Framing Media tentang Influencer sebagai Jaringan Informasi Pemerintah: Analisis Media Republika.co.id, Detik.com, dan Kompas.com Periode Agustus 2020

Perkembangan teknologi yang saat inisemakin pesat, turut membawa dampak signifikan bagi media massa yang ditandai dengan munculnya new media berupa media digital, kehadiran media digital ini kemudian mempengaruhi media-media untuk membuat portal media online yang semakin memudahkan masyarakat dalam menerima informasi.Kehadiran media online ini dipercaya hasil dari semakin luasnya kebebasan berekspresi. Munculnya berita online di Indonesia umumnya berasal dari surat kabar yang sudah memiliki nama kemudian dikembangkan menjadi media online yang berdiri sendiri.Tingkat konsumsi terhadap media yangtinggi, menimbulkan dampak terpaan berupamunculnya berbagai persepsi, kemudian persepsi tersebut berpengaruh pada sikap atau perilaku dari masyarakat. Sudut pandang media dalam melihat sebuah isu dan bagaimana media membungkusnya menjadi sebuah berita menjadi salah satu penyebab beragamnya persepsi dan reaksi yang muncul.Singkatnya, media adalah cara untukmenyampaikan informasi dalam bentuk berita dengan menggunakan saluran komunikasi (Saragih, 2018).Menurut dimensi komunikasi, media massa sebagai alat untuk menyalurkan pesan dari sumber kepada khalayak melalui perantara alat-alat komunikasi seperti, surat kabar, televisi, dan sebagainya (Saragih, 2018). Media memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adanya proses seleksi, bersifat satu arah, membidik sasaran tertentu, menjangkau khalayak luas, dan dilakukan oleh institusi sosial yang peka dengan kondisi lingkungannya, yang bertujuan agar penyampaian pesan sesuai dengan maknasesungguhnya.Media massa disebut sebagai The Extension of Men oleh seorang sosiolog komunikasi asal Kanada, Marshall McLuhan, dimana ia menganggap bahwa media massa menjadi perpanjangan tangan manusia sehingga manusia tetap dapat melanjutkan komunikasi berkat adanya media massa (Oetama, 2001). Dalam penjelasan Mc Quail (2010) peran media massa dapat dilihat dari enam perspektif, yaitu: window on event and experience, media dianggap sebagai jendela yang membantu masyarakat melihat segala sesuatu yang terjadi diluar jangkauan fisik mereka; a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection, yang mana media merupakan cermin masyarakat atas kenyataan yang terjadi di dunia; media adalah filter karena media membantu kita untuk menyeleksi dari sekian banyaknya peristiwa di dunia yang layak untuk diberi perhatian; media juga dipandang sebagai guide karena media memberikan berbagai macam alternatif berupa arahan-arahan; media merupakan wadah yang tepat untuk mencurahkan aspirasi dan ide yang dapat memicu adanya umpan balik; dan yang terakhir, media adalah interclotur, selain sebagai tempat berlalu lalangnya pesan, media juga mampu menjadi partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi (Setyawan, 2013).Ada dua ciri idealisme media dalammenjalankan fungsi media sesuai dengan fungsinya untuk masyarakat yang menyebabkan pers mendapat julukan sebagai fourth estate atau sebagai pilar keempat dalam susunan demokrasi saat ini, yaitu media sebagai social control dan media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat.Dengan begitu, media bukan lagi hanya sebagai sarana hiburan dan memberikan informasi, tetapi media juga memainkan fungsi lain yaitu sebagai watchdog atau sebagai pengawas.Fungsi media massa dalam pandanganpositivisme adalah sebagai penyalur pesan dan alat yang netral. Namun, konstruksionis berpandangan lain, selain sebagai penyalur pesan atau informasi, media massa merupakan subjek yang mengonstruksi realitas karena media massa adalah agen konstruksi untuk menggambarkan sebuah realitas. Lebih jauh dikatakan bahwa realitas bukanlah fakta yang sesungguhnya, tetapi sudah dibingkai atau di-frame oleh media itu sendiri sesuai dengan kepentingan tertentu. Dengan begitu, tanpa disadari pembaca telah digiring untuk mempercayai suatu realitas yang dibingkai oleh sebuah media massa dan telah terperangkap dalam pola konstruksi media tersebut (Suharyo, 2017).Selain itu, Hallin (1985) menyampaikan bahwa sebuah peristiwa akan bermakna sama apabila ditempatkan dalam identifikasi kultural tempat berita tersebut muncul sehingga pada dasarnya media hanya berperan mendefinisikan bagaimana seharusnya realitas dipahami dengan realitas yang dijelaskan dengan cara pandang tertentu.Tidak dapat dipungkiri, pesatnya kemampuanmedia massa dalam menembus ruang dan waktu, membuat para penguasa memanfaatkan kekuatan media massa ini untuk membentuk opini publik berdasarkan realita dan kepentingan mereka sendiri.Dari sinilah kemudian muncul pemanfaatan media massa lainnya, yaitu menjadi sarana komunikasi politik. Media massa sebagai sarana penyampaian informasi politik yang akan mempermudah para pemilik kepentingan politik dalam memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Selain itu, media massa juga memiliki peranan penting dalam komunikasi politik karena media massa mampu mewadahi publisitas politik yang akan disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui agenda politik (Dr. Thomas Tokan Pureklolon, 2016).Komunikasi politik tidak terlepas dari budaya masyarakatnya dan pesan politik yang disampaikan bergantung pada nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakatnya. Profesor Steph Newell menyebut fenomena ini sebagai cultural politics karena konsep ini merujuk pada cara budaya yang berupa sikap, perspektif, kepercayaan, bahkan media dan seni memengaruhi masyarakatnya dalam menemukansebuah pandangan politik (Dr. Gun Gun Heryanto, 2018).Di Indonesia sendiri, media mulai dijadikan sebagai bisnis oleh para kaum konglomerat sejak jatuhnya rezim Orde Baru, bisnis media ini yang dianggap lebih mendahulukan kepentingan komersial dan kepentingan politik pemilik bisnis sehingga cenderung menyampingkan kepentingan publik.Fenomena pemilik bisnis median yang turut serta dalam dunia politik Indonesia ini sudah tentu ada pengaruhnya pada performa media sebagai sarana komunikasi politik pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi (Valerisha, 2016) Bisnis media ini yang kemudian membuatbeberapa orang percaya bahwa banyak media massa melakukan kegiatan pers berdasarkan ideologi pemilik bisnis yang mana beberapa di antaranya, termasuk tiga media yang dibahas dalam penelitian ini, berkecimpung di dunia politik, sehingga berpengaruh terhadap informasi yang disuguhkan dalam membentuk sebuah realitas dan opini publik.Selain bisnis media yang dianggap bisaberpengaruh terhadap demokrasi Indonesia,beberapa kebijakan pemerintah juga dianggap tidak sehat dalam demokrasi, salah satunya kebijakan pemerintah terkait penggunaan influencer. Sepanjang tahun 2020 muncul berbagai macam pemberitaan tentang pemerintah mulai memanfaatkan influencer sebagai salah satu aktor di era serba digital seperti saat ini. Sejak Indonesia dinyatakan harus melakukan transformasi digital oleh Presiden Joko Widodo, banyak dari strategi kebijakan dianggap perlu lebih berpijak pada sistem digital sehingga influencer yang merupakan key opinion leader di dunia maya, dianggap memiliki peran kuat dalam jaringan informasi pemerintah (Kompas.com, 2020). Namun, beberapa media lain menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidak percayaan Presiden Jokowi terhadap program-program yang dibuat, sampai-sampai rela mengucurkan dana dalam jumlah yang besar untuk membayar influencer. Hal tersebut yang kemudian dipercaya dapat mengaburkan substansi kebijakan dan berakibat tertutupnya ruang percakapan publik sehingga sistem demokrasi tidak sehat lagi (Republika.co.id, 2020).Meskipun influencer merupakan salah satuaktor di era digital ini, beberapa reaksi publik kemudian bermunculan, banyak yang meragukan validitas informasi yang disampaikan olehinfluencer, hingga muncul pertanyaan bagaimana pemerintah menentukan influencer yang layak untuk menginformasikan suatu isu atau kebijakan sehingga informasi yang ingin disampaikan tepat sesuai dengan sasaran.Berita terkait kebijakan pemerintah ini banyak dimuat oleh media online, khususnya pada Bulan Agustus 2020, diantaranya Republika.co.id, Detik.com, dan Kompas.com. Perbedaan sudut pandang pada ketiga media yang kemudian memberikanberbagam reaksi dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam menggunakan influencer sebagai jaringan informasi pemerintah. Berdasarkan latra belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana media online membingkai berita influencer sebagai jaringan informasi pemerintah?Tujuan penelitian adalah mengitepretasi bingkai media online tentang influencer sebagai jaringan informasi pemerintah.Pembahasan temuan data didiskusikan denganteori politik ekonomi media. media massa sudah menjadi bagian dari industri, selain kepentingan dalam memperoleh kekuasaan dan dukungan, media juga digunakan untuk kebutuhan ekonomi. Besarnya modal yang dibutuhkan dalam mendirikan danmengelola bisnis media merupakan salah satu ciri dari industrialisasi media massa.Ekonomi politik media erat kaitannya dengan modal dari para investor, yang kemudian membuat sebuah media susah untuk menempatkan diripada posisi yang netral dan objektif karena mereka memperlakukan media sebagai salah satu usaha untuk meraih keuntungan yang mana keuntungan tersebut diputar dan diinvestasikan kembali sebagai modal pengembangan medianya. Teori ini mengkhususkan bagaimana kepemilikan mendorong kinerja serta kebijakan pemerintah agar ikut memiliki pengaruh terhadap perilaku media yang meliputi informasi yang disajikan dalam media tersebut (Nashrudin, 2017). Teori ekonomi politik memiliki kapasitas kuat pada tiga hal, yaitu bagaimana media dibangun dan dikendalikan, menawarkan penyelidikan empiris terkait keuangan media, dan mengetahui hubungan antara proses produksi konten dan keuangan dalam sebuah media (Sucahya, 2013).Pengelolaan media di masa ini bisa dikatakan sangat jauh dari kata ideal dalam mengedepankan kepentingan publik, padahal dapat diyakini bahwa banyak wartawan yang bekerja pada suatu industri media memiliki kualitas yang baik, tetapi sistem manajemen yang dibuat oleh suatu media bisa menjadi kendala dalam menemukan beragai potensi yang ada.Masalah yang ditimbulkan oleh fenomenaini adalah berkurangnya sumber media yangindependen, serta media yang lebih berkonsentrasi pada kepentingan khalayak luas. Di sisi lain, fenomena ini mengakibatkan sebagian besar media akan mengabaikan kepentingan masyarakat kecil karena tidak memberi keuntungan bagi perusahaan.Teori ekonomi politik media memilih untuk fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media.Terdapat empat faktor yang menjadi tandabahwa suatu media lebih mengutamakan ekonomi daripada menyediakan ruang publik, yaitu konten yang disediakan homogen dan lebih sering hasil imitasi, lebih sering memberikan informasi yang kontroversional, hilangnya batas jurnalistik dan bisnis, serta menyensor diri sendiri (Sucahya, 2013)

Penelitian menggunakan paradigmakonstruktifis yang menilai sudut pandang media dalam melihat suatu fakta dan menyuguhkannya dalam sebuah artikel berita. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif intepretatif dengan metode analisis framing.Data-data dalam penelitian ini didapatkan dari data dokumentasi. Data-data dokumentasi ini didapatkan melalui tiga artikel berita yang ada kaitannya dengan penelitian pada media online Republika.co.id, Detik.com, dan Kompas.com pada bulan Agustus tahun 2020. Framing Pan & Kosicki yang digunakan untuk intepretasi data bisa dijelaskan melalui Tabel 1.Model Pan & Kosicki memiliki empatkomponen sebagai perangkat framing: Bagan berita merupakan hal utama yang diamati oleh sintaksis.Sintaksis berkaitan langsung dengan cara wartawan dalam membentuk sebuah opini, serta pandangan atas peristiwa kedalam kesatuan kisah dalam sebuah berita. Selain itu, skrip digunakan untuk mengamati strategi bercerita yang digunakan oleh wartawan untuk mengemas sebuah realitas. Kemudian tematik digunakan untuk mengamati upaya wartawan dalam mengungkapkan sebuah opini dari sudut pandangnya atas peristiwa kedalam rangkaian kalimat yang Tabel 1. Judul BeritaNama Media Online Judul BeritaRepublika.co.id (21 Agustus 2020) ICW: Pemerintah Habiskan Rp 90,45 Miliar untuk Influencer Detik.com (24 Agustus 2020) KPK Telisik Kebenaran Pemerintah Kucurkan Rp 90 M Untuk Influencer Kompas.com (31 Agustus 2020) Istana Akui Peran Kuat Influencer Sebagai Jaringan Informasi Tabel 2. Tabel Struktur Framing Pan & Kosicki Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati Struktur Sintaksis(Cara wartawan menyusun fakta) Skema berita Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan Sumber, Pernyataan, PenutupStruktur Skrip(Cara wartawan mengisahkan fakta) Kelengkapan berita 5W+1H Tematik(Cara wartawan menulis fakta)DetailMaksud kalimat, hubunganNominalisasi antarkalimatKoherensiBentuk kalimatKata gantiParagraf, proposisiRetoris(Cara wartawan menekankan fakta)LeksikonGrafisMetaphorPengandaianKata, idiom, gambar atau foto, grafik. membentuk teks secara menyeluruh. Di sisi lain, retoris adalah struktur framing model Pan & Kosicki yang berhubungan dengan cara wartawan menyajikan makna tertentu melalui visual dan ilustrasi yang disajikan.

Framing Berita Republika.co.idICW: Pemerintah Habiskan Rp 90,45 Miliar untuk Influencer (21/8)Republika merupakan koran nasional yangdilahirkan oleh kalangan komunitas muslim di Indonesia. Secara sintaksis, berita Republika.co.id sangat to the point, bisa dilihat dari judul dan lead yang langsung menjelaskan tujuandari penulisan berita ini, yaitu informasi terkait penemuan anggaran belanja jasa influencer oleh pemerintah yang ditemukan oleh ICW. Republika.co.id mengesankan hanya ingin membagikaninformasi berupa data-data penemuan tanpabanyak opini dari narasumber terkait.Struktur skrip berita Republika.co.id, memuat unsur 5W + 1H dengan lengkap, keakuratan berita ini dapat dilihat pada unsur when, yang mana berita ini muncul sehari setelah ICW melakukan konferensi pers secara virtual pada tanggal 20 Agustus 2020 untuk mengumumkan temuan data belanja influencer oleh pemerintah yang dikumpulkan oleh ICW pada tanggal 14 –18 Agustus 2020. Pada unsur who yang terdiri dari hanya satu orang sumber yaitu peneliti ICW, memperlihatkan bahwa tujuan utama berita ini adalah memang untuk menyampaikan kepada publik adanya penemuan anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 90,45 miliar yang digunakan untuk membayar jasa influencer yang dilakukan oleh ICW. Namun, tidak adanya konfirmasi dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga keuanganpemerintah membuat berita ini tidak berimbang dan terkesan berpihak pada ICW.Mengingat posisi media di era sekarang ini, bukan hanya menjalankan fungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga menjalankan kepentingan bisnis, sangat memungkinkan sebuah berita dijadikan sebagai alat transaksi politik. Dengan begitu, hal ini bisa saja dilakukan sebagai upaya media untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan cara menerbitkan berita yang berpotensi menimbulkan kontroversi sehingga pihak terkait terdesak untuk melakukan klarifikasi yang bisa dijadikan bahan untuk pemberitaan selanjutnya.Berita Republika.co.ide secara tematikmerupakan penjabaran data temuan ICW. Penjabaran ini berupa data-data jumlah paket setiap tahun yang digunakan oleh pemerintah untuk aktivitas digital dan kata kunci yang digunakan oleh ICW dalam penelusuran serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut sejak 2017—2020.Penggunaan kata “menghabiskan” dalamberita ini menggambarkan seolah-olah pemerintah menggunakan dana secara tidak wajar, padahal banyak pemilihan kata yang lebih cocok untuk istilah “penggunaan dana” seperti menganggarkan, mengalokasikan, dll. Ditambah dengan visual berupa ilustrasi buzzer dan influencer diawal berita, memberikan kesan bahwa penulis mempersepsikan influencer sama dengan buzzer yang belakangan memiliki citra buruk di masyarakat.Meskipun influencer dan buzzer memiliki arti yang hampir sama, letak perbedaan antara keduanya adalah dari segi tujuan, influencer bertujuan untuk memberikan informasi berupa opini pribadi terhadap sesuatu mencakup followers di media sosial, sedangkan buzzer seringnya bertujuan untuk menggiring opini masyarakat secara terorganisir (Oliver, 2021).Framing Berita Detik.com:KPK Telisik Kebenaran Pemerintah KucurkanRp 90 M untuk Influencer (24/8)Detik.com dikenal sebagai pelopor jurnalistik online di Indonesia. Didirikan oleh beberapa wartawan dari berbagai media pada Bulan Oktober 1995 yaitu Budiono Darsono (wartawan DeTik), Yayan Sopyan (wartawan DeTik), Abdul Rahman (wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi.Jika dilihat dari judul dan lead, berita Detik.com dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa KPK sudah dalam proses penyelidikan terkait kebenaran adanya penggunaan dana untuk influencer oleh pemerintah. Pada salah satu kutipan sumber, Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa sebenarnya KPK menyikapi isu tersebut, tetapi tidak disampaikan secara terbuka ke publik. Ucapan itu terkesan untuk mempertegas bahwa tentunya KPK akan menanggapi semua isu yang berkaitan dengan dana keuangan negara, bahkan isu yang datang dari pemerintah sekalipun.Pada akhir paragraf terdapat kutipan darisalah satu sumber, yaitu Tenaga Ahli Utama KSP yang menegaskan bahwa tuduhan ICW tidak benar, dan memberikan tanggapan yang berisi keheranannya terhadap penggunaan influencer yang selalu dipermasalahkan, secara tidak langsung ia menganggap bahwa publik selalu memandang sebelah mata para influencer. Dari pemaparannya ia seperti ingin menyampaikan bahwa pemerintah tidak sembarangan dalam memilih influencer yang dibayar untuk menyampaikan informasi-informasi dari pemerintah.Struktur skrip dalam berita Detik.com memuat unsur 5W + 1H secara lengkap. Dalam berita ini, pernyataan dari pihak KPK dan tenaga ahli utama KSP merupakan respon dari penemuan ICW sehingga berita ini tetap memunculkan pernyataan dari pihak yang terkait meskipun posisi lembaga resmi pemerintah seperti KPK tidak lagi membutuhkan pernyataan lain untuk membuktikan keseimbangan yang ada dalam sebuah berita. Unsur who yang ada dalam berita ini dianggap valid karena memunculkan pernyataan dari lembaga resmi pemerintah, hal tersebut menjadi pembeda antara berita ini dengan berita dari Republika.co.id sebelumnya yang memberikan kesan memancing kontroversi karena isi berita yang tidak berimbang. Dalam isu ini, pernyataan dari lembaga keuangan resmi Negara sangatlah penting, terutama dari pihak KPK. Penggunaan anggaran dana dalam jumlah besar tentu saja akan menimbulkan kecurigaan publik, belum lagi ICW mengungkapkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana belanja influencer tersebut.Struktur tematik dalam berita Detik.com, dapat dilihat bahwa Detik.com berniat menginformasikan penelusuran yang dilakukan oleh KPK, penjelasan oleh pihak KPK ini terdapat pada paragraf satu hingga paragraf tujuh yang menjelaskan beberapa tahapan penyelidikan yang akan dilakukan oleh KPK terkait isu tersebut, namun kutipan “Tentu saja cara kerja KPK menyikapi informasi tersebut tidak harus disampaikan secara terbuka” mengindikasikan bahwa adanya kecurigaan terhadap KPK karena tidak adanya kabar penyelidikan terkait isu dana influencer ini. Pada paragraf delapan hingga sepuluh, penulis mencantumkan data penemuan ICW dalam halini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada pembaca asal-usul isu tersebut yang kemudian pada paragraf sebelas hingga paragraf terakhir penulis memberikan sudut pandang perwakilan pemerintah yang berisi bantahan terhadap data temuan ICW.Struktur retoris dalam berita Detik.com diwakili oleh gambar lambang KPK yang ada pada gedung KPK pada awal berita, penulis ingin menggambarkan bahwa berita ini, sesuai dengan judulnya, ada hubungannya dengan pendapat dari KPK.Selain itu terdapat beberapa idiom yaitu“Telisik” yang terdapat pada judul. Dalam KBBI kata “telisik” memiliki arti menyingkap, menelusuri dengan teliti. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan KPK yang sedang melakukan penelusuran terhadap isu tersebut. Idiom lain yaitu “Mengucurkan”, yang mana dalam KBBI memiliki arti mengeluarkan, mengalirkan. Sama halnya dengan berita sebelumnya dari Republika.co.id yang memilih menggunakan kata “menghabiskan”, pemilihan kata “mengucurkan” ini ditujukan untuk pemerintah sebagai kiasan karena sudah mengeluarkan dana dalam jumlah besar.Framing Berita Kompas.comIstana Akui Peran Kuat Influencer SebagaiJaringan Informasi (31/8)Kompas.com pertama kali muncul di internetdengan nama Kompas Online pada tahun 1995, pada awalnya Kompas Online hanya menerbitkan beritaberita yang terbit di Harian Kompas yang terbithari itu, hal ini bertujuan untuk mempermudah pendistribusian berita di Harian Kompas terutama di seluruh Indonesia dan luar negeri.Tidak seperti berita dari Republika.co.id dan Detik.com sebelumnya, judul berita di Kompas.com tidak menyinggung soal besarnya dana yang ditemukan oleh ICW, tetapi memberikan gambaran tentang isi berita berupa pengakuan pemerintah terkait influencer memiliki peranan yang kuat sebagai jaringan informasi, sehingga kebijakan penggunaan influencer dirasa sudah tepat. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya kutipan dan opini-opini dari Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden yang menjelaskan tentang influencer sebagai key opinion leader di dunia maya yang merupakan aktor utama di era digital ini.Penggunaan sudut pandang dari Fadjroel inimemperkuat indikasi bahwa berita Kompas.com ditulis sebagai bentuk klarifikasi dan pembelaan atas penemuan data terkait anggaran belanja pemerintah yang mencapai Rp 90,45 Miliar untuk influencer. Data yang ditemukan oleh ICW ini kemudian menjadi pertanyaan khalayak yang diwakili oleh salah satu peneliti ICW, Egi Primayoga, yang menganggap tidak adanya transparansi pemerintah dalam kebijakan ini, padahal menggunakan biaya yang sangat besar.Struktur skrip yang lengkap dan memenuhisemua unsur 5W+1H dalam artikel berita Kompas.com. Seolah Kompas.com bermaksud memberikan gambaran mengenai penjelasan pemerintah atas informasi data anggaran belanja yang beredar dan bisa dilihat dari unsur why yang dalam berita ini dijawab oleh Fadjroel dengan fakta-fakta tentang pentingnya peran influencer di era digital. Sehingga masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa influencer merupakan aktor utama di era digital yang akan menjadi jembatan komunikasi kebijakan yang tepat antara pemerintah dengan masyarakat.Secara tematik, ada dua tema yang ditampilkan penulis pada berita ini. Di paragraf pertama hingga paragraf kedelapan berita ini adalah bentuk klarifikasi dari temuan data ICW tersebut sebagai upaya untuk membangun kembali citra baik pemerintah dengan menjabarkan pentingnya peran influencer, hal itu yang kemudian menjadi alasan pemerintah atas pembuatan kebijakan ini. Pada paragraf kesembilan hingga paragraf akhir, masuk ke penemuan data-data belanja pemerintah dan kritikan-kritikan Egi pada kebijakan yang terkesan mempertanyakan banyak hal dalam kebijakan ini, baik dari sisi influencernya atau dari sisi pemerintah yang dianggap terlalu sering menggunakan jalan pintas pada kebijakankebijakannya.Struktur retoris dalam berita Kompas.comdiwakili oleh salah satu idiom yang digunakan pada paragraf kesembilan, yaitu “menggelontorkan”.Dalam KBBI, kata menggelontorkan itu berarti mengeluarkan sesuatu secara banyak. Penggunaan kata “menggelontorkan” pada berita ini, dimaksudkan pada dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar jasa influencer yang mencapai Rp 90,45 Miliar, yang mana dana itu termasuk dana yang sangat besar yang memicu timbulnya kecurigaan publik.Gambar pada berita Kompas.commemperlihatkan Fadjroel Rachman yang tengah diwawancarai oleh para wartawan, sedangkanpada video yang terdapat pada halaman berita ini, ditampilkan beberapa klip yang menunjukkanPresiden Jokowi sedang melakukan pertemuan dengan para artis Indonesia, beberapa diantaranya adalah Rich Brian dan pada klip lain ditunjukkan saat proses wawancara dengan beberapa artis, seperti Raisa, Ari Lasso, Andre Taulany, dll. Namun, belakangan muncul klarifikasi dari Ari Lasso melalui akun Instagram pribadinya, bahwa dia sama sekali tidak menerima uang sebagai influencer pemerintah. Ari Lasso juga menegaskan bahwa acara yang dilaksanakan di Istana Presiden pada Bulan Juli 2020 tersebut hanya sekedar acara ramah tamah dan sosialisasi (Hadiansyah, 2020). Dalam hal ini, Kompas.com menggunakan ilustrasi yang tidak sesuai dengan isi berita yang mana dapat membentuk persepsi pembaca terhadap artis yang muncul dalam video ilustrasi tersebut.

Konstruksi realitas yang dibangun olehRepublika.co.id dalam berita ini adalah cenderung menyajikan penemuan tentang data belanja influencer pemerintah tanpa adanya klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Hal itu dibuktikan dari penyajian sumber yang hanya dari data salah satu pihak karena dapat menggiring publik secara instan menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak tepat dan terlalu berlebihan.Ditambah lagi dengan adanya ketidak sesuaian ilustrasi yang seolah menggambarkan influencer sama dengan buzzer, hal ini juga membuat peneliti menyimpulkan bahwa pembingkiaian Republika.co.id terhadap isu ini sengaja dilakukan untuk memancing kontroversi dalam rangka memenuhi kepentingan bisnis media.Detik.com menggunakan KPK sebagai sumberutama. membingkai isu ini sebagai isu korupsi.Meskipun begitu, dalam berita ini Detik.com terlihat masih ‘main aman’ dan menunjukkan usaha untuk melakukan pendekatan netralitas dan objektifitas dalam penulisan berita. Penggambaran influencer yang dilakukan oleh Detik.com disampaikan melalui beberapa kutipan sumber yang melihat fakta bahwa influencer selalu di pandang sebelah mata oleh publik. Itulah salah satu alasan yang membuat kebijakan ini terlihat mencurigakan karena terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran secaraberlebihan.Kompas.com memberikan ruang klarifikasibagi pemerintah atas tanggapan pro-kontra dari publik mengenai penggunaan jasa influencer.Konstruksi realitas yang dibangun Kompas.com terkait isu ini lebih ditekankan dari sudut pandang pemerintah, kedudukan influencer yang digambarkan oleh Kompas.com adalah sebagai key opinion leaders di dunia maya yang memiliki peran cukup penting dalam menjembatani komunikasikebijakan pemerintah dengan publik. Terlebih dengan didukung oleh struktur retoris visual yang disajikan, peneliti menyimpulkan bahwa Kompas.com ingin lebih meyakinkan publik bahwa kebijakan inisudah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah.Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan analisis mendalam tentang keterlibatan ideologi media dalam membingkai realitas peristiwa dalam berita dan supaya masyarakat atau khalayak supaya tidak hanya menjadikan satu sumber media sebagai referensi dalam melihat suatu realitas.