Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Perpustakaan Yang Ramah Difabel dan Inklusif

Informasi merupakan hak individu yang perlu didapatkan sebagaimana informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka difabel pada sebuah perpustakaan di perguruan tinggi. Sedangkan Perdani (2009) menyatakan bahwa: Sumber daya informasi tidak hanya sekedar data dan informasi, melainkan mencakup pula perangkat keras, perangkat lunak, para spesialis informasi, dan para pemakai informasi.Sumberdaya informasi yang berada di perpustakaan perguruan tinggi rata-rata masih bersifat umum, sebagaimana sumberdaya informasi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta sementara pemustaka tidak hanya tergolong dari pemustaka non difabel saja melainkan berasal dari pemustaka difabel sudah ada. Adanya pemustaka berkebutuhan khusus yang ada di perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret sehingga perlu adanya pengelolaan sumberdaya informasi yang benar-benar bisa mendukung pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustaka difabel juga. Hal ini sejalan dengan penelitian Lib, E. D. U. (2020). Sementara sumber daya informasi yang disediakan oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi pada umumnya masih bersifat umum seperti halnya yang berada di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan menggunakan computer biasa yang dipakai sebagai OPAC seperti yang digunakan oleh pemustaka non difabel. Sementara pemustaka yang berada di Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret tidak hanya berkategori pemustaka umum saja melainkan ada pemustaka difabel juga. Menurut Yusup (2010, 21) “secara umum perpustakaan perguruan tinggi bertugas mengelola sumber-sumber informasi yang mampu mendukung pelaksanaan kurikulum dan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh sivitas akademiknya”. Berdasarkan pendapat diatas, sumber informasi yang disediakan oleh perpustakaan perguruan tinggi secara relatif harus memenuhi segala kebutuhan belajar sivitas akademi perguruan tinggi. Informasi dan sumber-sumber informasi yang dikelola juga berciri akademik ilmiah Dengan adanya hal tersebut, penulis mencoba ingin mengetahui sejauhamana Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Informasi di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret yang Ramah Difabel dan Inklusif. Berdasarkan hal tersebut, dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Tingkat Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Informasi yang dikembangkan di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Yang Ramah Difabel dan Inklusif. Tinjauan Pustaka Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Dilihat dari asal pelahirannya, “Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan – putusan yang dibuat”. (Yusup dan Priyo, 2010). Sedangkan Perdani (2009) menyatakan bahwa: Sumber daya informasi tidak hanya sekedar datadan informasi, melainkan mencakup pula perangkat keras, perangkat lunak, paraspesialis informasi, dan para pemakaiinformasi. Data dan informasi merupakan sumberdaya utama yang harus dikelola dengan baik seperti sumberdaya utama lainnya adalah merupakan pendekatan yang positif untuk penggunaan komputer.Dengan perkataan lain, bahwa mengelola data (Input) dengan bantuan komputer hal tersebut berarti mengelola informasi (Output) yang dimiliki. Perpustakaan disebut berfungsi sebagai pusat sumber informasi di sini karena memang memenuhi ciri ciri antara lain : 1) Tempat dihimpunnya segala macam (sumber) informasi, baik dalam bentuknya yang tercetak maupun dalam bahan yang bukan hasil cetakan, baik berupa dokumen analog maupun digital. 2) Tempat diolahnya bermacam ragam (sumebr) informasi, baik yang tercetak maupun dalam bentuk rekaman elektronik. 3) Tempat disebarluaskannya segalam macam (sumber ) informasi ke segenap anggota masyaraat (pengguna) yang membutuhaknnya. 4) Dalam hal-hal tertentu berfungsi sebagai tempat lahirnya informasi, misalnya informasi tentang pengembangan perpustakaan. Informasi yang oleh pustakawan telah dioalh dalam bentuk yang siap digunakan oleh mereka yang membutuhkan. 5) Tempat dipeliharanya segala jenis informasi terekam. Dalam kaitan ini, perpustakaan bertugas sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang secara sadar melestarikan hasil budaya anak bangsa, sehingga masyarakat pada generasi mendatang dapat memanfaatkan hasil karya masyarakat zaman sekarang. 6) Tempat pewarisan budaya bangsa. Yang ini sangat besar kegunaannya untuk kepentingan masyarakat yang akan datang. Melalui membaca karya – karya yang diterbitkan pada abad ke -15 atau sebelumnya, misalnya, kita dapat mengetahui sebagian peristiwa pada masa itu, dan bahan bacaan ini banyak tersedia di perpustakaan. 7) Masih banyak lagi tugas-tugas atau fungsi perpustakaan berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan informasi untuk kepentingan umat manusia dimasa-masa sekarang maupun untuk masyarakat yang akan datang. (Yusup dan Priyo Subekti, 2010). Kebijakan perpustakaan adalah“pembentukan sejumlah dasar, pedoman aturan dan tata tertib dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sementara itu kebijakan perpustakaan meliputi pula mengenai “hal-hal pokok yaitu untuk menghimpun informasi, memelihara, dan melestarikan semua sumber informasi, memanfaatkan perpustakaan dan memberikan kepuasan kepada pemakai. ”(Rahma danTestiani, 2015)

Metode penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitaf dengan menggunakan teknik survai, wawancara, dokumentasi dan juga mengunakan survai. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diolah dengan program SPSS 25 (Ghozali, 2018) Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik populasi.(Taniredja, Tukiran, 2014) Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ada 33 responden dengan berkarakteristik difabel sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kebijakan pengelolaan sumber daya informasi di perpustakaan perguruan tinggi dilakukan dengan klasifikasi sumber, penyimpanan sumber, sistem, dan media penelusuran, metode penyesuaian pengguna dan sumber, dan metode pengemasan dan penyajian dokumen. (Rahma dan Testiani Makmur, 2015). Sementara dalam variabel pengelolaan sumber daya informasi Perpustakaan yang ramah difabel dan inklusif ini, penulis ajukan dalam 8 pernyataan seperti berikut ini : 1. Jenis Layanan informasi yang disediakan kepada pemustaka difabel 2. Teknologi informasi yang bisa dimanfaakatkan oleh pemustaka difabel. 3. Pihak terkait yang berhak mengelola kebijakan teknologi informasi guna pemenuhan kebutuhan pemustaka difabel. 4. Tingkat kesesuaian bagian humas dan kerjasama dalam memberitahukan informasi kepada pemustaka difabel. 5. Kebijakan dalam menentukan sistem layanan kepada pemustaka difabel berkaitan dengan penyusunan koleksi. 6. Kebijakan dalam menentukan sistem layanan kepada pemustaka difabel berkaitan dengan akses informasi, 7. Kebijakan dalam menentukan sistem peminjaman koleksi bagi pemustaka difabel. 8. Kebijakan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya informasi bagi pemustaka difabel dilakukan dengan klasifikasi sumber, penyimpanan sumber, sistem, dan media penelusuran, metode penyesuaian pengguna dan sumber, dan metode pengemasan dan penyajian dokumen. Untuk mengetahui selanjutnya mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya informasi yang dikembangkan UPT Perpustakaan UNS, dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan No. Kategori Nilai Jumlah Prosentase (%) 1. Sangat Tinggi  34 3 9,09 2. Tinggi 31 – 33 21 63,6 3. Sedang 28 – 30 5 15,15 4. Rendah 37 – 38 0 0 5. Sangat Rendah < 36 4 12,1 Jumlah 33 100,0 Sumber : Data Olahan, 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan distribusi frekuensi kebijakan pengelolaan sumberdaya informasi perpustakaan di UPT Perpustakaan UNS tinggi sejumlah 21orang atau 63,6 %, sedangkan yang menyatakan sedang sejumlah 5 orang atau 15,15 %. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya informasi di UPT Perpustakaan UNS yang ramah difabel dan inklusif mempunyai kategori tinggi. Namun pelayanan informasinya masih perlu ditingkatkan pula seperti halnya perlu adanya pustakawan yang berkompeten dalam melayani kepada pemustaka berkebutuhan khusus. Perlunya pustakawan yang berkompeten di sini sejalan dengan penelitian (Herlina L.I. 2017). Untuk sumberdaya informasi yang disediakan oleh UPT Perpustakaan UNS dapat dimanfaatkan oleh pemustaka difabel namun dalam menggunakannya dengan menggunakan alat bantu yang dimilikinya sendiri karena UPT Perpustakaan UNS belum menyediakaannya peralatan yang digunakan sebagai akses informasi bagi pemustaka berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan penelitian Majinge and Mutula (2018) yang membahas mengenai sejauh mana sumber informasi elektronik dan cetak di perpustakaan universitas dapat diakses oleh penyandang tunanetra dan mengkaji tantangan yang dihadapi penyandang tunanetra dalam mengakses sumber informasi elektronik dan cetak; dan bagaimana tantangan ini dapat diperbaiki. Pengelolaan sumber daya informasi, UPT Perpustakaan Unversitas Sebelas Maret dengan menggunakan alamat website yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi secara online, untuk karya ilmiah dan journal baik nasional dan internasional bisa diakses melalui laman berikut ini https://library.uns.ac.id/. Sementara untuk mengetahui berbagai macam informasi yang bersifat akademik di perpustakaan perguruan tinggi serta jenis sumber informasi, yang dapat digunakan oleh civitas akademika dapat dilihat pada gambar berikut ini : : Sumber : https://library.uns.ac.id/. Gambar 1. Information Resources Gambar di atas, selain bisa dimanfatkan untuk akses berbagai informasi yang ada di UPT Perpustakaan UNS seperti website tentang E- journal, E-Book, Open acces Journal, free e book, digital library, e-prints, Sinta, Arjuna dan Garuda pun bisa juga diakses. Sementara untuk di alamat https://digilib.uns.ac.id, perlu diketahui bahwa jenis karya ilmiah yang ada sesuai dengan program studi yang ada di masing-masing fakultas yang terdapat di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hanya saja, seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa sumberdaya informasi tersebut rata-rata yang bisa memanfaatkan adalah pemustaka non difabel sementara pemustaka berkebutuhan khusus juga perlu memanfaatkan secara maksimal namun terkendala dengan adanya peralatan yang khusus bagi pemustaka difabel. Dengan adanya hal tersebut, bagi pemangku jabatan di perpustakaan perlu adanya, kebijakan khusus terkait hal tersebut. Karena pemustaka berkebutuhan khusus perlu adanya katalog online adaptif, buku bicara dan masih banyak peralatan lainnya guna mendukung aktiivitas dalam pemenuhan kebutuhan informasinya di perpustakaan, yang dalam hal ini adalah di perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Isrowiyanti, 2013) Dengan demikian, dengan adanya sumberdaya informasi perpustakaan yang tersedia tersebut. pemustaka berkebutuhan khusus pun bisa memanfaatkannya, namun sumberdaya informasinya perlu ditambahi dengan peralatan yang bisa mendukung bagi pemustaka berkebutihan khusus agar informasi lebih mudah diterimanya.Seperti komputer pada perpustakaan hendaknya dapat digunakan oleh setiap pemustaka difabel. Hal ini sesuai dengan pendapat (Aziz, 2014)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebijakan pengelolaan sumberdaya informasi perpustakaan di UPT Perpustakaan UNS mempunyai kategori tinggi, hal ini dibutikan dengan yaitu sejumlah 21 orang atau 63,6 % responden menyatakan bisa mendapatkan informasi dari sumberdaya informasi yang disediakan oleh UPT Perpustakaan UNS. Namun masih diperlukan peralatan khusus guna mendukung pemenuhan kebutuhan informasi bagi pemustaka berkebutuhan khusus karena belum tersedianya peralatan yang memadai. Kemudian perlu disediakan sarana dan prasarana secara khsusus bagi pemustaka berkebutuhan khsusus agar dapat menggunakan sumberdaya informasi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta secara maksimal, seperti halnya adanya katalog online adaptif dan sebaginya sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya informasi di UPT Perpustakaan UNS ramah difabel dan inklusif.