PERAN PERPUSTAKAAN DALAM IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD LEMBAGA INDUKNYA: STUDI KASUS DI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN BPPT

Reformasi birokrasi saat ini sudah berjalan pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam konteks kebijakan, reformasi birokrasi telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen RPJPN menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Rancangan kebijakan dan strategi nasional tersebut dituangkan secara rinci dalam suatu grand design reformasi birokrasi sebagai arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Tujuan grand design secara eksplisit menyatakan akan menciptakan aparat yang bersih, berintegritas, dan hal positif lainnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan perintis di antara instansi pemerintah di mana pada tahun 2007 melakukan reformasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3 pilar utama, yaitu: pilar organisasi, pilar proses bisnis, dan pilar SDM. Dalam pilar proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) serta pembangunan berbagai sistem aplikasi e-government. Peraturan terbaru mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenkeu tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 467 tahun 2014. Reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenkeu ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi instansi pemerintah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu di lingkungan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), penelitian memilih Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BPPT menempati peringkat ke-4 di Indonesia dalam ranking web of research centers versi Webometrics. Meskipun tidak ada peraturan tertulis mengenai implementasi BSC sebagaimana halnya di Kemenkeu, namun berdasarkan wawancara dengan Kabid Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan, diketahui sejak 2006 BPPT sudah mulai mengenalkan mengenai konsep BSC sebagai metode pengukuran kinerja1 . Sejalan dengan implementasi BSC lembaga induknya, maka peran perpustakaan selaku unit kerja di bawah lembaga induknya tentu tidak terlepas dari keharusan mengikuti kebijakan tersebut. Secara tradisional, perpustakaan sudah melakukan setidaknya mengumpulkan data statistik terhadap jumlah koleksi, data pegawai, data kunjungan, jumlah peminjam, penggunaan koleksi, dan sebagainya. Namun untuk sebuah manajemen strategis hal tersebut tidaklah memadai, kegiatan pengukuran harus terjalin dalam setiap aspek organisasi, dan indikator kinerja diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Manajemen strategis harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan pengguna daripada hanya sekedar mengkuantifikasi input, kegiatan, dan output di perpustakaan. Tidak adanya pengukuran kinerja akan menyulitkan karena penggunaan ukuran kinerja secara sistematis dapat menghasilkan banyak manfaat positif bagi perpustakaan. Menurut Matthews (2005) data yang diperoleh dalam pengukuran kinerja dapat menjadi sarana untuk mengarahkan perpustakaan, melakukan perbaikan dalam pelayanan untuk meningkatkan produktivitas pengguna dan biaya yang lebih rendah pertransaksi, meningkatkan pelayanan kepada pengguna, serta menunjukkan nilai perpustakaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini diangkat bagaimana peran perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT, alasan memilih perpustakaan Kemenkeu karena Kemenkeu merupakan kementerian yang menginisiasi implementasi BSC. Perpustakaan BPPT dipilih dengan alasan utama terpusatnya pengambilan dan pengelolaan data yang terdapat di lingkungan BPPT oleh Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan. Adanya Perka BPPT No. 116 tahun 2013 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan BPPT telah mendorong meningkatnya konten lokal yang dimiliki BPPT saat ini. Beberapa penelitian mengenai implementasi BSC di perpustakaan sudah ada sebelumnya. Penelitian yang spesifik untuk mengetahui dampak dari BSC di perpustakaan dilakukan oleh Mano & Creaser (2014), melalui kuesioner yang dikirimkan ke 49 perpustakaan akademik, umum, dan nasional yang sudah menerapkan BSC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerak utama dalam menerapkan BSC adalah untuk memperbaiki manajemen perpustakaan, dukungan yang memungkinkan sangat diperlukan dalam membangun kerangka BSC; pemilihan key performance indicator merupakan hal yang paling menantang, dan kebanyakan dari perpustakaan merasakan memperoleh manfaat ketika menggunakan BSC. Sementara itu, Amalia Herlina (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja perpustakaan ITS dalam mendukung upaya mencapai international recognition bagi ITS Surabaya dan untuk membenahi diri menjadi sebuah perpustakaan yang berstandar world class university library. Untuk mengetahui keberhasilan upaya di atas, dirancang sebuah sistem pengukuran kinerja (SPK), yang berisi indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi, dan juga dapat menggambarkan kinerja UPT Perpustakaan ITS secara komprehensif, dengan menggunakan metode BSC. Penelitian ini menghasilkan KPI, data dictionary dan strategy map bagi UPT Perpustakaan ITS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berada di perpustakaan lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini berada di lingkungan kementerian dan LPNK, dalam hal ini di perpustakaan Kemenkeu dan BPPT. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengumpulkan informasi mengenai peran perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT. 2. Mengetahui persepsi pegawai perpustakaan terhadap implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT. II. TINJAUAN LITERATUR BSC terdiri dari dua kata: balanced dan scorecard. BSC merupakan satu set dari pengukuran kinerja yang dipilih dengan hati-hati dari setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja yang dipilih untuk scorecard tersebut merepresentasikan suatu alat bagi pemimpin untuk mengkomunikasikannya kepada pihak internal maupun eksternal mengenai hasil dan kinerja untuk pencapaian visi, misi dan sasaran strategis organisasi. Menurut Niven (2008) BSC mencakup tiga hal: alat komunikasi, sistem pengukuran, dan sistem manajemen strategis. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai pondasi bagi keberhasilan implementasi BSC (Niven, 2008), adalah: 1. Pembentukan tim BSC. Dalam pembentukan tim yang terlibat dalam BSC harus diperhatikan mengenai berapa jumlah orang yang akan terlibat, keahlian apa yang harus dimiliki, serta peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. 2. Pelatihan. 3. Perencanaan komunikasi. 4. Istilah apa yang akan digunakan di organisasi terkait implementasi BSC. 5. Perencanaan proses implementasi A. Unsur dalam BSC 1) Misi, Nilai, dan Visi Organisasi Misi, nilai-nilai dasar dan visi adalah hal yang mendasar dalam BSC, karenanya penting untuk memastikan apakah BSC yang anda kembangkan telah selaras dengan misi, nilai-nilai dasar dan visi organisasi. BSC menerjemahkan misi, nilai-nilai dasar dan visi ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja. 2) Sasaran Strategis Dalam merumuskan sasaran strategis organisasi, Niven (2005) mengemukakan pendekatan langsung untuk pengembangan sasaran strategis tersebut melalui: 1. Melakukan studi terhadap lingkungan di sekitar organisasi (tren sosial, demografi, ekonomi, teknologi, situasi politik, perubahan peraturan, dan kompetisi). 2. Melakukan analisis stakeholder. 3. Melakukan analisis SWOT. 4. Mengidentifikasi isu-isu strategis. 5. Mengembangkan sasaran strategis 3) Peta Strategi Menurut Niven (2008), peta strategi dalam BSC menggambarkan secara tidak langsung cara kegiatan suatu organisasi dari saat ini hingga kondisi masa depan yang diharapkan, di dalamnya dijelaskan hubungan antara sebab dan akibat yang tergambar secara tegas dan dapat diuji. Peta strategi yang baik akan membantu karyawan dalam memahami arah strategi perubahan dalam mencapai tujuan organisasi. 4) Empat Perspektif dalam BSC Perspektif yang terdapat dalam BSC merupakan gambaran dari seluruh nilai mata rantai kegiatan organisasi, BSC dapat berfungsi dengan baik apabila bisa menggambarkan keterkaitan antar perspektif di dalamnya sehingga memberikan informasi secara menyeluruh. Hubungan tersebut menceritakan strategi atau langkah-langkah organisasi dalam mencapai tujuan akhirnya. Empat perspektif dalam BSC adalah: perspektif pelangan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pegawai, dan perspektif finansial. Sebagaimana metode BSC telah berkembang terus selama bertahun-tahun, para pendirinya menyadari perspektif asli mereka mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Menurut Kaplan dan Norton (1996) menyarankan empat perspektif tersebut "harus dianggap template, bukan suatu straitjacket". Pada akhirnya, pilihan perspektif harus didasarkan pada apa yang diperlukan untuk menceritakan sasaran strategis organisasi masing-masing (Niven, 2008). 5) Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi organisasi, hal ini disebabkan oleh pada dasarnya pengukuran kinerja merupakan penilaian perilaku dalam melaksanakan peran yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Mulyadi dalam Seprinal (2005), pengukuran kinerja adalah penentuan dan penilaian seluruh aktivitas yang ada dalam seluruh bagian perusahaan yang telah dilaksanakan pada perspektif pelanggan (customer) serta demi tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Niven (2008) untuk menjelaskan pengukuran kinerja diperlukan sebuah data dictionary. 6) Menciptakan Keselarasan melalui Proses Cascading Cascading mengacu pada proses pengembangan BSC pada tingkat yang paling bawah dalam organisasi. Diterapkannya proses cascading pada BSC bertujuan untuk mencapai keselarasan dari tingkat tertinggi organisasi sampai dengan yang di bawah. Cascading menjadikan setiap bagian dalam organisasi dapat berkontribusi sesuai untuk tujuan organisasi secara keseluruhan. 7) Sistem Aplikasi Mengimplementasikan BSC adalah tugas yang menantang, adanya pelaporan baik secara sederhana ataupun melalui sebuah sistem aplikasi harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi BSC dalam sebuah organisasi, sehingga hal ini akan menambah nilai organisasi. B. Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai perpustakaan terhadap implementasi BSC. Peneliti menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan top down oleh George C. Edward III (1980) untuk mengetahui persepsi pegawai perpustakaan dan unsur unsur yang memengaruhinya. Salah satu model implementasi kebijakan top down yang dikemukakan oleh George C. Edward III dinamakan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada saat implementasi, dikatakannya, tanpa adanya implementasi yang efektif keputusan pengambil kebijakan tidak akan berjalan dengan sukses

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan mix method yakni kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. A. Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Peneliti melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT. Peneliti akan melihat dan menginterpretasikan makna yang bersumber dari data yang dikumpulkan di Perpustakaan Kemenkeu dan Perpustakaan BPPT. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. PNS yang bertugas di perpustakaan 2. Bertugas di perpustakaan lebih dari tiga tahun 3. Ditugaskan oleh lembaga sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan kinerja perpustakaan Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: TABEL 1. DATA INFORMAN No. Nama Jabatan Institusi 1. Fitri Susanti, S.AP. (FS) Pelaksana Perpustakaan Perpustakaan Kementerian Keuangan 2. Eka Meifriana S., S.S., MM. (EMS) Kabid. Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan Perpustakaan BPPT B. Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan deskriptif Peneliti melakukan penelitian kuantitatif untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai perpustakaan terhadap implementasi BSC. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Perpustakaan Kementerian Keuangan dan perpustakaan BPPT. Hubungan variabel dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut: GAMBAR 1. DESAIN PENELITIAN.

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah (1) bagaimana peran perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT; dan (2) bagaimana persepsi pegawai perpustakaan terhadap implementasi BSC. Sebelum menyampaikan hasil penelitian, peneliti akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai lokasi penelitian. Dari tabel 3. terlihat bahwa perpustakaan BPPT dalam struktur organisasi memiliki level lebih tinggi daripada perpustakaan Kemenkeu yakni Eselon 3, sedangkan perpustakaan Kemenkeu berada di bawah Eselon 4, keberadaan perpustakaan BPPT juga dipertegas dengan adanya kepala perpustakaan hal ini lebih menjadikan perpustakaan BPPT lebih memiliki wewenang dan dampaknya juga adalah alokasi anggaran untuk perpustakaan BPPT cukup besar sehingga perpustakaan BPPT bisa lebih memberikan layanan yang inovatif terkait dengan perkembangan internet. Perpustakaan Kemenkeu masih belum mencirikan perpustakaan yang diharapkan menjadi koordinator perpustakaan di lingkungan Kemenkeu, dikarenakan keterbatasan oleh struktur, tempat, alokasi angggaran, juga jumlah dan kompetensi pegawai. A. Pemahaman Informan terhadap BSC “Salah satu metode pengukuran kinerja. Awalnya kayaknya diterapkan di swasta, ada tuntutan seperti itu dari masyarakat terhadap pemerintahan, pemerintahan mulai menerapkan BSC. BSC itu ada empat perspektif, 4 scorecard yang diseimbangkan dari aspek finansial sama non finansial proses bisnis menyangkut kinerja orang di dalamnya tapi kita juga punya target untuk mengejar perspektif pelanggan juga sama pengembangan pegawainya sama aspek anggarannya.” (FS) “Pengukuran indeks kinerja, indeks kinerja kegiatan ada, indeks kinerja program SKP, sesuai dengan istilah pemerintah, biasanya kan gak pake BSC.” (EMS) Jawaban informan FS di atas cenderung lebih lengkap dari informan EMS, hal ini disebabkan oleh Kemenkeu menjadi perintis dalam implementasi BSC sehingga pegawai di dalamnya yang ditunjuk menjadi anggota tim BSC akan lebih sering mendapatkan informasi mengenai BSC. Selain sosialisasi yang ditujukan pada Eselon 1, upaya pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan kinerja berbasis BSC dilakukan Kemenkeu melalui penyusunan buletin kinerja setiap tiga bulan, pembagian gimmick bertema kinerja, layanan konsultasi pengelolaan kinerja dan pelatihan pengelolaan kinerja bagi pegawai. Kedua informan pada dasarnya memberikan pernyataan yang serupa bahwa BSC adalah suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini memang sesuai dengan anjuran dari Menpan, di mana yang terakhir diatur dalam PermenpanRB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informan EMS yang memiliki masa kerja PNS lebih lama menyatakan bahwa kegiatan pengukuran kinerja mengacu dari Menpan. B. Pelatihan BSC Berdasarkan jawaban informan FS, di Kemenkeu pelatihan BSC hanya ditujukan untuk Eselon 1 sampai dengan penanggung jawab BSC di tingkat Eselon 3. Hal ini senada dengan pernyataan yang dikutip dari Laporan Tahunan Kemenkeu tahun 2014 bahwa sosialisasi pengelolaan kinerja dilakukan di 10 kota besar yang diikuti oleh pengelola kinerja dari seluruh unit Eselon I. Sementara itu, informan EMS pun menyampaikan hal yang serupa bahwa untuk levelnya tidak ada pelatihan kinerja, jadi pegawai berusaha mencari sendiri, didiskusikan bersama-sama, dan benchmarking ke lembaga lain. Bagaimanapun, dalam implementasi BSC dukungan lembaga salah satunya melalui pemberian pelatihan baik sebelum implementasi maupun seiring berjalannya implementasi BSC. Niven (2005) merekomendasikan agar pelatihan diberikan ke sebanyak pegawai dalam organisasi namun tetap mempertimbangkan anggaran yang ada. BSC utamanya adalah agen perubahan maka pelatihan selain diberikan ke pegawai di level atas organisasi sebaiknya juga diberikan pada pegawai tertentu karena suatu saat mereka harus siap menerima tanggung jawab terlibat secara langsung dalam implementasi BSC. TABEL 2. PERBANDINGAN ANTARA PERPUSTAKAAN KEMENKEU DAN BPPT No Uraian Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan BPPT 1 Level Di bawah Eselon 4 Eselon 3 2 Kepala Perpustakaan Tidak ada Ada 3 Jumlah Pegawai 3 orang 12 orang (2 orang sedang tugas belajar) 4 Anggaran tahun 2015 Rp. 295.400.000,- Rp. 780.138.000,5 Layanan online website, facebook,, twitter, dan akses koleksi elektronik website, cyber library, dan akses koleksi elektronik 6 Koleksi 11.726 koleksi 17.903 koleksi umum dan 11.420 koleksi BPPT Bagaimanapun, dalam implementasi BSC dukungan lembaga salah satunya melalui pemberian pelatihan baik sebelum implementasi maupun seiring berjalannya implementasi BSC. Niven (2005) merekomendasikan agar pelatihan diberikan ke sebanyak pegawai dalam organisasi namun tetap mempertimbangkan anggaran yang ada. BSC utamanya adalah agen perubahan maka pelatihan selain diberikan ke pegawai di level atas organisasi sebaiknya juga diberikan pada pegawai tertentu karena suatu saat mereka harus siap menerima tanggung jawab terlibat secara langsung dalam implementasi BSC. C. Implementasi BSC di Kementerian Keuangan dan BPPT Dari hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap implementasi BSC di kedua lembaga tersebut dapat dikatakan memang Kemenkeu sebagai pionir dalam implementasi BSC di lembaganya telah lebih baik prosesnya dengan adanya peraturan tertulis mengenai pengelolaan kinerja, lalu di website maupun laporan yang dibuat Kemenkeu seperti laporan tahunan dan laporan kinerja, BSC secara eksplisit dinyatakan di dalamnya. Pengelolaan kinerja di Kemenkeu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini berbeda dengan yang peneliti observasi di BPPT, meskipun juga menerapkan BSC namun masih dalam tahap mengikuti anjuran MenpanRB dalam agenda reformasi birokrasi. D. Peran Perpustakaan dalam Implementasi BSC Berdasarkan observasi peneliti, peta strategi di Kemenkeu ada 3 level, yakni level Kemenkeu, level Eselon 2, dan level Eselon 3. Perpustakaan Kemenkeu berada di bawah Biro Kehumasan dan Layanan Informasi Kemenkeu, Gambar 3 memperlihatkan peta strategi pada Seketariat Jenderal Kemenkeu dan Biro KLI Kemenkeu. Informan FS hanya dilibatkan pada pembuatan peta strategi lingkup Eselon 3 tersebut. Pembuatan peta strategi di BPPT menurut informasi yang diperoleh peneliti tidak melibatkan informan, jadi dibuat oleh pimpinan dan level Eselon 1 maupun 2. Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa Kemenkeu sudah membuat peta strategi sampai dengan Eselon 3 sedangkan BPPT hanya terpusat satu saja pada level lembaga. Temuan lainnya adalah di Kemenkeu peta strategi dibuat per tahun, hal ini bisa dilihat di website Kemenkeu, sementara di BPPT pembuatan peta strategi untuk cakupan lima tahun, dapat dilihat di Renstra BPPT tahun 2015-2019. Persamaan dari kedua peta strategi lembaga tersebut adalah keempat perspektif yang ada dalam peta strategi yaitu: perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal, perspektif pengguna, dan perspektif stakeholder. Perspektif yang keempatlah yang membedakan dengan empat perspektif dasar yang disampaikan Kaplan & Norton (1996) dalam Niven (2005). Adapun perspektif finansial tidak dimasukkan sesuai dengan yang sudah dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa dalam ranah organisasi publik seperti instansi pemerintah, sasaran dari perspektif finansial merepresentasikan akhir dari peta strateginya, perspektif finansial memastikan untuk mengupayakan hasil, tetapi dengan cara yang lebih efisien dalam penyerapan anggaran. Pemilihan perspektif sebagaimana disampaikan Niven (2008) didasarkan pada apa yang diperlukan untuk menceritakan sasaran strategis organisasi masing-masing, sebagaimana metode BSC telah berkembang terus selama bertahun-tahun, para pendirinya menyadari perspektif asli mereka mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Perpustakaan dalam peta strategi Kemenkeu dan BPPT terletak dalam perspektif proses internal, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Matthews dalam Thompson (2004), bahwa peran perpustakaan khusus di lembaga induk adalah terkait pencapaian, waktu, dan finansial. Mengenai pencapaian adalah bagaimana perpustakaan khusus mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna sebagai sarana pembelajaran, sedangkan mengenai waktu, Matthews mencatat bahwa nilai universal dan berkelanjutan dari perpustakaan khusus adalah meningkatkan produktivitas dari pengguna inti dari lembaga induknya misalnya menunjang kegiatan penelitian, dan terkait finansial bahwa perpustakaan khusus terdiri atas nilai relative dan nilai consequential. GAMBAR 3. PETA STRATEGI BIRO KLI TAHUN 2016 Sumber: Biro KLI, Setjen-Kemenkeu GAMBAR 3. PETA STRATEGI BPPT TAHUN 2015-2019 Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2016) Terkait dengan kerangka BSC untuk perpustakaan perguruan tinggi dari Sahu dan Padhy (2014), maka peran perpustakaan dalam perspektif proses internal di dalam peta strategi adalah untuk: 1. Memperoleh, menciptakan, mengorganisasi, mempreservasi dan memberikan sumber daya perpustakaan yang tepat dan efisien serta tepat waktu, 2. Mencapai peningkatan pelayanan, fasilitas dan sumber daya perpustakaan yang berkelanjutan, 3. Meningkatkan dan berinovasi dalam produk dan layanan baru, dan 4. Produktivitas pengguna. E. Persepsi Pegawai Perpustakaan terhadap Implementasi BSC Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai di perpustakaan Kemenkeu dan BPPT. Latar belakang responden dalam penelitian ini dilihat dari lama bekerja dan jabatan saat ini baik struktural maupun fungsional. 1) Kementerian Keuangan Responden di perpustakaan Kemenkeu terdiri dari dua orang pegawai perpustakaan dengan latar belakang keduanya sama-sama sudah bekerja di Kemenkeu selama 6 tahun dan masih fungsional umum. Adapun perbedaannya adalah salah satu responden (Krishna) dari awal bekerja memang ditempatkan di perpustakaan sedangkan responden (Fita) baru beberapa bulan ditempatkan di perpustakaan. 2) BPPT Responden di perpustakaan BPPT terdiri dari sembilan orang pegawai perpustakaan dengan perincian lama bekerja dan status fungsional dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. Dari tabel 3 terlihat bahwa masa bekerja pegawai perpustakaan perbandingannya merata, pegawai yang memiliki masa kerja di atas 30 tahun sebanyak 2 orang (22,22%) dan dalam beberapa tahun ke depan akan memasuki masa pensiun, untuk mempersiapkan hal tersebut, perpustakaan mempekerjakan pegawai dengan masa kerja di bawah 10 tahun sebanyak 2 orang (22,22%). Dari tabel 4 terlihat bahwa pegawai yang sudah fungsional pustakawan ada 4 orang (44,44%), bahkan dua orang diantaranya telah berstatus Pustakawan Utama. Sementara 4 orang lainnya (44,44%) masih berstatus fungsional umum dengan latar belakang pendidikan: Magister Ilmu Perpustakaan (1 orang), Sarjana (2 orang), dan Diploma 3 (1 orang). Adanya anjuran dari Menpan RB bahwa setiap pegawai harus masuk ke fungsional maka mau tidak mau keempat orang pegawai yang apakah informan dan pegawai sudah konsisten dalam masih berstatus fungsional umum harus mengikuti peraturan tersebut. TABEL 3. DISTRIBUSI FREKUENSI LAMA BEKERJA PEGAWAI PERPUSTAKAAN BPPT No. Lama Bekerja Jumlah Persentase 1. 1-10 tahun 2 22,22% 2. 11-20 tahun 2 22,22% 3. 21-30 tahun 3 33,33% 4. > 30 tahun 2 22,22% 9 100,00% TABEL 4. DISTRIBUSI FREKUENSI STATUS FUNGSIONAL PEGAWAI PERPUSTAKAAN BPPT N o Uraian Jumla h Persentas e 1. Fungsional Pustakawan 4 44,44% 2. Fungsional Hubungan Masyarakat 1 11,11% 3. Fungsional Umum 4 44,44% 9 100,00% Persepsi Pegawai Perpustakaan terhadap Implementasi BSC dilihat dari faktor komunikasi. Persepsi responden Perpustakaan Kemenkeu terhadap implementasi BSC dilihat dari faktor komunikasi sudah baik namun mengenai sarana komunikasi apabila mengalami kendala dalam implementasi BSC, satu orang pegawai merasa tidak mengetahuinya. Persepsi responden Perpustakaan BPPT, ada 4 orang merasa tidak mengetahui apakah informan memahami dengan baik implementasi BSC dan 3 orang berpendapat tidak mengetahui mengenai kejelasan penyampaian informan mengenai implementasi BSC kepada pegawai. Sebanyak 6 orang pegawai merasa belum begitu memahami dengan baik implementasi BSC. Di antara pegawai perpustakaan BPPT, 4 orang berpendapat dengan seiring waktu dapat menjalankan implementasi BSC sementara 4 orang lainnya belum merasa yakin. Dan 5 orang pegawai perpustakaan merasa tidak mengetahui menjalankan implementasi BSC. F. Persepsi Pegawai Perpustakaan terhadap Implementasi BSC dilihat dari Faktor Sumber Daya Salah seorang pegawai perpustakaan Kemenkeu berpendapat bahwa SDM yang ada di perpustakaan belum memadai dari segi jumlah dan kompetensi. Satu orang pegawai perpustakaan Kemenkeu berpendapat bahwa anggaran perpustakaan belum memadai dan satu orang lagi berpendapat tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Satu orang pegawai berpendapat fasilitas seperti ruangan perpustakaan dan sistem aplikasi untuk implementasi BSC belum cukup memadai. Sementara itu, lima orang pegawai perpustakaan BPPT berpendapat bahwa SDM yang ada di perpustakaan sudah memadai dari segi jumlah dan kompetensi, namun 4 orang lainnya kurang menyetujuinya karena sudah ada yang memasuki masa pensiun sehingga perlu menambah jumlah pegawai. Lima orang pegawai perpustakaan BPPT berpendapat bahwa anggaran perpustakaan belum memadai untuk implementasi BSC. Sebanyak 4 orang pegawai perpustakaan BPPT merasa tidak mengetahui adanya pedoman tertulis mengenai implementasi BSC dan 3 orang lainnya berpendapat bahwa pedoman implementasi BSC tidak ada. G. Persepsi Pegawai Perpustakaan terhadap Implementasi BSC dilihat dari Faktor Disposisi Persepsi responden di Perpustakaan Kemenkeu terhadap implementasi BSC dilihat dari faktor disposisi sudah baik. Meskipun perpustakaan Kemenkeu tidak memiliki struktur tersendiri dan tidak ada pimpinan langsung yakni masih bergabung dengan subbagian lainnya, namun hal tersebut menurut informan tidak terlalu menjadi kendala. “Pimpinan langsung (Eselon 4) sekarang, insya Allah bisa mengakomodasi apa keinginan perpustakaan.” (FS) Adapun menurut pegawai perpustakaan BPPT sebanyak 5 orang merasa informan memiliki dedikasi yang kuat untuk mengimplementasikan BSC cukup memadai dalam mewakili perpustakaan. Pegawai perpustakaan BPPT sebanyak 3 orang merasa belum mendapatkan insentif yang sesuai, hal ini fungsional pustakawan, dimana grade mereka di BPPT tidak sebanding dengan grade pustakawan yang se-level di instansi pemerintah lainnya. H. Persepsi Pegawai Perpustakaan terhadap Implementasi BSC dilihat dari Faktor Struktur Birokrasi Persepsi responden di Perpustakaan Kemenkeu terhadap implementasi BSC dilihat dari faktor struktur birokrasi sudah baik dengan adanya KMK Nomor 467 tahun 2014 mengenai pengelolaan kinerja dan berbagai media lainnya menjadikan pegawai perpustakaan Kemenkeu lebih mengetahui terhadap implementasi BSC. Terkait BPPT saat ini belum memiliki peraturan tertulis terkait implementasi BSC, hal ini didukung dengan jawaban mayoritas reponden (6 orang) yang meyatakan belum adanya dasar hukum tertulis terkait implementasi BSC. Sebanyak 5 orang tidak mengetahui dengan pasti matriks kinerja lembaga induk. Hanya 4 orang yang mengetahui sasaran strategis lembaga induk dan sisanya merasa tidak begitu mengetahui.

Peran Perpustakaan dalam implementasi BSC di Kemenkeu dan BPPT berada pada perspektif proses internal pada peta strategi. Hal ini sesuai dengan peran perpustakaan khusus di lembaga induk adalah terkait bagaimana perpustakaan khusus mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna sebagai sarana pembelajaran, untuk meningkatkan produktivitas dari pengguna inti di lembaga induknya. Pegawai perpustakaan BPPT merasa belum dapat memahami dengan baik dan konsisten dalam implementasi BSC. Persepsi pegawai perpustakaan Kemenkeu terhadap implementasi BSC dilihat dari faktor sumber daya sudah baik dalam hal informasi yang ada, namun masih belum memadai dalam aspek staf, anggaran, dan fasilitas. Adapun pegawai perpustakaan BPPT merasa aspek anggaran dan informasi masih belum mendukung untuk implementasi BSC. Sebagian pegawai perpustakaan BPPT merasa belum mendapatkan insentif yang sesuai. Masih ada sebagian pegawai perpustakaan BPPT yang belum mengetahui dengan pasti mengenai peta strategi, matriks kinerja, dan sasaran strategis lembaga induknya, karenanya diperlukan sosialisasi yang lebih intensif lagi dari BPPT kepada pegawainya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan terkait dengan implementasi BSC di kementerian dan LPNK dan peran perpustakaan di dalamnya adalah: (1) Diperlukan adanya dasar hukum tertulis mengenai pengelolaan kinerja seperti di Kemenkeu agar implementasi BSC dapat dipahami seluruh pegawai dan berjalan konsisten; (2) Diperlukan sistem informasi dan budaya organisasi yang baik untuk menutup kesenjangan yang ada agar implementasi BSC berjalan berkelanjutan dalam organisasi; (3) Diperlukan pelatihan BSC bagi pegawai perpustakaan khususnya maupun pegawai pada umumnya agar seluruh pegawai memahami implementasi BSC; (4) Diperlukan leadership yang efektif dalam perpustakaan agar lebih dapat meningkatkan nilai perpustakaan yang akan berdampak pada wewenang, alokasi anggaran, dan peningkatan layanan; (5) Usulan penelitian selanjutnya adalah mengetahui bagaimana pengaruh implementasi BSC lembaga induk terhadap perpustakaan sebagai unit kerja di bawahnya.