REVITALISASI PERAN PERPUSTAKAAN UMUM BAGI MASYARAKAT

Artikel ini berangkat dari pemikiran penulis mengenai peran perpustakaan umum saat ini, yang seharusnya justru menjadi sangat vital, namun tidak demikian yang terjadi. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu booming, malah menenggelamkan peran perpustakaan di Indonesia. Masyarakat malah menganggap kehadiran warnet dan gadget sebagai dewa penolong saat mereka membutuhkan informasi. Di mana posisi perpustakaan umum saat ini ? Apakah perpustakaan terlambat merespons sebuah perubahan besar dalam masyarakat? Sebuah pendapat kritis disampaikan Taufik Asmiyanto pada Rakerpus IPI XIII di Pekanbaru 2005 silam bahwa kondisi perpustakaan di Indonesia pascarezim Orde Baru ternyata belum juga memperlihatkan ke arah yang lebih baik. Walaupun perpustakaan tidak lagi dijadikan ideologi pemerintahan yang berkuasa, namun perpustakaan tetap tidak mampu menempatkan diri sebagai ruang publik. Perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan publik dan menjamin akses publik untuk berperan serta dalam diskursus yang menyangkut kepentingan bersama. Perpustakaan juga tidak mampu berperan aktif dalam turut mendukung terciptanya demokratisasi dan terbentuknya masyarakat madani (Asmiyanto, 2005). Pada Desember 2015 lalu, pemerintah DIY meresmikan perpustakaan Graha Tama Pustaka. Perpustakaan yang berdiri di atas lahan seluas 2,4 hektare menghabiskan anggaran sekitar Rp 70 miliar tersebut dilengkapi dengan ruang bercerita anak-anak, bioskop, ruang teater, serta ruang audio visual. Di samping itu, dilengkapi fasilitas tempat berjualan makanan (Ridarineni, 2015). Kabarnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan membangun perpustakaan terbaik dan terbesar di Indonesia senilai Rp 100 miliar. Rencananya, gedung perpustakaan tersebut akan dilengkapi ruang seminar, ruang publik, ruang baca rekreatif, ruang bermain anak, ruang e-library, baca anak, audio visual, diorama, rumah makan, dan lainnya, demikian menurut Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung, Hamartoni Alhadist, di Bandar Lampung (tempo.co, 2016). Di Bandung, Walikota Bandung, Ridwan Kamil menggagas lahirnya Micro-Library di Taman Lansia Kota Bandung. Ridwan Kamil juga mendesain Micro-Library di Kampung Arjuna. Bawah untuk serba guna, atas untuk rak buku-buku. Dinding dari jerigen-jerigen bekas yang di daur ulang. Bagian dari program peningkatan minat baca di kampung-kampung Bandung. Pemberitaan mengenai beberapa pemerintah daerah yang mulai membangun perpustakaan sepertinya membawa angin segar mengenai eksistensi perpustakaan di tengahtengah masyarakat. Berita terkininya, rencana DPR membangun perpustakaan yang menghabiskan biaya fantastis, sebesar Rp 570 miliar yang sudah dianggarkan di APBN 2016. Meski menuai berbagai kontroversi, perpustakaan ini nantinya akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Angin segar bagi dunia kepustakawanan tentunya. Beberapa pemerintah daerah mempunyai rencana besar untuk membangun perpustakaan. Artinya, para stakeholder mulai menyadari bahwa perpustakaan sebenarnya sangat diperlukan keberadaannya di tengahtengah masyarakat, berada di pusaran aktivitas masyarakat. Perkembangan positif mengenai berbagai rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali fungsi perpustakaan di tengah-tengah masyarakat perlu mendapat tanggapan segera oleh para stakeholder terkait bidang kepustakawanan. Hal ini menghindari kerugian belanja negara karena besarnya anggaran pembangunan perpustakaan, sedangkan perpustakaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain dapat menyebabkan kerugian pada belanja negara, gagalnya revitalisasi fungsi perpustakaan umum berdampak pada hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada perpustakaan. Padahal seperti yang diberitakan Kompas, 20 April 2016 lalu, bahwa di seluruh dunia, perpustakaan terbukti bisa ikut berperan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, keluar dari ketidaksetaraan dan kemiskinan lewat keterbukaan akses informasi digital dan pengetetahuan. Kondisi perpustakaan umum di Indonesia perlu segera dicarikan solusi permasalahannya, salah satunya dengan merevitaslisasi perannya agar bisa langsung mengena ke masyarakat. Melihat beberapa fenomena menarik ini, penulis berpendapat bahwa inilah saatnya perpustakaan perlu merevitalisasi perannya bagi masyarakat. Ada pun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk revitalisasi peran perpustakaan umum bagi masyarakat.

1. Mengapa Perlu Revitalisasi Peran Perpustakaan? Revitalisasi secara harfiah berarti kegiatan untuk menyadarkan, menyegarkan kembali, menghidupkan kembali, atau membangkitkan kembali (Echols & Shadily, 1992). Revitalisasi (dalam KBBI online) adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Mengacu dari beberapa pengertian revitalisasi di atas, maka revitalisasi fungsi perpustakaan umum bagi masyarakat adalah usaha yang dilakukan agar perpustakaan umum dapat memegang fungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor pendorong revitalisasi peran perpustakaan, antara lain: a. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang pesat tidak selalu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Di dalam perpustakaan, diharapkan masyarakat dapat melihat dan merasakan tahapan perkembangan teknologi tersebut, khususnya perkembangan media informasi. Perubahan pola komunikasi masyarakat juga memiliki kontribusi pada perubahan pola komunikasi antara perpustakaan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya, perubahan interaksi antarmasyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah. b. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan. Kelompok masyarakat berpendidikan tinggi akan meningkat seiring tuntutan zaman, di mana isu pekerjaan menjadi salah satu pendorong meningkatnya kelompok ini. Kecenderungan peningkatan pendidikan dalam masyarakat semakin meningkatkan kebutuhan akan informasi. Perpustakaan yang baik mampu membaca peluang ini dengan memberikan aksesakses penting dan pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat ini. c. Nurtakyidah (2013) menuturkan bahwa terjadinya mobilitas masyarakat yang tinggi juga mendorong revitalisasi peran perpustakaan. Tingginya mobilitas masyarakat terjadi karena faktor pendidikan dan pekerjaan. Urbanisasi, baik pekerja maupun mahasiswa membuat kelompok ini tetap menjalin hubungan dengan daerah asal melalui koneksi internet. Jadi, sewajarnya perpustakaan memberikan pelayanan akses internet. 2. Revitalisasi Peran Perpustakaan Umum sebagai Agen Perubahan Sosial, Agen Pembangunan, dan Agen Budaya Manusia. Sinaga (2004) mengatakan bahwa perpustakaan baru dikatakan menjadi agen perubahan sosial jika: (a) perpustakaan memberikan kontribusi bagi kehidupan keluarga sebagai unit kehidupan sosial, (b) dapat menolong masyarakat memanfaatkan waktu luang menjadi lebih manfaat, (c) dapat meningkatkan kehidupan demokrasi dan menjadi warga negara yang baik, (d) dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menumbuhkan keinginan belajar yang berkelanjutan, dan (e) perpustakaan dapat memberikan kontribusi penting dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kegiatan revitalisasi peran perpustakaan sebagai agen perubahan, di antaranya sebagai berikut: a. Menyiapkan berbagai program perpustakaan umum yang kekinian, yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini. b. Menyiapkan perpustakaan umum berbasis komunitas. Perpustakaan sebagai perwujudan ruang komunal tempat pembelajaran antarmanusia satu dengan yang lain, komunitas satu dengan yang lain. Masyarakat pemustaka dapat membebaskan diri dari kebodohan dan minimnya pengetahuan agar masyarakat terbebas dari dampak negatif. Kartika (2010) menuturkan bahwa gambaran ruang komunal yang berkembang dalam deskripsi masyarakat adalah sebuah ruangan terbuka yang bercirikan suasana alamiah seperti sebuah taman kota. Dengan menangkap sebuah fenomena tersebut, bagaimana mencoba menduplikasikan suasana tersebut dalam sebuah bangunan perpustakaan. Hal ini sebagai sebuah pendekatan dari penguatan citra ruang komunal. c. Peran perpustakaan umum menjadi ruang publik, membuka peluang perpustakaan untuk meluncur dari stereotype perpustakaan yang membosankan, tidak menarik, kurang atraktif dan interaktif. Perpustakaan umum sebagai wadah (melting pot)1 bertemunya seluruh warga kota dengan berbagai ragam nilai yang dianutnya. Indonesia terkenal dengan kebhinekaannya, beraneka suku berbaur menjadi satu dalam satu wadah, menyatukan keberagaman dalam aktivitas yang positif. Perpustakaan merupakan “wadah” paling tepat karena perpustakaan dianggap netral dan tidak ada keberpihakan dengan politik maupun berbagai kepentingan lainnya. d. Perpustakaan berfungsi sebagai sebagai katalisator2 kegiatan-kegiatan sosial, 1 melting pot adalah bercampurnya manusia dalam latar belakang etnik yang berbeda, kemudian “meleleh” menjadi manusia baru. (Multikulturalisme di Perancis, Joasana Tjahyani, FIB UI) 2 katalisator dalam KBBI adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terrekreasi, dan budaya warga kota. Perpustakaan menjadi hidup dan dinamis. Berbagai kegiatan hiburan dan belajar sepanjang hayat seperti writing camp untuk anak, diskusi buku, aneka lomba gambar dan mewarnai, serta kegiatan-kegiatan yang menghibur dan pastinya membuat kesan perpustakaan yang tidak lagi sunyi dan sepi, launching dan bedah buku-buku terbaru, terutama karya penulis-penulis local. e. Perpustakaan menjadi dinamis, praktis, dan humanis (Junaenah, 2014). Memperbaiki tampilan fisik yang colourfull dengan desain yang “kekinian” sesuai dengan tren sekarang. Perpustakaan menyediakan koleksi yang disesuaikan dengan pemustaka saat ini. Penuhi perpustakaan dengan koleksi paket keluarga untuk ayah, ibu, dan anak. Buku-buku motivasi dan hiburan yang ringan, koleksi CD interaktif, dan internet dengan kecepatan tinggi. 3. Revitalisasi Peran Perpustakaan Umum sebagai Bagian dari Pelayanan Publik Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik menegaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap masyarakat sehingga ada standar pelayanan sebagai penilaian suatu kualitas layanan. a. ISO 9001:2008 Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan memperbaiki beberapa hal terkait manajemen dan sumber daya manusianya, serta mengembangkan berbagai inovasi-inovasi untuk pembaruan layanan. Salah satunya adalah perbaikan manajemen pelayanan publik, dengan menerapkan ISO 9001:2008 di perpustakaan umum. Layanan berkualitas diwujudkan melalui sistem formal, salah satunya ISO. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 bagi perpustakaan memberikan dampak positif jadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa bagi peningkatan mutu layanan informasinya. Sebab, ISO fokus pada perbaikan sistem mutu layanan informasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna/pemustaka. Sistem mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan/pemustaka melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem secara berkesinambungan dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu bagi Perpustakaan, berikut adalah klausul 4 Sistem Manajemen Mutu Perpustakaan: 1) mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki efektivitas, 2) menentukan proses, 3) menetapkan urutan dan interaksi, 4) menetapkan kriteria dan metode, 5) memastikan tersedianya sumber daya dan informasi, 6) memantau, mengukur, dan menganalisis proses, 7) koreksi berkesinambungan dari proses tersebut, 8) harus memiliki kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu, prosedur, dan rekaman terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini, dan dokumen, termasuk rekaman yang ditetapkan oleh organisasi perlu untuk memastikan efektivitas perencanaan, operasi, dan kendali prosesnya b. Inovasi Birokrasi dan Pelayanan Perpustakaan Inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Mengapa inovasi birokrasi dan layanan perpustakaan merupakan salah satu yang harus direvitalisasi? Agar perpustakaan berperan lebih dinamis dan kekinian. Perpustakaan yang berstatus milik pemerintah selalu terkait dengan birokrasi. Di Indonesia, birokrasi dianggap bertele-tele dan rumit. Dengan inovasi bidang birokrasi yang berkembang saat ini, memungkinkan perpustakaan juga mengembangkan berbagai layanan inovatifnya. Pada tahun 2014 Kementerian PAN-RB menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik, yang dipilih hanya Top 99 Inovasi. Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur muncul dengan inovasi penerapan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Inovasi ini diharapkan dapat mendongkrak citra positif perpustakaan dan pustakawan di masyarakat, yang hanya dapat dilakukan dengan pendekatan program peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan menerapkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi (otomasi perpustakaan). Inovasi tahun 2014 lainnya, yakni internet kecamatan sehat gratis di salah satu taman kota di Madiun. Internet sehat gratis merupakan layanan koneksi internet secara gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah di tingkat kecamatan dengan content yang terseleksi. Kegiatan internet sehat gratis ini untuk mendukung layanan administrasi kependudukan dan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kecerdasan warga dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dapat berjalan apabila pimpinan daerah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. Layanan Internet sehat gratis ini pun bisa diadopsi oleh perpustakaan umum, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogya mengembangkan inovasi Bank Buku yang masuk dalam 99 Inovasi Layanan Publik tahun 2014. Bank Buku adalah wadah bagi masyarakat untuk dapat menyumbangkan buku layak pakai melalui Perpustakaan Kota Yogyakarta. Buku sumbangan tersebut kemudian akan didistribusikan secara luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang terbaru, di tahun tahun 2016 ini, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Jawa Barat meraih 99 Inovasi Pelayanan Publik dengan judul Wajah Baru Layanan Perpustakaan Umum Jawa Barat. Revitalisasi peran perpustakaan umum dengan meningkatnya berbagai inovasi layanan perpustakaan menunjukkan perpustakaan berkembang sesuai minat pemustaka yang dilayaninya. Birokrasi dan perpustakaan dengan stereotype lama harus diubah guna meningkatkan dan menghidupkan perannya kembali bagi masyarakat. c. Sertifikasi Profesi Pengelola Perpustakaan Sumber daya pengelola perpustakaan menjadi aspek vital dalam pelayanan perpustakaan. Saat ini, Badan Nasional Standarisasi Profesi sudah melakukan kegiatan sertifikasi pustakawan. Hal ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah bahwa setiap profesi atau pekerjaan memiliki skill atau keahlian yang betul-betul mumpuni di bidangnya. Dasar hukum sertifikasi pustakawan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2012 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, hiburan, dan perorangan lainnya bidang perpustakaan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dengan sumber daya pustakawan dan pengelola perpustakaan yang sudah memiliki sertifikasi, diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mengembangkan peran perpustakaan umum di wilayahnya. Gambar 1 Micro-Library yang Digagas Walikota Bandung, Ridwan Kamil di Taman Lansia dan Kampung Arjuna, Bandung (Sumber: facebook Ridwan Kamil)

The Library is a Growing Organism, hukum kelima Ranganatan ini memberi tahu kepada kita bahwa yang terpenting dari perpustakaan adalah bahwa perpustakaan itu selalu tumbuh dan berkembang serta berubah dan akan selalu mengalami hal seperti itu. Koleksi perpustakaan selalu bertambah dan berubah, teknologi terus berkembang maju dan budget juga selalu mengikuti perubahan itu. Perubahan-perubahan yang kompleks tersebut harus diantisipasi dan diimbangi dengan manajemen yang baik (Zulaikha, 2008). Gambar 1 Micro-Library yang Digagas Walikota Bandung, Ridwan Kamil di Taman Lansia dan Kampung Arjuna, Bandung (Sumber: facebook Ridwan Kamil) Demikian pula dengan dinamika perubahan di masyarakat. Perpustakaan tidak lagi berperan dengan cara konvensional, namun harus sejalan dengan teknologi yang berkembang saat ini, juga masyarakat pemustaka yang dihadapi. Sebagai bagian dari layanan publik, kehadiran perpustakaan umum diharapkan menjadi tumpuan masyarakat menjadi masyarakat pembelajar. Oleh karenanya, revitalisasi peran perpustakaan umum harus diusahakan. Perpustakaan umum bukan sekadar tempat mencari informasi dan referensi, tapi menjadi sentra kegiatan belajar dan hiburan masyarakat. Menjadi tujuan masyarakat saat mengisi liburan dan waktu senggangnya.