Evaluasi Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan terhadap Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Menurut International Organization for Standardization (ISO ), standar adalah dokumen yang berisi persyaratan, spesifikasi, pedoman, atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan bahwa material, produk, proses, dan layanan sesuai dengan tujuan tertentu (Kabir et al., 2020). Penerapan standar diharapkan dapat menghindari terjadinya ketidaksesuaian dan dapat menjamin kualitas. Dalam konteks perpustakaan sekolah/madrasah, standar menjadi sangat penting mengingat peran strategisnya dalam mendukung proses pembelajaran, peningkatan literasi, dan pembentukan karakter siswa. Perpustakaan sekolah memiliki peran penting sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung proses pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan bertujuan menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional (Indonesia, 2014). Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menyoroti peran strategis perpustakaan dalam mendukung literasi, pembelajaran, dan prestasi siswa. Studi oleh I Nyoman Ranem dkk. (2022) yang menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Kehadiran perpustakaan memberikan ruang bagi siswa untuk secara bebas memilih bahan bacaan sesuai dengan minat peserta didik (Ranem et al., 2022). Resti Afrilia dan Sulaeman (2024) turut menegaskan bahwa perpustakaan sekolah tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan literasi membaca, tetapi juga mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa (Afrilia & Sulaeman, 2024). Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan harus dikelola secara profesional dengan sistem yang baku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 bahwa setiap perpustakaan harus dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Indonesia, 2007). Menindaklanjuti amanat ini, Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi pembina menerbitkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang menggantikan tiga peraturan sebelumnya tentang Standar Nasional Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Meskipun sosialisasi dan pembinaan terhadap penerapan SNP telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, akan tetapi data Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah (data.perpusnas.go.id) menunjukkan bahwa dari 155.903 perpustakaan sekolah/madrasah di Indonesia, baru 3.810 (sekitar 2,44%) yang sesuai dengan SNP. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pemenuhan standar di perpustakaan sekolah/madrasah masih tergolong rendah dan memprihatinkan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menggarisbawahi rendahnya tingkat pemenuhan SNP. Misalnya, penelitian oleh Anindhita Widya Apsari, dkk (2017) menyimpulkan bahwa standar penyelenggaraan perpustakaan pada SMPN 1 Ungaran Kabupaten Semarang berdasarkan item koleksi, sumber daya manusia, dan pelayanan belum memenuhi standar (Apsari et al., 2017). Selanjutnya Hanafi dan Moh Suhri Rohmansyah (2022) pada SMAN 6 Pandeglang menemukan bahwa meskipun beberapa aspek seperti layanan, penyelenggaraan, dan pengelolaan mulai sesuai SNP, aspek koleksi, TIK, serta sarana dan prasarana masih belum terpenuhi (Hanafi & Rohmansyah, 2022). Begitu juga dengan penelitian Marlina Evi Yanti dan Desriyeni (2024) di SMKN 1 Lembah Gumati yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan standar yang ditetapkan (Yanti & Desriyeni, 2024). Nurhasanah, Hasan, dan Salim (2022) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa perpustakaan MTs NU Astanajapura belum memenuhi standar nasional perpustakaan khususnya dari segi koleksi, tenaga dan sarana (Nurhasanah et al., 2024). Penelitian oleh Aqiqah Bulan Sari, dkk (2024) yang juga meneliti implementasi SNP di SMPN 01 Kota Bengkulu mengungkapkan meskipun koleksi dan sarana prasarana perpustakaan cukup memadai, pengelolaannya belum optimal, terutama dalam aspek penataan, penyusunan koleksi, dan keterkaitan dengan kurikulum. Selain itu, lokasi perpustakaan yang kurang strategis, belum adanya program wajib baca dan literasi informasi, serta keterbatasan tenaga perpustakaan menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas layanan (Sari et al., 2024). Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan dan implementasi SNP masih rendah, meskipun beberapa komponen SNP telah mulai terpenuhi, namun masih terdapat komponen-komponen lainnya yang masih perlu mendapat perhatian lebih. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya masih terbatas secara geografis dan jumlah responden, serta belum banyak studi yang secara sistematis mengevaluasi tingkat pemenuhan SNP di berbagai wilayah Indonesia menggunakan instrumen akreditasi perpustakaan resmi dari Perpustakaan Nasional RI. Pada tahun 2024, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di 19 provinsi. Namun, hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi secara komprehensif terkait tingkat pemenuhan SNP oleh para peserta bimtek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan oleh peserta bimtek menggunakan instrumen resmi akreditasi Perpustakaan Nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perumusan kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif evaluatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) oleh peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan pada tahun 2024. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta Bimtek dari 19 provinsi, berjumlah 1.804 orang. Penelitian menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan menggunakan Instrumen Akreditasi Perpustakaan yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Instrumen ini terdiri dari pertanyaan pilihan ganda yang mewakili sembilan komponen penilaian, yaitu enam komponen utama (koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, pengelolaan, penguatan) dan tiga komponen pendukung (inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca, indeks pembangunan literasi masyarakat). Nilai akhir berada dalam rentang 0–100. Instrumen disebarkan secara daring melalui Google Form setelah peserta mengikuti Bimtek. Hasilnya dikompilasi dan diolah dalam format Excel. Teknik Analisis Data Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung rata-rata nilai per komponen dan total skor responden. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan distribusi persentase untuk menggambarkan tingkat pemenuhan SNP di tiap provinsi dan tiap aspek.

Profil Responden Responden dalam penelitian ini berjumlah 1.804 orang yang merupakan peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di 19 provinsi di Indonesia. Responden berasal dari berbagai jenjang satuan pendidikan, mulai dari SD/MI atau sederajat, SMP/MTs atau sederajat, SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Mayoritas responden berasal dari jenjang SD/MI atau sederajat dengan jumlah 1.074 orang (59,5% dari total responden). Selanjutnya, sebanyak 697 responden (38,6%) berasal dari jenjang SMP/MTs atau sederajat, 26 responden (1,4%) berasal dari jenjang SLB, dan 7 responden (0,4%) berasal dari SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat. Distribusi responden berdasarkan provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah responden terbanyak adalah Jawa Tengah (100 orang), diikuti oleh DI. Yogyakarta (99 orang), Kalimantan Selatan (99 orang), Sumatera Utara (99 orang), Jawa Timur (98 orang), dan Nusa Tenggara Barat (98 orang). Sementara itu, provinsi dengan jumlah responden paling sedikit adalah Papua Barat Daya dengan 79 orang. Setelah menguraikan profil responden, langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat pemenuhan SNP berdasarkan data hasil pengisian Instrumen Akreditasi Perpustakaan. Analisis ini mencakup rata-rata nilai kesesuaian SNP baik berdasarkan masing-masing komponen standar maupun berdasarkan sebaran provinsi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pencapaian standar di berbagai wilayah dan satuan pendidikan. Tabel 1. Rincian Jumlah Responden Berdasarkan Provinsi dan Jenjang Satuan Pendidikan No. Provinsi SD / MI / Sederajat SMP / MTs / Sederajat SMA / SMK / MA / MAK / Sederajat SLB Jumlah 1 Bali 55 33 1 89 2 Banten 45 44 1 2 92 3 DI. Yogyakarta 75 18 1 5 99 4 Jawa Barat 50 40 1 3 94 5 Jawa Tengah 81 15 4 100 6 Jawa Timur 44 50 4 98 7 Kalimantan Selatan 72 26 1 99 8 Kalimantan Timur 67 24 1 1 93 9 Kepulauan Riau 58 37 95 10 Nusa Tenggara Barat 45 53 98 11 Nusa Tenggara Timur 71 22 93 12 Papua Barat Daya 54 25 79 13 Riau 39 58 97 14 Sulawesi Selatan 55 41 1 97 15 Sulawesi Tenggara 68 26 94 16 Sulawesi Utara 37 57 94 17 Sumatera Barat 39 51 1 6 97 18 Sumatera Selatan 63 34 97 19 Sumatera Utara 56 43 99 Jumlah 1074 697 7 26 1804 Sumber: Data Primer Olahan Peneliti (2024) Penilaian terhadap kesesuaian SNP dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sembilan komponen yang tercantum dalam Instrumen Akreditasi Perpustakaan, yaitu enam komponen utama dan tiga komponen penguat. Enam komponen utama tersebut meliputi: koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan. Sedangkan tiga komponen penguat meliputi: inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca (TGM), dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) (Perpustakaan Nasional RI, 2024). Analisis Rata-rata Nilai Kesesuaian SNP Berdasarkan Komponen Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor akhir keseluruhan adalah 47,25, yang menunjukkan bahwa secara umum perpustakaan sekolah/madrasah yang menjadi peserta bimbingan teknis belum sepenuhnya memenuhi SNP 004:2024. Komponen Inovasi dan Kreativitas berada pada kisaran 30-an, dan komponen Pelayanan, Tenaga, Pengelolaan, TGM dan IPLM berada pada kisaran 40-an, sedangkan komponen Koleksi, Sarana dan Prasarana berada pada kisaran 50-an, namun masih belum mencapai skor ideal (≥60) yang menunjukkan pemenuhan standar minimal. Tabel 2. Rata-rata Nilai Kesesuaian SNP berdasarkan Masing-masing Komponen dan Provinsi Provinsi Rata-rata Nilai Berdasarkan Komponen Hasil Akhir Koleksi Sarana & Prasarana Pelayanan Tenaga Penyelen ggaraan Pengelol aan Inovasi dan Kreativitas TGM IPLM Bali 49,28 48,41 39,50 39,07 53,37 45,69 32,72 44,04 47,76 44,41 Banten 57,49 53,99 50,11 48,81 56,87 52,43 40,13 53,03 48,04 51,98 DI. Yogyakarta 51,87 51,11 44,98 43,60 53,69 49,05 36,89 49,31 52,12 48,06 Jawa Barat 53,63 47,27 41,65 43,10 51,56 46,30 34,89 49,82 46,60 46,19 Jawa Tengah 48,15 47,85 39,22 38,58 48,18 42,51 31,80 43,12 47,40 42,95 Jawa Timur 60,25 59,05 54,89 53,31 64,28 57,74 46,21 60,00 57,05 57,19 Kalsel 53,04 52,57 45,71 48,56 56,26 50,52 36,57 51,48 55,30 50,01 Kalimantan Timur 52,14 52,80 42,62 44,11 54,51 48,70 37,72 47,15 48,71 47,67 Kepulauan Riau 47,80 46,34 37,00 38,18 48,84 42,41 33,08 42,89 46,63 42,30 NTB 49,51 47,13 41,39 41,02 50,15 46,03 32,94 44,58 47,86 44,73 NTT 50,70 47,39 38,17 40,22 48,23 44,09 34,06 45,86 49,78 43,94 Papua Barat Daya 47,44 45,45 35,09 38,68 42,28 38,06 31,29 41,30 46,58 40,36 Riau 59,02 57,16 51,86 54,12 65,00 56,11 42,98 54,30 53,45 55,49 Sulawesi Selatan 56,34 53,08 49,84 53,30 60,26 52,60 42,76 55,05 55,10 53,30 Sulawesi Tenggara 52,63 49,13 39,78 42,13 55,53 46,03 33,40 47,87 50,59 46,13 Sulawesi Utara 46,95 44,59 37,05 37,58 47,66 40,34 32,60 44,17 49,26 41,66 Sumatera Barat 54,05 49,48 43,52 46,29 55,48 49,46 33,90 49,00 50,00 48,31 Sumatera Selatan 49,84 49,21 43,29 45,72 54,54 45,99 34,41 48,90 48,49 46,80 Sumatera Utara 50,77 48,97 40,29 40,84 47,78 44,87 35,47 45,83 46,46 44,60 Rata-rata Total 52,20 50,12 43,06 44,15 53,51 47,42 36,05 48,39 49,91 47,25 Sumber: Data Primer Olahan Peneliti (2024) Sumber: Data Primer Olahan Peneliti (2024) Gambar 1. Nilai Rata-Rata Kesesuaian SNP Berdasarkan Masing-Masing Komponen Diketahui bahwa komponen Penyelenggaraan Perpustakaan memperoleh nilai rata-rata tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu 53,51. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan sekolah/madrasah telah memiliki unsur-unsur penyelenggaraan yang relatif lebih baik, seperti legalitas pendirian perpustakaan, kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), keberadaan struktur organisasi yang jelas, serta penyusunan program kerja perpustakaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Perpustakaan Nasional RI, 2022). Capaian yang cukup positif pada komponen ini mengindikasikan adanya perhatian dari sekolah/madrasah terhadap aspek formal dan administratif pengelolaan perpustakaan, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan layanan dan program perpustakaan. Urutan kedua adalah komponen Koleksi dengan nilai 52,20. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan sekolah/madrasah sudah memiliki koleksi yang beragam dan relatif sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Koleksi perpustakaan yang baik dan memadai akan mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada pengunjung. Pengelolaan koleksi digital juga memegang peranan penting dalam menyediakan layanan informasi yang berkualitas kepada pengguna di era digital (Addin et al., 2024). Layanan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna yang tersebar di berbagai lokasi. Pengguna dapat mengakses koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan (Elisa & Yasmin, 2024). Sebaliknya, komponen Inovasi dan Kreativitas menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu 36,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan program-program baru yang kreatif dan inovatif di perpustakaan sekolah/madrasah. Minimnya kegiatan inovatif, seperti program literasi berbasis teknologi, pojok baca kreatif, kreativitas layanan ataupun pameran hasil karya siswa, dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya nilai pada komponen ini (Perpustakaan Nasional RI, 2022). Selain itu, penelitian Tanipu, Djafri, & Lamatenggo (2025) menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan teknologi dan keterbatasan kapasitas pustakawan menghambat inovasi layanan digital yang dapat menarik minat peserta didik secara efektif (Tanipu et al., 2025). Hal ini menunjukkan perlunya dorongan dan fasilitasi bagi perpustakaan maupun peningkatan kapasitas pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam menciptakan kegiatan yang menarik, kreatif, dan adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, khususnya dalam era digital. Perpustakaan digital menjadi pilihan yang harus diambil agar perpustakaan dapat berperan secara maksimal. Kreatifitas pengelola inilah yang akan menentukan apakah perpustakaan sekolah akan menjadi perpustakaan yang menyenangkan atau membosankan (Sarwono, 2020). Analisis Rata-rata Nilai Kesesuaian SNP Berdasarkan Provinsi Analisis rata-rata nilai kesesuaian SNP berdasarkan provinsi memberikan gambaran tentang sebaran tingkat pencapaian standar di berbagai wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata nilai kesesuaian sebesar 57,19, diikuti oleh Riau (55,49) dan Sulawesi Selatan (53,30). Capaian tinggi di ketiga provinsi ini mengindikasikan adanya upaya pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Hal ini konsisten dengan temuan Bondar (2020), yang menyatakan bahwa efektivitas perpustakaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, perencanaan dan anggaran daerah, sehingga ketimpangan antardaerah dapat terjadi (Bondar, 2016). Sumber: Data Primer Olahan Peneliti (2024) Gambar 2. Nilai Rata-Rata Kesesuaian SNP Berdasarkan Provinsi Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata nilai kesesuaian terendah adalah Papua Barat Daya dengan nilai 40,36, diikuti oleh Sulawesi Utara (41,66) dan Kepulauan Riau (42,30) . Peringkat ini menggambarkan adanya disparitas dalam pencapaian pemenuhan SNP antarprovinsi, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan dan intervensi program peningkatan mutu perpustakaan di daerah dengan capaian rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian standar perpustakaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kapasitas lokal. Mu’minah & Tjenreng (2025) mencatat bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah terutama disebabkan oleh perbedaan kapasitas fiskal, infrastruktur yang tidak merata, dan kualitas sumber daya manusia yang beragam (Mu’minah & Tjenreng, 2025). Persamaan konteks ini memperluas argumen bahwa disparitas nilai SNP antarprovinsi mencerminkan faktor struktural yang sama dalam konteks pembangunan wilayah. Rendahnya capaian nilai di provinsi-provinsi ini menunjukkan pula bahwa masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah. Persentase Jumlah Responden yang Memenuhi SNP Berdasarkan hasil analisis, mayoritas responden peserta bimbingan teknis berada pada kategori nilai rendah dalam pemenuhan SNP. Dari total 1.804 responden, sebanyak 1.489 responden (82,54%) memperoleh nilai di bawah 60, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan sekolah/madrasah masih belum memenuhi standar minimal SNP. Jika mengacu pada sistem penilaian akreditasi perpustakaan, responden dengan nilai 91,00–100 dipersepsikan memperoleh predikat A, 76,00–90,99 dipersepsikan memperoleh predikat B, dan 60,00–75,99 dipersepsikan memperoleh predikat C (Perpustakaan Nasional RI, 2022). Berdasarkan klasifikasi tersebut, terdapat 16 responden (0,89%) yang memperoleh nilai 91,00–100 (predikat A), 66 responden (3,66%) yang memperoleh nilai 76,00–90,99 (predikat B), 233 responden (12,92%) yang memperoleh nilai 60,00–75,99 (predikat C). Dengan demikian, total responden yang memperoleh nilai di atas 60, atau yang dapat dipersepsikan telah memenuhi SNP, adalah sebanyak 315 responden atau sekitar 17,46% dari keseluruhan peserta. Sementara itu, 82,54% responden lainnya masih perlu melakukan berbagai perbaikan untuk mencapai tingkat kesesuaian standar nasional. Tabel 3. Persentase Jumlah Responden yang Memenuhi SNP Rentang Nilai 91,00–100 76,00–90,99 60,00–75,99 <60,00 Jumlah Peserta Bali 0 0 4 85 89 Banten 1 8 14 69 92 DI. Yogyakarta 0 4 10 85 99 Jawa Barat 0 0 10 84 94 Jawa Tengah 0 3 9 88 100 Jawa Timur 5 13 15 65 98 Kalimantan Selatan 0 5 21 73 99 Kalimantan Timur 1 6 12 74 93 Kepulauan Riau 0 1 6 88 95 Nusa Tenggara Barat 0 0 11 87 98 Nusa Tenggara Timur 0 1 10 82 93 Papua Barat Daya 0 3 3 73 79 Riau 8 5 18 66 97 Sulawesi Selatan 1 5 29 62 97 Sulawesi Tenggara 0 3 10 81 94 Sulawesi Utara 0 2 10 82 94 Sumatera Barat 0 0 17 80 97 Sumatera Selatan 0 3 13 81 97 Sumatera Utara 0 4 11 84 99 Jumlah 16 66 233 1489 1804 Persentase 0,89% 3,66% 12,92% 82,54% 100,00% Sumber: Data Primer Olahan Peneliti (2024) Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Umul Hidayati (2014) yang menunjukkan bahwa pemenuhan SNP di perpustakaan Madrasah Aliyah juga berada pada kategori sangat kurang memenuhi, dengan tingkat keterpenuhan hanya sebesar 49,6%. Penelitian tersebut bahkan mencatat bahwa dari tujuh variabel SNP yang diteliti, hanya satu yang mencapai kategori cukup, sementara sisanya masih berada pada tingkat rendah (Hidayati, 2014). Kesamaan temuan ini memperkuat bahwa permasalahan pemenuhan SNP di sekolah/madrasah telah berlangsung cukup lama dan masih belum mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pemenuhan SNP oleh perpustakaan sekolah/madrasah bersifat sistemik dan berkelanjutan, serta memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terarah. Temuan ini menegaskan bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk memperbaiki kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah di berbagai provinsi, baik melalui pembinaan, pelatihan tenaga perpustakaan, peningkatan koleksi dan layanan, maupun inovasi dalam pengembangan program literasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor akhir keseluruhan adalah 47,25 dari skala 100, yang menunjukkan bahwa secara umum perpustakaan sekolah/madrasah yang menjadi peserta bimbingan teknis belum sepenuhnya memenuhi SNP 004:2024. Dari 1.804 perpustakaan sekolah/madrasah yang merupakan peserta Bimbingan Teknis sekaligus menjadi responden, sebanyak 315 responden (17,46%) telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Sementara itu, 1.489 responden (82,54%) masih berada dibawah standar dan masih memerlukan berbagai perbaikan untuk mencapai tingkat kesesuaian dengan SNP. Dari sembilan komponen SNP yang dianalisis, komponen penyelenggaraan perpustakaan menunjukkan nilai tertinggi (rata-rata 53,51), sedangkan komponen inovasi dan kreativitas mendapatkan nilai terendah (rata-rata 36,05). Hal ini mengindikasikan bahwa aspek administratif telah mendapat perhatian, namun pengembangan layanan dan program literasi berbasis inovasi masih belum optimal. Dari sisi wilayah, terdapat kesenjangan capaian antar provinsi, Jawa Timur memperoleh nilai tertinggi (57,19), sementara Papua Barat Daya terendah (40,36). Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan rendahnya tingkat pemenuhan SNP pada perpustakaan madrasah (Hidayati, 2014). Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan standar bersifat sistemik dan telah berlangsung cukup lama, sehingga memerlukan penanganan strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan bahwa sebagian besar perpustakaan sekolah/madrasah belum memenuhi SNP 004:2024, perlu dilakukan intervensi strategis dan berkelanjutan, terutama pada aspek yang masih lemah seperti inovasi, kreativitas, dan pelayanan. Program peningkatan kapasitas tenaga pengelola, penyediaan sarana prasarana dasar, serta penguatan kebijakan sekolah harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan daerah perlu fokus pada monitoring rutin dan pembinaan yang terarah, dengan memberi perhatian khusus pada wilayah dan komponen dengan skor terendah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program bimbingan teknis yang lebih tepat sasaran guna mempercepat pemenuhan SNP secara nasional.