Pemerataan Akses Layanan Perpustakaan Keliling dengan Pendekatan Service Delivery di Kabupaten Lima Puluh Kota

Perpustakaan umum memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan pengetahuan yang merata, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan geografis maupun kesenjangan infrastruktur pendidikan. Sebagai institusi penyedia layanan informasi, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada peningkatan kualitas literasi masyarakat (Rahmayana, 2022). Dalam konteks Indonesia, persoalan ketimpangan akses informasi masih menjadi isu aktual, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan kondisi topografi yang tidak bersahabat. Hal ini mendorong perlunya inovasi layanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan fleksibel, salah satunya melalui penyediaan perpustakaan keliling sebagai upaya memperluas jangkauan layanan literasi ke wilayah-wilayah yang belum memiliki perpustakaan tetap. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu wilayah yang menampilkan potret nyata ketimpangan akses informasi tersebut. Dengan kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan, lembah, serta kawasan pedesaan yang tersebar dengan jarak antarlokasi cukup jauh, pemerataan layanan perpustakaan menjadi tantangan yang tidak sederhana. Walaupun pemerintah daerah telah mengoperasikan dua unit mobil perpustakaan keliling, hanya satu di antaranya yang berfungsi optimal karena kendala teknis dan administratif. Situasi ini berdampak langsung pada distribusi layanan yang tidak merata; wilayah yang dekat dengan pusat kabupaten mendapatkan kunjungan lebih sering daripada wilayah yang berada di daerah sulit akses. Selain itu, variasi koleksi yang dibawa mobil perpustakaan cenderung didominasi oleh buku bacaan anak, sementara kebutuhan informasi masyarakat dewasa terkait pertanian, kewirausahaan, keterampilan hidup, dan literasi fungsional lainnya masih belum terpenuhi secara memadai. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa pemerataan akses informasi belum sepenuhnya terealisasi, padahal layanan perpustakaan keliling semestinya menjadi instrumen pemerataan literasi bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perpustakaan keliling berperan signifikan dalam meningkatkan minat baca dan mendukung penguatan budaya literasi masyarakat. Studi seperti Febianti & Kuswara (2023) dan Tamiati et al. (2025) menegaskan bahwa layanan ini mampu memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat di wilayah yang tidak memiliki perpustakaan permanen. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas program dan respon pengguna, bukan pada permasalahan pemerataan layanan maupun analisis mendalam terhadap tata kelola dan penyampaian layanan (service delivery). Sementara itu, penelitian Juwita et al. (2024) sempat menyinggung distribusi layanan perpustakaan keliling, tetapi belum menguraikan secara menyeluruh faktor struktural yang menghambat pemerataan, seperti keterbatasan armada, kondisi geografis, maupun minimnya sumber daya manusia. Dengan demikian, terdapat research gap yang cukup jelas, yaitu kurangnya kajian yang menganalisis secara komprehensif pemerataan layanan perpustakaan keliling dalam kerangka teori service delivery, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan memadukan analisis empiris dan pendekatan teoritis berbasis Service Delivery. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat layanan perpustakaan keliling bukan hanya sebagai aktivitas distribusi koleksi, tetapi sebagai sistem layanan publik yang harus memenuhi prinsip keadilan, efektivitas, dan aksesibilitas. Dengan melihat keterbatasan armada, kapasitas dan jumlah pustakawan, variasi koleksi, kondisi infrastruktur jalan, serta tingkat kebutuhan informasi masyarakat, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika yang memengaruhi pemerataan layanan perpustakaan keliling. Selain itu, menempatkan perspektif pengguna—baik siswa, guru, maupun masyarakat umum—menjadi elemen krusial untuk memahami sejauh mana kualitas layanan dirasakan dan diterima oleh kelompok sasaran. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru bagi kajian perpustakaan, terutama dalam konteks pemerataan informasi di wilayah pedesaan. Melalui analisis mendalam terhadap praktik layanan di lapangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana layanan perpustakaan keliling didistribusikan, faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerataannya, serta bagaimana strategi penguatan layanan dapat dirancang berdasarkan temuan empiris. Dengan memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai hubungan antara kebutuhan masyarakat, kebijakan layanan perpustakaan, dan tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model layanan perpustakaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kondisi lokal. Pada akhirnya, penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur ilmiah mengenai pemerataan layanan perpustakaan dan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengambil kebijakan, pengelola perpustakaan, serta pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat budaya literasi di wilayah pedesaan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pemerataan layanan perpustakaan keliling dalam konteks sosial dan geografis yang kompleks. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell & Poth (2018) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk mengeksplorasi fenomena secara utuh melalui pengalaman langsung partisipan dan konteks yang melingkupinya. Penelitian deskriptif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antar-variabel, tetapi untuk menggambarkan distribusi layanan, hambatan struktural, serta kondisi operasional layanan perpustakaan keliling sebagaimana adanya. Dalam prosesnya, penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lapangan, sehingga peneliti dapat menangkap realitas empiris melalui keterlibatan langsung dengan ruang, aktor, dan aktivitas layanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Partisipan penelitian terdiri atas pustakawan yang bertugas menjalankan mobil perpustakaan keliling, pihak sekolah yang menjadi lokasi layanan, serta masyarakat pengguna yang berinteraksi secara rutin dengan layanan tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sebagaimana direkomendasikan oleh Palinkas et al. (2015) untuk memilih partisipan yang memiliki pengalaman dan wawasan relevan terhadap topik penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap pemerataan layanan; observasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola jangkauan, kondisi armada, interaksi pustakawan, serta hambatan geografis; sementara dokumentasi berupa jadwal kunjungan, catatan operasional, dan daftar koleksi digunakan sebagai data pelengkap untuk meningkatkan kekuatan validasi. Dengan kombinasi teknik ini, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan fenomena secara permukaan, tetapi juga mencerminkan dinamika struktural yang mempengaruhi pemerataan layanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan coding tematik yang diadaptasi dari pendekatan Braun & Clarke (2019), yang meliputi proses familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, dan penarikan kesimpulan. Metode ini dipilih karena mampu mengorganisir data kualitatif secara sistematis dan menghasilkan tema-tema yang representatif terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, termasuk membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen operasional, sebagaimana dianjurkan oleh Nowell et al. (2017) untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas data. Penggunaan pendekatan ini tidak hanya memastikan ketelitian proses analisis, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan layanan perpustakaan keliling, sehingga hasil penelitian dapat direplikasi dan dijadikan rujukan oleh peneliti lain dalam konteks serupa.

Temuan penelitian ini menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan dan pemerataan layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumentasi operasional layanan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran layanan belum berjalan merata di seluruh wilayah kabupaten, dan terdapat perbedaan signifikan antara wilayah yang mudah diakses dengan wilayah perbukitan atau nagari yang berada jauh dari pusat kabupaten. Temuantemuan berikut disajikan berdasarkan fokus utama penelitian, yakni: (1) gambaran distribusi layanan, (2) faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan, dan (3) pola operasional serta jangkauan layanan dalam konteks geografis kabupaten. 1. Gambaran distribusi layanan Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan secara tidak merata di berbagai wilayah. Hasil observasi dan dokumentasi operasional memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara lokasi yang mendapat kunjungan rutin dengan wilayah lain yang hanya terlayani sesekali. Sekolah-sekolah dan nagari yang berada dalam radius dekat dengan ibu kota kabupaten cenderung menjadi prioritas karena akses jalan yang lebih mudah, sehingga mobil perpustakaan dapat hadir lebih sering dan terjadwal. Sebaliknya, wilayah dengan kondisi medan sulit atau memerlukan perjalanan yang lebih panjang seringkali berada pada posisi paling akhir dalam rotasi layanan. Dalam praktiknya, pola distribusi layanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mobil perpustakaan untuk menyelesaikan rute yang ditetapkan dalam satu hari kerja. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, beberapa rute hanya dapat diselesaikan dalam dua atau tiga hari perjalanan karena jauhnya jarak antarwilayah serta waktu tempuh yang meningkat akibat kondisi jalan yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan daerah-daerah tertentu baru bisa mendapatkan layanan setelah beberapa minggu atau bahkan bulan setelah kunjungan terakhir. Ketidakpastian jadwal ini juga menyebabkan sebagian sekolah dan nagari merasa kesulitan untuk menyiapkan peserta kegiatan literasi karena mereka tidak mengetahui waktu pasti kedatangan mobil perpustakaan. Distribusi layanan yang tidak merata juga terlihat dari perbedaan intensitas kunjungan yang diterima oleh sekolah-sekolah. Pada wilayah yang dapat dijangkau dengan cepat, kunjungan dapat terjadi satu hingga dua kali per bulan. Namun, pada wilayah yang terletak di jalur perbukitan atau di pedalaman, kunjungan hanya terjadi dalam interval yang panjang dan tidak selalu mengikuti jadwal bulanan. Bahkan, beberapa wilayah tercatat tidak mendapatkan layanan sama sekali selama periode tertentu karena waktu operasional habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah yang lebih mudah dijangkau. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan yang cukup jelas dalam pemerataan akses informasi, meskipun antusiasme masyarakat terhadap layanan ini sangat tinggi di seluruh wilayah. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi pemerataan layanan perpustakaan keliling, dengan faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan yang paling dominan. Unit armada yang tersedia jumlahnya terbatas, dan hanya satu unit mobil yang benar-benar beroperasi secara aktif. Kondisi ini membuat kemampuan mobil untuk menjangkau seluruh wilayah menjadi sangat terbatas karena satu armada harus melayani belasan kecamatan dengan kondisi geografis yang beragam. Selama observasi, terlihat bahwa mobil keliling tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh setiap hari karena beban operasional yang berat, keterbatasan bahan bakar, serta kebutuhan perawatan berkala, sehingga banyak wilayah harus dikunjungi secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang. Faktor berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengoperasikan layanan. Petugas yang tersedia jumlahnya sangat minim dan harus menjalankan berbagai peran dalam satu waktu, seperti mengemudikan mobil, mengatur sirkulasi buku, melakukan kegiatan literasi, hingga menangani pencatatan operasional. Dalam beberapa kesempatan, jadwal kunjungan ke wilayah tertentu harus ditunda karena petugas harus memenuhi tugas administratif lain di perpustakaan daerah. Kondisi ini bukan hanya memperlambat distribusi layanan, tetapi juga mengurangi kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat, terutama di wilayah yang kunjungannya jarang terjadi. Variasi dan kesesuaian koleksi menjadi faktor penting lainnya yang ditemukan memengaruhi pemerataan layanan. Meskipun jumlah koleksi yang dibawa cukup banyak, komposisinya lebih banyak diperuntukkan bagi pelajar dan anak-anak. Di beberapa nagari, masyarakat dewasa menyatakan bahwa mereka membutuhkan bahan bacaan lain seperti buku pertanian, keterampilan hidup, atau pengembangan usaha kecil, namun koleksi tersebut jumlahnya sangat terbatas. Ketidaksesuaian koleksi ini membuat manfaat layanan tidak dirasakan secara seimbang oleh seluruh kelompok masyarakat, sehingga meskipun mobil perpustakaan berkunjung, pemanfaatannya tidak optimal bagi kelompok tertentu. Ketiga faktor ini secara keseluruhan menciptakan pola pemerataan layanan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. 3. Pola operasional serta jangkauan layanan dalam konteks geografis kabupaten Pola operasional layanan perpustakaan keliling sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang didominasi oleh daerah perbukitan, lembah, jalur curam, serta akses jalan sempit. Temuan observasi menunjukkan bahwa banyak rute layanan harus dimodifikasi karena faktor cuaca, terutama pada musim hujan ketika sebagian jalan menjadi licin, berlumpur, atau bahkan tidak dapat dilalui. Dalam situasi tersebut, beberapa wilayah harus dikeluarkan sementara dari rencana kunjungan karena kondisi medan membahayakan armada dan petugas. Kondisi geografis yang dinamis ini menciptakan pola layanan yang tidak konsisten dan tidak selalu dapat disesuaikan dengan perencanaan awal. Dokumentasi operasional menunjukkan bahwa rute kunjungan harus disusun berdasarkan tingkat risiko perjalanan. Lokasi dengan akses mudah akan ditempatkan pada prioritas utama, sementara lokasi berisiko tinggi hanya dikunjungi ketika cuaca stabil. Hal ini membuat beberapa wilayah jarang menjadi tujuan layanan meskipun memiliki jumlah peminat yang tinggi. Dalam beberapa kasus, petugas harus menghentikan perjalanan dan kembali ke perpustakaan daerah karena jalan tidak dapat dilalui, sehingga layanan yang direncanakan untuk hari tersebut harus dialihkan ke lokasi lain. Temuan ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kondisi geografis terhadap pola operasional layanan. Meskipun menghadapi tantangan geografis yang signifikan, penelitian menemukan bahwa masyarakat menunjukkan respons positif setiap kali layanan berhasil menjangkau wilayah mereka. Di sekolah-sekolah, siswa berkumpul di sekitar mobil perpustakaan bahkan sebelum petugas selesai menyiapkan koleksi. Di nagari-nagari, masyarakat dewasa menyambut baik layanan ini meskipun jumlah koleksi yang relevan bagi mereka masih terbatas. Namun, manfaat ini tetap tidak dapat dimaksimalkan karena ketidakpastian jangkauan dan frekuensi kunjungan. Pola operasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis ini menegaskan bahwa pemerataan layanan perpustakaan keliling tidak hanya bergantung pada kapasitas armada dan SDM, tetapi juga pada kemampuan layanan untuk beradaptasi dengan karakteristik wilayah yang kompleks.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keterkaitan erat dengan prinsipprinsip akses informasi yang dikemukakan oleh Burnett, Jaeger, dan Thompson (2008), yang menegaskan bahwa pemerataan akses dipengaruhi oleh kondisi sosial, teknologi, ekonomi, serta geografis. Ketika armada hanya beroperasi satu unit dan jangkauan kunjungan sangat bergantung pada kondisi medan, layanan tidak mampu memenuhi prinsip keadilan akses (equitable access). Ketimpangan ini sejalan dengan penelitian Aini et al. (2024) yang menemukan bahwa akses informasi menjadi tidak seimbang ketika layanan publik tidak diperkuat oleh sarana yang memadai. Kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang beragam mempertegas bahwa distribusi layanan perpustakaan keliling tidak bisa disamakan dengan daerah urban yang memiliki infrastruktur lebih stabil. Selain itu, variasi koleksi yang kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara layanan dan karakteristik sosial masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Febianti & Kuswara (2023), yang mengungkap bahwa layanan perpustakaan keliling hanya efektif ketika koleksi yang dibawa relevan dengan kebutuhan kelompok usia dan minat baca komunitas. Dominasi koleksi anak-anak membatasi pemanfaatan layanan oleh kelompok dewasa, sehingga tujuan pemerataan literasi tidak sepenuhnya tercapai. Kesenjangan ini memperlihatkan belum terimplementasinya prinsip needs-based collection sebagaimana direkomendasikan oleh Tamiati et al. (2025), yang menekankan bahwa layanan keliling harus menyesuaikan koleksi dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan faktor krusial lain yang memengaruhi pemerataan layanan. Temuan mengenai minimnya jumlah petugas dan peran ganda yang harus mereka jalankan sesuai dengan hasil penelitian Juwita et al. (2024), yang menyebutkan bahwa kualitas layanan perpustakaan keliling sangat bergantung pada kompetensi dan kapasitas SDM. Ketika pustakawan harus menjalankan banyak fungsi sekaligus—dari mengemudi hingga memberikan layanan literasi—kualitas interaksi dengan masyarakat menjadi tidak optimal. Kondisi ini selaras dengan konsep service delivery readiness yang dikemukakan oleh Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2020), bahwa kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, sistem pendukung, dan kemampuan organisasi merespons kebutuhan pengguna. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan geografis menjadi faktor struktural yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika pemerataan layanan. Akses jalan yang curam, sempit, atau rusak menyebabkan mobil perpustakaan tidak selalu dapat memasuki wilayah tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ayu (2023), yang menyatakan bahwa geografis merupakan variabel penentu keberhasilan layanan perpustakaan keliling, terutama di daerah pedesaan. Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota, faktor geografis tidak hanya memengaruhi frekuensi kunjungan, tetapi juga menentukan apakah layanan dapat diberikan sama sekali. Hal ini mempertegas bahwa ketimpangan layanan bukan hanya masalah kelembagaan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari kondisi fisik wilayah yang sulit diintervensi tanpa dukungan strategi layanan yang lebih adaptif. Dari sisi implikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan perpustakaan keliling membutuhkan pendekatan manajemen yang lebih komprehensif. Temuan-temuan yang muncul—mulai dari ketimpangan distribusi, keterbatasan koleksi, minimnya SDM, hingga hambatan geografis—menunjukkan bahwa perpustakaan keliling perlu dirancang dengan prinsip equity-oriented service planning, bukan sekadar penyediaan layanan rutin. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan faktor-faktor penghambat secara sistematis dan menunjukkan bagaimana integrasi antara armada tambahan, variasi koleksi, penguatan SDM, serta penjadwalan berbasis prioritas wilayah dapat meningkatkan pemerataan layanan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur sebelumnya yang cenderung hanya menilai efektivitas layanan tanpa melihat dari perspektif pemerataan (equity lens). Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Wawancara dilakukan pada jumlah informan yang terbatas sehingga variasi perspektif masyarakat belum sepenuhnya terwakili. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan beberapa wilayah yang sulit dijangkau tidak dapat diamati secara langsung, sehingga data hanya bergantung pada dokumentasi operasional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti memperluas jumlah informan, melakukan observasi longitudinal, serta memanfaatkan teknologi pemetaan digital untuk memahami pola jangkauan layanan secara lebih komprehensif. Sementara dalam konteks praktik, pemerintah daerah dan perpustakaan perlu mempertimbangkan pengadaan armada tambahan, penyusunan koleksi berbasis kebutuhan lokal, serta penyusunan rute layanan yang mempertimbangkan prioritas wilayah agar pemerataan akses informasi dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan besar yang bersumber dari keterbatasan armada, variasi koleksi yang belum seimbang, minimnya sumber daya manusia, serta hambatan geografis yang memengaruhi frekuensi dan jangkauan layanan. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa distribusi layanan belum berjalan adil dan konsisten di seluruh wilayah kabupaten, serta mempertegas pentingnya pendekatan service delivery dalam merancang layanan perpustakaan yang berorientasi pada pemerataan akses informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan pemahaman baru terkait integrasi faktor geografis, kelembagaan, dan kebutuhan pengguna dalam perumusan strategi layanan perpustakaan keliling. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penambahan dan peremajaan armada, penataan koleksi berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kapasitas dan jumlah pustakawan, serta penyusunan rute layanan yang berbasis prioritas wilayah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan informan dan menggunakan pendekatan pemetaan digital untuk memvisualisasikan pola sebaran layanan sehingga strategi pemerataan dapat dirumuskan secara lebih akurat dan berkelanjutan.