumlah kota besar di Jawa, antara lain Surabaya dan Batavia. Selain itu toko buku Van Dorp juga membuka cabang di Bandung (Rukardi, 2019). Hasil penelusuran informasi secara daring, perusahaan Van Dorp menerbitkan kartu pos (Sunjayadi, 2013), dan surat kabar serta buku-buku berbahasa Belanda, Jawa, Melayu (Achmadi, 2018). Meskipun percetakan van Dorp & Co. merupakan perusahaan swasta, namun Pemerintah Kolonial membatasi gerak bebas perkembangan penerbit ini (Farid, 1991). Isi arsip mengenai surat izin pertambangan yang berlokasi di wilayah Siak. Hal ini tampak dari peta lokasi pada arsip bernomor IMG_20170201_0115. Isi mengenai surat izin pertambangan yang dikeluarkan oleh “Henrich [tulisan nama belakang tidak terbaca jelas] Tandjong Poera kepada Sultan Siak”. Isi surat berbunyi bahwa Sultan Siak mendapat izin dari ‘Toewan Resident di Karesidenan Oostkust van Sumatra’ dengan mengutus Henrich dari Tandjong Poera untuk pemeriksaan tambang dan penyelidikan lahan. Bahan berikutnya mengenai pasal-pasal berkaitan penggunaan lahan tambang. Akhir teks terdapat enam cap. Empat cap merupakan Datuk-datuk Empat Suku antara lain: Sultan Seri Dewaraja (1312), Maharaja Sri Wangsa (1284), Sri Pakermaraja (13??), dan Sri Bujuangsa (1311). Dua cap lainnya merupakan cap Kesultanan Siak (1307) dan cap Resident Der Oostkust van Sumatra. Kaitan nama penerbit, isi teks, dengan Kesultanan Siak bahwa penerbit H. M. VAN DORP & Co. selain menerbitkan buku dan kartu pos, penerbit ini juga menerbitkan dokumen milik pemerintah berisi surat izin pertambangan yang merupakan topik esensial karena terkait dengan sumber pendapatan pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari kontrol Pemerintah terhadap perusahaan percetakan. Berdasarkan isi teks menyebutkan bahwa pertambangan yang dilakukan oleh Kesultanan Siak menggunakan sistem kontrak. Dalam teks disebutkan lama kontrak pertambangan tiga tahun. Sistem kontrak ini sesuai dengan isi dari peraturan yang disebut Indische Mijnwet (IMW) yang dibuat pada tahun 1899 (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2020). 4) Typ. Limbago Pajakoemboeh Nama percetakan “Typ. Limbago Pajakoemboeh” terdapat pada arsip urutan 84-85 dalam box 12. Arsip berukuran lebar sehingga membutuhkan dua kali pengambilan gambar. Jumlah arsip sebanyak satu lembar. Sesuai dengan namanya, penerbit “Typ. LIMBAGO Pajakoemboeh” berasal dari wilayah Payakumbuh, Sumatera Barat. Tidak banyak informasi mengenai percetakan ini, hanya tersedia informasi buku yang diterbitkannya, antara lain Kitab Aqa’idul Iman (Tabek Gadang, 1906), Syair Sunur (Mangkoeto, t.t.), Syair Laila Madjnoen (Moehamad, t.t.), dan Ini boekoe ilmoe pengetahoean oendang-oendang adat (Padoeka Sati, 1927). Apabila dilihat dari judul buku, topik terbitan penerbit ini beragam mulai dari agama, sastra, dan undang-undang. Hal ini seiring dengan kondisi Payakumbuh dan wilayah sekitarnya yang sedang gencar menghasilkan terbitan buku-buku untuk merespon tingginya kebutuhan bahan bacaan masyarakat dan didukung dengan kenyataan semakin banyaknya orang terdidik dari sekolah-sekolah lokal dan pelajar yang pulang dari Timur Tengah. Topik buku yang diterbitkan mengenai buku sekolah, adat, cerita (fiksi) dan agama (Fadila, 2018). Selain buku, penerbit ini juga menerbitkan sebuah pengumuman pembukaan sekolah dari luar kota yang berjarak kurang lebih 190 km, yaitu di Pekanbaru. Pada awal abad 18, Pekanbaru pernah menjadi ibukota Kerajaan Siak yang dipimpin oleh Datuk Syahbandar. Wilayah Pekanbaru merupakah jalur perdagangan hasil bumi Payakumbuh menuju ke Tanjung Pinang dan Singapura. Jalur ini melalui rute darat Payakumbu-Kota Alam-Kota Baru dilanjutkan menggunakan jalur sungai Mahat, Sungai Kampar Kanan lanjut ke Teratak Buluh disambung menggunakan jalur darat ke Pekanbaru sepanjang 18 kilometer menggunakan kuda. Selanjutnya, untuk menuju ke Tanjung Pinang dan Singapura menggunakan jalur sungai Siak (Asmuni et al., 1983). Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan keterkaitan antara wilayah Payakumbuh dengan Pekanbaru yang merupakan jalur perdagangan, dalam hal ini adanya pemesanan pengumuman perombakan sistem dan pembukaan pendaftaran murid baru sekolah. Ada kemungkinan penggunaan penerbit Payakumbuh akibat kurang tersedianya percetakan dari Pekanbaru. Namun di Siak sendiri sebenarnya juga memiliki percetakan (Arman, 2014). Sedangkan keterkaitan antara Kesultanan Siak dengan isi arsip bahwa Pekanbaru merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Siak di bawah kepemimpinan Datuk Syahbandar. 5) Typ. Drukkerij Batak Nama percetakan “Typ. Drukkerij Batak” terdapat pada arsip urutan 36 dalam box 13. Arsip berukuran lebar sehingga bagian tepi halaman terpotong alat scan. Jumlah arsip yang menyertai terdapat 1 halaman. Arsip nomor 36 bertuliskan daftar informasi gaji, sedangkan halaman baliknya berisi surat pengangkatan kerja. Arsip digital peninggalan Sultan Syarif Kasim II yang telah didapatkan peneliti ini memiliki banyak arsip terkait kepegawaian, salah satunya arsip gaji. Arsip gaji serupa terdapat di beberapa box dengan nama penerbit yang sama. Berdasarkan nama percetakan dapat diperkirakan asal percetakan dari wilayah Sumatera Utara atau sekitar kota Medan. Berdasarkan penelusuran daring, tidak ditemukan artikel, tulisan, maupun buku lama yang mencantumkan percetakan “Typ. Drukkerij Batak”. Namun, terdapat sebuah artikel berita yang menyebutkan bahwa Sumatera Utara telah memiliki 147 terbitan surat kabar pada periode 1880 hingga 1942 (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, 2019). Dalam artikel tidak diinfokan daftar nama 147 terbitan yang dimaksud. Penerbitan dalam hal ini ada kalanya tidak hanya menerbitkan surat kabar saja, namun juga penerbitan lainnya, seperti buku atau dokumen tercetak lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat kemungkinan bahwa salah satu penerbit bisa jadi dari “Typ. Drukkerij Batak”. Keterkaitan antara penerbit dengan isi teks karena adanya kontrol Pemerintah Hindia Belanda terhadap perusahaan penerbitan. Sehingga dokumen yang berhubungan dengan administrasi kerajaan yang berdaulat terhadap Pemerintah Hindia Belanda memiliki keterkaitan antara isi dan pihak yang menggunakan dokumen tersebut. Terlebih dalam dokumen menggunakan dua bahasa, yaitu Melayu dan Belanda. 6) Typ. Varekamp & Co, Medan Nama percetakan “Typ. Varekamp & Co, Medan” terdapat pada beberapa arsip, antara lain pada arsip urutan 139 dan 159 dalam box 9, serta urutan IMG_20170131_0260 dalam box 12. Masing-masing arsip memiliki nomor yang menyertai, pada arsip nomor 139 terdapat nomor “30161” di samping tulisan percetakan. Jumlah arsip yang menyertai terdapat 1 halaman dengan isi teks yang sama. Pada arsip nomor 159 tertera angka 41463 di samping tulisan nama percetakan. “TYP. VAREKAMP & CO, MEDAN” merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan dan toko buku. Perusahaan ini cukup terkenal karena pada tahun 1914 mengambil alih penerbit dan surat kabar ternama De Sumatera Post yang sebelumnya milik seorang pengusaha perkebunan dari Jerman bernama Jozeph Hallermann (Kusumo, 2014). De Sumatera Post merupakan surat kabar berbahasa Belanda. Dibandingkan dengan koran De Deli Courant, De Sumatera Post lebih berhaluan sedikit liberal (Panitia Almanak Nasional Sumatera, 1969) dan bahkan dianggap menyuarakan kepentingan masyarakat umum (Rachmad, 2021). Meskipun demikian, kontrol Kolonial terhadap dunia penerbitan masih cukup ketat, terbukti dengan dikeluarkannya peraturan negara pada awal abad 20. Kedua peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1906 bernama Koninklijk Besluit nomor 270 dan tahun 1931 bernama Persbreidel Ordonnantie (Farid, 1991). Jasa penerbitan “TYP. VAREKAMP & CO, MEDAN” dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda untuk mencetak dokumen administrasi mereka. Selain itu, dilihat dari arsip yang tersedia membuktikan kalau penerbit ini juga mencetak dokumen administrasi kerajaan yang berdaulat kepada Pemerintah Kolonial, salah satunya Kesultanan Siak. Dilihat dari isi dokumen, segala aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan ataupun keuangan terdokumentasi dengan baik dengan disediakan formulir cetak menggunakan dua bahasa, Melayu dan Belanda. Hal ini tentu merupakan bentuk kontrol Pemerintah Hindia Belanda terhadap wilayah taklukannya. 7) Typ. Deli-Courant Nama percetakan “Typ. Deli-Courant” terdapat pada beberapa arsip. Beberapa arsip terdapat angka menyertai dan terletak di samping nama percetakan. Peneliti tidak mendapat informasi mengenai makna angka yang menyertai nama percetakan tersebut. Perkiraan angka yang dimaksud merupakan nomor seri arsip, karena angka yang tertera di setiap arsip berbeda nomor dengan tema arsip yang berbeda juga. Nama percetakan “Typ. Deli-Courant” bernomor urut IMG_20170201_0054 berada dalam box 15. Tidak ada halaman lanjutan yang menyertainya. Isi arsip mengenai surat pernyataan ganti rugi sewa rumah pejabat. Nama percetakan “Typ. Deli-Courant” lainnya terdapat pada arsip nomor urut 289-290 dalam box 9. Ukuran kertas cukup lebar sehingga proses pengambilan gambar scan sebanyak dua kali. Isi teks arsip berisi informasi gaji. Sedangkan arsip nomor urut “MG_20170202_0247-IMG_20170202_0248” berbentuk tabel tanpa isian (biasanya berupa tulisan tangan) mengenai data orang pribumi yang dipenjara. Nama percetakan “Typ. Deli courant” berikutnya ada pada arsip dengan nomor urut 425-426 dalam box 9. Di samping nama percetakan terdapat angka bertuliskan “6751”. Isi arsip mengenai keterangan gaji. Halaman yang menyertainya berjumlah 1 halaman yang berisi mengenai surat pengangkatan kerja. Percetakan Typ. Deli courant berikutnya mengenai surat penagihan berlangganan koran Deli-Courant. Percetakan “Typ. Deli courant” merupakan percetakan yang menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda pertama di Medan bernama “Deli Courant”, tepatnya pada 18 Maret 1885. Pemilik perusahaan ini merupakan penguasah tembakau Deli bernama Jacques Deen (Taslabnews, 2017). Isi koran pun lebih banyak menyuarakan kepentingan orang Belanda (Rachmad, 2021). Merujuk pada data arsip yang ditemukan, nama penerbit Deli Courant tidak hanya menerbitkan koran seperti informasi yang ditemukan pada artikel ilmiah, buku, maupun artikel berita via penelusuran daring, namun percetakan ini menerbitkan juga dokumen milik pemerintah Hindia Belanda atau daerah taklukannya, diantaranya Kesultanan Siak. Dokumen tersebut berisi mengenai surat pengangkatan kerja dengan halaman staat gadji yang terletak pada halaman belakangnya, dokumen mengenai ganti biaya sewa rumah pejabat, dokumen daftar orang pribumi yang dipenjara, dan yang terakhir mengenai surat tagihan berlangganan surat kabar Deli Courant yang diperuntukkan kepada sultan Siak. Dokumen mengenai surat pengangkatan kerja dan staat gadji merupakan bentuk kontrol Pemerintah Hindia Belanda terhadap administrasi Kesultanan Siak. Hal ini tampak dari penggunaan dua bahasa pada teks cetak dalam dokumen. Dokumen ganti rugi biaya sewa rumah pejabat memiliki kaitan dengan keberadaan asisten residen dan pejabat controleur di Siak berdasarkan Staatsblad Nomor 48 tertanggal 27 Maret 1864. Dengan keberadaan pejabat tersebut dapat dimungkinkan keberadaan rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal mereka. Di Siak terdapat bangunan rumah dinas untuk Controleur dan Landraad yang berada di kampung Benteng Hilir. Namun berdasarkan sebuah artikel berita yang menyebutkan bahwa bangunan ini baru didirikan pada 21 Juli 1937 (Putra, 2022). Merujuk pada isi teks cetak arsip nomor urut IMG_20170201_0054 yang menyebutkan bahwa arsip yang dikeluarkan oleh Gouvernement Oostkust van Sumatra ini bertahun 191… yang artinya dokumen ini sudah ada sebelum pendirian bangunan rumah dinas Controleur dan Landraad di kampung Benteng Hilir. Terdapat kemungkinan bangunan lain yang difungsikan sebagai rumah dinas bagi pejabat Belanda di Siak pada masa itu. Dokumen daftar orang pribumi yang dipenjara di Siak merujuk pada keberadaan penjara yang bangunannya menjadi satu dengan komplek bangunan Tangsi Belanda di Siak. Komplek bangunan Tangsi Belanda ini terdiri atas bangunan yang difungsikan untuk kantor, penjara, asrama, gudang senjata, dan logistik. Arsip nomor urut IMG_20170202_0246-IMG_20170202_0248 dimungkinkan untuk pendataan orang pribumi yang dipenjara pada wilayah taklukannya. Dokumen tagihan berlangganan koran Deli-Courant untuk Sultan Siak merupakan wujud kontrol Pemerintah Hindia Belanda yang lain. Bentuk penguasaan mereka terhadap Kesultanan Siak hingga pada pilihan bacaan koran yang isinya lebih pro Belanda. Padahal di Medan sendiri terdapat koran yang isinya lebih umum, yaitu De Sumatera Post. Simpulan dari keseluruhan penerbitan serta isi dokumen dengan kaitannya pada Kesultanan Siak bahwa meskipun Kesultanan Siak merupakan sebuah pemerintah tersendiri, namun seluruh aktivitas pemerintahan dikontrol oleh Pemerintah Belanda. Segala aktivitas pemerintahan harus dibawah pengawasan dan diperlukan izin dalam proses pelaksanaannya. Hampir seluruh percetakan yang terdata merupakan perpanjangan tangan dari pihak Kolonial Belanda, kecuali satu penerbit dari Typ. Limbago Pajakoemboeh yang berdasarkan isi dokumen tidak memiliki kaitan dengan Pemerintahan Kolonial Belanda, namun bentuk kepedulian pemerintah Sultan Syarif Kasim pada pendidikan untuk rakyatnya (Wilaela, 2014).
Conclusion
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh percetakan yang tertera pada dokumen peninggalan Sultan Syarif Kasim II. Ketujuh percetakan itu, antara lain Batavia Landsdrukkerij, De unie Weltevreden 265326, Stoomsnelpersdrukkerij van H. M. Van Dorp & Co. Batavia, Typ. Deli courant, Typ. Drukkerij Batak, Typ. Limbago Pajakoemboeh, dan Typ. Varekamp & Co, Medan. Isi dokumen beragam, antara lain Dokumen Rumah Sakit Jiwa, Daftar surat yang dikirimkan ke Siak dengan kop surat dari Oostkust van Sumatra, Akta lisensi pertambangan, Ganti rugi rumah sewa pejabat, formulir gaji, Tabel daftar tahanan, Surat permintaan pembayaran berlangganan koran, Maklumat untuk memasukkan anak-anaknya ke madrasah, Pembukuan transaksi, daftar barang, dan Daftar hasil bumi dan pajaknya. Penelitian ini merupakan awal dari penelitian terkait arsip peninggalan Sultan Syarif Kasim II. Perlu adanya penelitian lanjutan agar sejarah Siak dapat tergambar dengan menyeluruh.