PERPUSTAKAAN DESA : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DESA

Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah digunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai jasa layanan lainnya. Salah satu jenis perpustakaan yang ada di Indonesia adalah perpustakaan desa. Perpustakaan Desa merupakan perpustakaan umum yang berada di tingkat pemerintahan paling rendah dalam struktur perpustakaan umum. Landasan keberadaan Perpustakaan Desa adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000. Perpustakaan Umum Desa berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari perpustakaan umum kabupaten/kota. Pemerintah desa adalah bagian dari sistem pemerintahan negara, yang strukturnya terdiri atas desa kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan pemerintah pusat. Tugaspokoknya fungsi pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Tugas pokok itu kemudian dijabarkan dalam pelayanan umum dan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Semua potensi yang ada di setiap desa perlu secara terus-menerus, teratur, dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan membangun perpustakaan desa.“Perpustakaan Desa/ Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan. Tujuan Pembentukan perpustakaan desa yaitu untuk menyediakan fasilitas membaca, belajar yang memadai yang sesuai dengan kondisi, situasi, wilayah dan kebutuhan masyarakat” (Kartosedono et.al., 2000, hal. 3) Perpustakaan desa yang sudah dibentuk merupakan subsistem dalam sistem nasional perpustakaan. Semua sistem yang sudah ada perlu disempurnakan dan sesuai dengan yang baru, yaitu sebagaimana mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan desa yang sudah ada harus lebih maju, berkembang dan membuahkan hasil. Perpustakaan desa diharapkan bisa menjadi sumber informasi utama masyarakat desa serta bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Perpustakaan desa dan masyarakat yang membutuhkan informasi ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan yang tak dapat dipisahkan. Hal itu dapat terwujud manakala perpustakaan desa sudah siap melayani dengan sumber informasi yang memadai. Sementara masyarakat mampu memahami, menghayati, dan memaknai pentingnya informasi dalam kesehariannya (Sutarno, 2006, hal. 1). Potensi yang dimiliki oleh perpustakaan desa dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan di pedesaan sangatlah besar. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses pengetahuan, mendukung pengembangan sosial dan komunitas serta memberikan fasilitas pengembangan ekonomi dan inovasi. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong perubahan positif di masyarakat perpustakaan desa mempunyai peran yang sangat penting, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi dengan dukungan dan peran serta dari masyarakat serta perencanaan yang tepat perpustakaan desa dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan pedesaan. Makalah ini akan membedah lebih jauh bagaimana peran perpustakaan desa dalam fungsinya sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di pedesaan sehingga dapat membangun Indonesia dari pinggiran desa.

Pengertian Perpustakaan Desa Perpustakaan desa adalah perpustakaan umum yang berada di tingkat pemerintahan paling rendah dalam struktur perpustakaan umum. Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tingkat desa, guna untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat desa serta sebagai pusat belajar dan sumber informasi utama masyarakat desa. Pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Adanya fungsi perpustakaan desa berdasarkan landasan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000. Perpustakaan desa berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari perpustakaan umum di kabupaten atau kota. Pada Perpustakaan desa, pemerintahan desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara yang strukturnya berada di desa pada tingkat kabupaten atau kota. Perpustakaan desa menyediakan fasilitas membaca dan belajar yang memadai yang sesuai dengan kondisi, situasi, wilayah, dan kebutuhan masyarakat (Kartosedonoet.al.m 2000, hal.3). Selain itu, perpustakaan desa yang dibentuk ini merupakan subsistem dalam sistem nasional perpustakaan. Sehingga semua sistem yang sudah ada perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan yang baru, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan desa yang sudah ada harus lebih maju, berkembang, dan juga membuahkan hasil dengan harapan agar perpustakaan desa menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat desa serta bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Perpustakaan desa dan juga masyarakat menjadi aspek penting karena ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, ketika terwujud perpustakaan desa yang siap melayani dengan sumber informasi yang memadai, masyarakat akan mampu memahami, menghayati, dan memaknai makna pentingnya informasi. Adapun tujuan pembentukan Perpustakaan desa adalah Secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan desa adalah: 1. Untuk menunjang program wajib belajar, 2. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat, 3. Menyediakan buku-buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat di berbagai bidang, 4. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif. dinamis. produktif, dan mandiri, 5. Untuk Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan., 6.Dapat memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal- hal yang bersifat membangun.,7.Untuk mendidik masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil. Konsep Pentingnya Membangun Dari Pinggiran Desa Konsep membangun dari pinggiran ramai dibicarakan publik sejak tahun 2014, ketika Ir. Joko Widodo, mencalonkan Presiden, dengan mencanangkan serangkaian agendanya yang dikenal dengan nama Nawacita (sembilan Agenda). Agenda membangundari pinggiran muncul pada urutan ketiga, selengkapnya berbunyi Membangun Indonesia Dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Konsep tersebut, sangat menarik untuk ditinjau dari berbagai perspektif ilmu ekonomi regional, konsep tersebut menjadi istimewa karena tergolong amat langka dan amat jarang didiskusikan dalam forum forum akademis. Dalam masa lima tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo akan memberikan perhatian khusus untuk membangundaerahdaerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Tekad Jokowi tersebut, sejalan dengan butir ketiga Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah digelontorkan ke desa, sehingga isudesa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa. Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra Buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Untuk itu, mulai tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan dana desa. Dana desa yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp. 20 triliun,tegas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, di Jakarta akhir tahun (24/12/2014). Jadi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa, kota dengan desa harus segera diatasi. Harus ada pemerataan pembangunan di daerah-daerah atau desa-desa, guna menekan perpindahan penduduk desa ke kota sekaligus menekan segala macam konflik yang disebabkan oleh urbanisasi ini. Urbanisasi akan menyebabkan dua hal yaitu permasalahan di desa asal dan juga permasalahan di kota sebagai daerah tujuan. Ada Banyak masalah sosial budaya akibat dari perpindahan penduduk ini yang terjadi di dua lokus itu (desa dan kota). Sehingga semakin besarnya arus urbanisasi dari desa-kota, maka akan menyebabkan timbulnya ketidakmerataan persebaran penduduk antar desa dan kota. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Motor Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan Sebagai pusat literasi dan pembelajaran di masyarakat merupakan salah satu peran dari perpustakaan desa, disamping itu ada peran yang jauh lebih luas dan mendalam dalam konteks pembangunan berkelanjutan di pedesaan.Sebagai motor penggerak pembangunan di pedesaan, perpustakaan desa tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup, mendukung ekonomi pedesaan, dan sebagai fasilitator perubahan sosial yang positif di masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan di pedesaan, perpustakaan desa dapat memainkan peran antara lain sebagai : a. Pusat Akses Pengetahuan dan Informasi, Dalam perannya sebagai pusat akses pengetahuan dan informasi perpustakaan desa dapat mengambil peran sebagai berikut : 1.Sebagai Sumber Daya Pendidikan dan Pengetahuan, Perpustakaan desa dengan koleksi buku, jurnal, dan materi digital, perpustakaan membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Di beberapa desa, perpustakaan desa menyelenggarakan program literasi digital yang membantu penduduk memahami teknologi baru dan menggunakan alat-alat digital dengan lebih efektif. 2. Sebagai Pusat Informasi pertanian dan Teknologi, Dalam mendukung pertanian berkelanjutan, perpustakaan desa dapat menyediakan informasi terbaru tentang teknik pertanian, perubahan iklim, dan inovasi teknologi. Di desa-desa di Bali, perpustakaan desa bekerja sama dengan lembaga pertanian untuk menyediakan bahan ajar dan panduan praktis bagi petani. Ini membantu meningkatkan hasil pertanian dan mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. 3. Tempat Pendidikan Kewirausahaan dan Manajemen, Perpustakaan desa juga berperan dalam memberikan pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha. Kursus dan pelatihan tentang perencanaan bisnis, pemasaran, dan pengelolaan keuangan membantu pengusaha lokal memulai dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Di beberapa desa di Sumatera, perpustakaan desa menawarkan program kewirausahaan yang mendukung penduduk dalam membangun usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja baru. b. Fasilitasi Pembangunan Sosial dan Komunitas, Sebagai fasilitasi pembangunan sosial dan komunitas, perpustakaan desa dapat berperan sebagai berikut : 1. Menjadi Pusat Pengembangan Komunitas dan Hubungan Sosial, Perpustakaan desa dapat menjadi pusat kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga dan membangun rasa kebersamaan. Dengan menyelenggarakan acara komunitas, diskusi, dan forum terbuka, perpustakaan memperkuat ikatan sosial di antara penduduk desa. Di desa-desa di Yogyakarta, perpustakaan desa menyelenggarakan acara komunitas yang melibatkan berbagai kelompokmasyarakat, menciptakan ruang untuk berbagi ide dan memecahkan masalah bersama. 2. Membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dalam program pemberdayaan perempuan dan anak Perpustakaan desa dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan, program literasi, dan kegiatan kreatif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak. Di beberapa desa di Nusa Tenggara Barat, perpustakaan desa menyelenggarakan kursus keterampilan untuk perempuan dan klub baca untuk anak-anak, membantumerekamengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Sebagai Pusat Fasilitas dan Layanan Kesehatan, Perpustakaan desa juga bisa menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, seperti informasi tentang kesehatan dan kebersihan. Dengan menyediakan akses ke materi tentang kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat, perpustakaan desa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang praktik kesehatan yang baik. c. Mendukung Ekonomi Lokal dan Inovasi, Dalam perannya untuk mendukung ekonomi lokal dan inovasi, perpustakaan desa dapat mengambil peran sebagai berikut : 1. Pengembangan Ekonomi Lokal, Perpustakaan desa dapat berkontribusi padapengembangan ekonomi lokal dengan menyediakan akses ke informasi pasar, pelatihan bisnis, dan teknologi. Dengan memfasilitasi kursus kewirausahaan dan memberikan dukungan untuk usaha kecil, perpustakaan membantu masyarakat desa meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Di beberapa desa di Kalimantan, perpustakaan desa mendukung pengusaha lokal dengan menyediakan akses ke informasi pasar dan pelatihan kewirausahaan. 2. Inovasi dan Teknologi, Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Perpustakaan desa dapat menjadi pusat inovasi dengan menyediakan akses ke teknologi terbaru dan program pelatihan. Di beberapa desa di Jawa Timur, perpustakaan desa menyelenggarakan pelatihan tentang teknologi informasi dan inovasi digital, membantu masyarakat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 3. ProgramLingkungandan Keberlanjutan, Program-program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan juga penting. Perpustakaan desa dapat mengadakan program tentang praktik ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Di beberapa desa di Papua, perpustakaan desa menyelenggarakan program pendidikan tentang pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, mendukung upaya komunitas untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam mengembangkan perpustakaan desa sebagai penunjang pembangunan desa ada beberapa tantangan dan kendala sebagai berikut: Adapun tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan desa dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perpustakaan sering menjadi tantangan dalam mengembangkan program-program perpustakaan desa. Adapun solusi untuk memecahkan masalah ini meliputi mencari dukungan dari pemerintah, donor, dan mitra lokal, serta memanfaatkan sumber daya secara efisien. 2. Keterbatasan Infrastruktur, Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan memulai program-program kecil dan bertahap meningkatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan dukungan yang tersedia. Perpustakaan desa dapat memanfaatkan teknologi yang ada dan secara bertahapmengembangkan fasilitas mereka. 3. Kurangnya Penerimaan Masyarakat, Meningkatkan Penerimaan masyarakat terhadap perpustakaan desa dapat dilakukan melalui promosi aktif, melibatkan mereka dalam perencanaan program, dan menunjukkan manfaat langsung dari kehadiran perpustakaan dalam kehidupan mereka.