TAMAN BACA PUSTAKA SEBAGAI PERLUASAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran sepanjang hayat. Melalui perpustakaan masyarakat dapat menemukan informasi dan pengetahuan secara bebas. Perpustakaan tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga memberdayakan masyarakat yang dilayaninya. Peranan perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya masyarakat secara luas. Dalam UU 43/2007 pasal 5 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh, mengusulkan, mendirikan, dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa masyarakat terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis serta para difabel berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing (Nasional, 2007). Berdasarkan pada data perpustakaan yang dimiliki Perpustakaan Nasional per Juni 2020 di Indonesia terdapat 96.207 perpustakaan yang terdiri atas 89.618 unit perpustakaan umum, 1.677 unit perpustakaan sekolah, 3424 perpustakaan perguruan tinggi, dan 1.488 perpustakaan khusus (https://data.perpusnas.go.id/). Meskipun dengan jumlah besar namun sangat disayangkan hanya sebagian kecil perpustakaan yang sesuai standar nasional dan telah mendapatkan akreditasi. Di antara 34 provinsi, hanya 20 perpustakaan provinsi yang mendapatkan akreditasi, sedangkan 14 lainnya masih belum terakreditasi (Meinita, 2018). Peristiwa ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak terjangkau penyebaran informasi dan pengetahuan secara merata. Tanpa adanya penyebaran informasi yang merata akan sangat sulit untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 20201 , pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045 di mana poin pertama adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Karenanya dibuatlah agenda pembangunan jangka panjang selama empat tahun (2020-2024) yang difokuskan kepada kualitas sumber daya manusia pada poin pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan di semua aspek kehidupan masyarakat. Di antara tujuh belas program terdapat empat program yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivisme baik dalam pendidikan, pemberdayaan perempuan, ekonomi dan sosial masyarakat 2 . Karena memiliki tujuan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah maka Perpustakaan Nasional mulai merencanakan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi ini ditujukan agar pembangunan nasional dapat menjangkau semua lapisan dan aspek hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Program ini dilaksanakan melalui dana desa untuk pembangunan untuk mentransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Transformasi ini tidak hanya diperlukan oleh perpustakaan umum tetapi juga perpustakaan khusus. Penelitian ini memilih perpustakaan khusus Kementerian Pertanian ‘PUSTAKA’ Bogor sebagai subyek penelitian karena PUSTAKA telah mulai menerapkan basis inklusi sosial dalam pelayanan perpustakaan sejak 2019. PUSTAKA merupakan salah satu perpustakaan khusus yang fokus di bidang informasi dan penyebaran teknologi pertanian. Seperti yang diketahui bahwa pertanian merupakan salah komoditi terbesar di Indonesia di mana masyarakat berkaitan dengan produk-produk pertanian. Sehingga perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu peluang bagi PUSTAKA untuk memperluas fungsi dan layanannya. Namun di Indonesia sendiri program perpustakaan berbasis inklusi sosial masih ditujukan kepada perpustakaan umum dan daerah dan belum menjangkau perpustakaan khusus. Hal ini menyebabkan belum adanya model ataupun indikator yang dapat dipakai oleh perpustakaan khusus agar berbasis inklusi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan model ataupun indikator yang harus dimiliki oleh perpustakaan khusus agar dapat berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Indikator yang diterapkan berasal dari program inklusi sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah Australia. Kajian Pustaka 1. Transformasi Perpustakaan Khusus Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kepustakawanan (Perpustakaan Nasional RI, 2011), perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi di bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya. Jika diperhatikan dengan seksama perpustakaan khusus identik dengan kata terbatas dan ‘eksklusif’ baik di dalam koleksi maupun pengguna yang dilayani. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan khusus juga mengalami perubahan dan perluasan baik dalam makna maupun layanan. Pada mulanya transformasi layanan perpustakaan dimulai dengan adanya pendidikan universal dan perpustakaan umum. Pendidikan universal merupakan konsep dari pendidikan keragaman bahwa semua anak-anak di US tanpa memandang kelas sosial, ras, atau agama berhak untuk menerima pendidikan publik secara bebas. Hal ini didasari kepada banyaknya keragaman populasi imigran baik dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin di US. Hal ini menyebabkan perpustakaan juga harus berubah melalui penambahan koleksi mengenai budaya dan bahasa yang lain sehingga keragaman tidak menjadi penghalang pendidikan publik. Terbentuknya pendidikan publik juga mendorong perpustakaan berperan melalui terbukanya akses pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang dikenal dengan perpustakaan umum. Inilah awal mula terbentuknya konsep inklusi sosial. Perpustakaan memiliki peranan yang besar di dalam pelaksanaan konsep inklusi sosial. Salah satu peranan yang sangat penting adalah penyediaan informasi kepada masyarakat. Menurut Melvin Dewey dalam Bopp & Smith (Bopp & Smith, 2011), “The school teaches them to read; the library must supply them with reading which will serve to educate, and so it is that we are forced to divide popular education into two parts of almost equal importance and deserving equal attention: the free school and the free library”. Jika sekolah mengajarkan mereka membaca, maka perpustakaan harus membekali mereka dengan bacaan yang mendidik dan karena itu kita membagi pendidikan populer menjadi dua bagian yang hampir sama pentingnya dan pantas mendapat perhatian yang sama yaitu sekolah gratis dan perpustakaan gratis. Ini akan membuat perpustakaan dapat menjangkau pengguna termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Di mana hal ini akan meningkatkan kinerja perpustakaan sekaligus memberikan kemudahan kepada pengguna untuk akses terhadap perpustakaan secara bebas. Transformasi ini juga berlaku terhadap perpustakaan khusus. Pada tahun 2015 Muray dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan program SLA (Special Library Association) tahun 2015, tren yang sedang dihadapi oleh perpustakaan khusus adalah keterbukaan akses dan data terhadap informasi (Murray, 2015). Lalu pada tahun 2016 beliau kembali mengatakan bahwa transformasi merupakan tantangan sekaligus peluang untuk perpustakaan khusus untuk tetap bertahan dengan melakukan berdasarkan kepada ekspektasi pengguna atau user-based services (Muray, 2016). Selanjutnya pada tahun 2017 beliau memaparkan bagaimana transformasi perpustakaan khusus dipengaruhi oleh kolaborasi antar perpustakaan baik perpustakaan sejenis maupun yang heterogen (Muray, 2017). Pada tahun 2018 semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perpustakaan khusus juga memerlukan transformasi untuk mendukung program pemerintah yang terealisasi pada program pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada inklusi sosial (Edwards, 2018). Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perpustakaan khusus kini juga mengalami transformasi melalui perluasan cakupan layanan dan fungsi perpustakaan. Hal ini memungkinkan terjadinya hilangnya batasbatas fungsi dan cakupan pengguna dalam perpustakaan khusus. Menurut IFLA (IFLA, 2019) dalam pedoman terbaru perpustakaan, perkembangan teknologi dan akses ke internet telah membawa pengguna baru kepada perpustakaan. Hal tersebut memberikan peluang kepada perpustakaanperpustakaan untuk memperluas dan mengembangkan layanan mereka terhadap akses dan diseminasi informasi serta meningkatkan nilai layanan terhadap pengguna. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pengguna, maka semua perpustakaan memerlukan pelaksanaan tiga fungsi dasar. Pertama collection atau pengadaan. Kedua organization atau pengolahan koleksi. Ketiga service atau pelayanan yang terdiri atas layanan sirkulasi, referensi, digital, dan layanan jarak jauh (Bopp & Smith, 2011). Fungsi dokumentasi dan publikasi merupakan hasil dari ketiga fungsi dasar perpustakaan. Perpustakaan khusus dengan tugas pokok sebagai penyedia informasi bagi organisasi induk serta lembaga pengelola informasi yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di dalam organisasinya. Selain membantu temu kembali informasi kepada pengguna, perpustakaan juga melakukan dokumentasi kegiatan dan karyakarya seperti jurnal, foto, laporan, keputusan, dll yang dihasilkan oleh unit kerja. Hasil dokumentasi ini kemudian dipublikasikan dan disimpan sebagai aset organisasi yang dikenal sebagai institutional repository (Hidayat, 2019). Standar Nasional Indonesia (SNI) memaparkan secara lebih terperinci fungsi pokok yang dimiliki oleh perpustakaan khusus pemerintah. Terdapat lima belas fungsi perpustakaan khusus instansi pemerintah Indonesia3 . Di antara lima belas fungsi tersebut terdapat dua fungsi yang berhubungan dengan pemberian akses kepada masyarakat luas yaitu ikut serta dalam kerjasama perpustakaan serta jaringan informasi dan menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan khusus instansi pemerintah juga memiliki kewajiban terhadap akses informasi dalam berbagai cakupan. 2. Indikator Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sejak tahun 2014 IFLA (The International Federation of Library Association and Institution) telah menghimbau secara global bagaimana akses informasi berbasis inklusi berdasarkan kepada lyon declaration 4 . Himbauan ini mencakup bagaimana menentukan hak publik terhadap informasi serta kemampuan penggunaan informasi dalam masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Menurut Faulkner (Faulkner et al., 2012), untuk tercakup di dalam inklusi sosial seseorang harus memiliki sumber daya, kapasitas, dan peluang untuk mengelolanya dalam rangka belajar, berkarya, terlibat, dan berpendapat secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi sosial terwujud dikarenakan kombinasi yang tepat di antara ketiga istilah tersebut. Pertama, sumber daya mengacu kepada kemampuan atau aset yang dimiliki seseorang atau organisasi yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, dan modal ekonomi. Kedua, kapasitas mengacu kepada kemampuan individu dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya dan peluang yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketiga, peluang mengacu kepada lingkungan atau kondisi yang memungkinkan individu untuk menggunakan sumber daya dan kapasitas yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Ketika sumber daya, kapasitas, dan peluang yang dimiliki oleh individu dipergunakan secara efektif, maka hal tersebut dapat menjadi penunjang penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya sumber daya, kapasitas, dan peluang yang ada tidak menjangkau semua lapisan masyarakat baik dalam kepemilikan maupun dalam pengelolaan. Kesenjangan ini menyebabkan tidak semua orang dapat berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Kelompok-kelompok marjinal yang tidak memiliki cukup sumber daya, kapasitas, dan peluang menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dalam masyarakat. Menurut Fouri (2007) di dalam ‘World Library And Information Congress: 73rd IFLA General Conference And Council Social inclusion’, inklusi sosial adalah, “Refers to all efforts and policies to promote equality of opportunity to people from all circumstances and from all socially excluded categories. The circumstances and the categories of people mostly linked to social exclusion are therefore the circumstances and categories to be addressed by efforts to enhance inclusion”. Kesenjangan sosial dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, keamanan merupakan faktor terbesar yang melatarbelakangi terbentuknya eksklusi sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang tereksklusikan mengalami banyak kerugian dan sulit untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Karena itu mulai muncul inklusi sosial sebagai solusi untuk permasalahan eksklusi sosial yaitu ungkapan penyetaraan terhadap kelompok-kelompok yang termarjinalkan tersebut. Di dalam Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Khusus Indonesia5 , Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional mengatakan bahwa semua perpustakaan harus dinamis dan berubah atau bertransformasi. Transformasi ini mencakup perubahan fungsi, fasilitas, pustakawan, bahkan pemustaka. Transformasi ini dapat terjadi dengan cara meningkatkan keahlian dan performa kerja serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat di luar anggota organisasinya. Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 21 Th. 2017, “Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga Negara, terlepas dari perbedaan apapun”. Tujuan inklusi sosial bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kestabilan ekonomi, sosial, dan budaya di dalam masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikan kesempatan kepada perpustakaan untuk berperan di dalam program pembangunan nasional. Perpustakaan umum dan desa berperan sebagai pusat informasi dan pengetahuan kepada masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia6 . Melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat dapat diberdayakan untuk kualitas sumber daya yang lebih baik. Sampai saat ini inklusi sosial terus dikaitkan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga didukung di dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup. Oleh karena itu Istilah inklusi sosial digandeng dalam program dan kebijakan untuk masyarakat umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009). Model penelitian yang digunakan adalah studi kasus agar penelitian dapat fokus terhadap suatu subjek yang merepresentasikan secara keseluruhan. Untuk merepresentasikan suatu kasus maka diperlukan analisis yang mendalam (thick description) dan lengkap. Oleh karena itu diperlukan pemilihan subjek yang tepat, data yang rinci, dan analisis mendalam untuk dapat merepresentasikan suatu kasus secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data melalui sumber-sumber primer, sekunder, observasi untuk pengamatan lingkungan penelitian serta wawancara narasumber. Pemilihan data narasumber dilakukan dengan teknik non probabilitas sampel yaitu teknik purposive sampling atau judgmental sampling yaitu menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Kuntjaja, 2009). Kriteria narasumber dilihat berdasarkan indikator berikut ini: bekerja di bawah unit pelayanan PUSTAKA Bogor, narasumber paling sedikit telah bekerja di PUSTAKA selama 1 tahun, dan narasumber harus memiliki peran dalam pelaksanaan aktivitas Taman Baca Pustaka. Pengumpulan data dilakukan mulai pertengahan Februari 2020 sampai pertengahan Maret 2020. Pengumpulan data ini mencakup observasi ke taman baca serta wawancara dengan narasumber terkait. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis induktif yaitu menggunakan data lapangan untuk memastikan teori yang sudah ada sehingga menghasilkan suatu modifikasi atau kebaruan temuan penelitian. Analisis data dimulai dengan pengolahan data lapangan. Teknik validasi atau pengolahan data penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang narasumber sehingga informasi yang diperoleh dapat merepresentasikan penelitian secara menyeluruh dan lengkap. Oleh karena itu, hasil dari wawancara narasumber dan observasi sangat diperlukan.

1. Profil PUSTAKA Bogor PUSTAKA (Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian) merupakan perpustakaan pertanian dan biologi tertua di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 160/2000 nama PUSTAKA diresmikan setelah sebelumnya bernama Bibliotheek’s Land Plantentuin te Buitenzorg. Informasi tentang PUSTAKA dapat diakses di http://pustaka.setjen.pertanian. go.id/. Sebagai sebuah organisasi, PUSTAKA memiliki visi dan misi yang membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Visi PUSTAKA adalah “Menjadi lembaga pengelola sumberdaya informasi iptek pertanian yang terpercaya dalam mendukung terwujudnya pelayanan manajemen dan administratif kementerian yang kredibel, akuntabel, dan profesional”, sedangkan misinya adalah menghasilkan dan menyebarkan informasi iptek pertanian, mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya informasi iptek pertanian. PUSTAKA berdasarkan Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 memiliki struktur organisasi sebagai berikut : PUSTAKA dikepalai oleh seorang Kepala Perpustakaan dengan lima bidang. Bidang pertama adalah bidang program dan evaluasi yang terdiri atas program serta evaluasi dan pelaporan.. Bidang kedua adalah bidang umum yang terdiri atas keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga. Bidang ketiga adalah bidang perpustakaan yang terdiri atas pengelolaan sumber daya dan pelayanan perpustakaan. bidang keempat adalah bidang penyebaran teknologi pertanian yang terdiri atas publikasi dan tata kelola teknologi informasi dan informasi IPTEK. Terakhir adalah bidang jabatan fungsional. Dapat di akses di http://pustaka. setjen.pertanian.go.id/profil/struktur-organisasi untuk struktur organisasi yang lebih lengkap. Sebagai sebuah lembaga penyedia informasi, PUSTAKA memiliki beberapa tugas pokok yang diatur di dalam organisasinya. Tugas pokok tersebut adalah “Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.” Selain memiliki tugas pokok, perpustakaan juga memiliki beberapa fungsi untuk menyokong kegiatan organisasinya7 , yaitu sebagai pengelola sumber daya perpustakaan dan diseminasi informasi dan teknologi pertanian melalui pengembangan jaringan informasi dan promosi inovasi bidang pertanian. Hal ini juga didukung oleh program kerja yang dilakukan oleh pustaka, salah satunya adalah mengembangkan sistem informasi, komunikasi, diseminasi, dan umpan balik inovasi pertanian. Pada tahun 2018 ketika perpustakaan Nasional mulai mensosialisasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial, PUSTAKA juga tertarik dengan program tersebut. Selain melayani pengguna khusus seperti peneliti, sivitas akademik, dan organisasi induknya sebagai fungsi pokok, PUSTAKA juga mulai menjangkau masyarakat yang kekurangan akses terhadap koleksi dan informasi pertanian. Penjangkauan ini dilakukan dengan cara mendirikan lab perpustakaan di wilayah Balubangjaya Bogor yang bernama Taman Baca Pustaka. Melalui lab (Taman Baca Pustaka) PUSTAKA dapat melakukan fungsi literasi dan peningkatan minat baca masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan diseminasi teknologi pertanian yang maju, mandiri, dan modern kepada masyarakat di daerah Bogor. 2. Terbentuknya Taman Baca Berbasis Inklusi sosial Taman Baca Pustaka adalah taman bacaan masyarakat yang dinaungi oleh PUSTAKA Kementerian Pertanian dan bergerak dalam peningkatan literasi serta minat baca masyarakat di bidang pertanian. Taman baca Pustaka terletak di RT. 5/ RW. 11, Balubangjaya, Kec. Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat, 16116. Taman baca Pustaka didirikan sejak tahun 2016 namun mulai berkembang sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak awal tahun 2019. Ide pembangunan lab Taman Baca Pustaka ini mulanya terinspirasi dari salah satu perkataan narasumber diklat perpustakaan yaitu library comes to you. Kalimat tersebut membuat Kepala Perpustakaan Kementan mulai menginisiasi bagaimana perpustakaan khusus juga dapat menjangkau masyarakat luas khususnya dalam bidang pertanian. “Bu Kapus itu terinspirasi dari perkataannya narasumber “library comes to you”, itu benarbenar apa ya, semangat buat kita juga disini bahwa kita harus bergerak gak bisa nunggu pemustaka datang, kita harus jemput bola terus aktif. Kata-kata comes to you itu harus benarbenar ada dalam setiap diri pustakawan karena dia adalah kendaraannya untuk membawa ilmu kepada masyarakat luas lewat inklusi sosial”. Taman Baca Pustaka merupakan salah satu bentuk dari perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diterapkan oleh PUSTAKA. Melalui adanya taman baca, PUSTAKA dapat ikut berperan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosial guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. ”Taman baca di Dramaga itu salah satu laboratorium kita yang berbasis inklusi sosial. Kuncinya itu kan pemberdayaan masyarakat jadi pustakawan mengajari masyarakat melalui bimtek, contohnya pustakawan di Ternate, Maluku Utara disana komoditas utamanya pala. Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk membuat olahan dari daging buah pala, karena selama ini yang laku cuma bijinya sedangkan daging buahnya belum banyak diolah”. PUSTAKA tidak hanya mengedukasi masyarakat di bidang pengelolaan dan teknologi pertanian, juga mengedukasi masyarakat bagaimana pengolahan pasca panen. Sehingga hasil yang didapatkan masyarakat lebih baik dan meningkat. Melalui adanya Taman Baca Pustaka ini diharapkan bahwa masyarakat khususnya petani dapat menjadi petani yang maju, mandiri, dan modern. Dimana petani tidak saja mengetahui proses mengolah pertanian namun juga memiliki pengetahuan dan teknologi pasca panen. Karena inti dari sebuah perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah pemberdayaan masyarakat dimana muaranya nanti kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep inklusi sosial yang dikemukakan oleh Faulkner, ada tiga hal yang minimal dimiliki oleh seseorang agar dapat tercakup dalam inklusi sosial. Pada pembahasan ini peneliti akan menggunakan konsep Faulkner ke dalam organisasi PUSTAKA berbasis inklusi sosial. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh PUSTAKA agar dapat melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu sebagai berikut: Sumber Daya Sumber daya disini mengacu kepada aset yang dimiliki oleh organisasi. Aset yang dimiliki oleh organisasi memiliki peranan yang penting untuk membantu terwujudnya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Aset ini mencakup koleksi dan dana yang dimiliki oleh perpustakaan dalam menggerakkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pertama adalah koleksi. Per tahun 2019, PUSTAKA sendiri telah memiliki koleksi tercetak sebanyak 43.004 judul dengan 54.035 eksemplar. PUSTAKA juga memiliki 1.416 koleksi buku digital yang dapat diakses melalui aplikasi iTani, 285 koleksi antiquariat (koleksi kuno) yang telah digitalisasi serta 198 judul koleksi referensi perpustakaan. Selain itu, PUSTAKA juga memiliki koleksi hasil terbitan lembaga sebanyak 160 judul dalam format buku dan 56 judul dalam format DVD dan CD. Selain itu masih terdapat beberapa jurnal, majalah dan Koran yang dilanggan oleh PUSTAKA. Karena PUSTAKA merupakan perpustakaan khusus, maka sebagian besar koleksi perpustakaan bersubjek ilmu murni dan terapan. Terdapat 49,89% koleksi terapan, 32,16% koleksi murni, dan sisanya koleksi umum. Berdasarkan konsep inklusi sosial yang dikemukakan oleh Faulkner, ada tiga hal yang minimal dimiliki oleh seseorang agar dapat tercakup dalam inklusi sosial. Pada pembahasan ini peneliti akan menggunakan konsep Faulkner ke dalam organisasi PUSTAKA berbasis inklusi sosial. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh PUSTAKA agar dapat melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu sebagai berikut: Sumber Daya Sumber daya disini mengacu kepada aset yang dimiliki oleh organisasi. Aset yang dimiliki oleh organisasi memiliki peranan yang penting untuk membantu terwujudnya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Aset ini mencakup koleksi dan dana yang dimiliki oleh perpustakaan dalam menggerakkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pertama adalah koleksi. Per tahun 2019, PUSTAKA sendiri telah memiliki koleksi tercetak sebanyak 43.004 judul dengan 54.035 eksemplar. PUSTAKA juga memiliki 1.416 koleksi buku digital yang dapat diakses melalui aplikasi iTani, 285 koleksi antiquariat (koleksi kuno) yang telah digitalisasi serta 198 judul koleksi referensi perpustakaan. Selain itu, PUSTAKA juga memiliki koleksi hasil terbitan lembaga sebanyak 160 judul dalam format buku dan 56 judul dalam format DVD dan CD. Selain itu masih terdapat beberapa jurnal, majalah dan Koran yang dilanggan oleh PUSTAKA. Karena PUSTAKA merupakan perpustakaan khusus, maka sebagian besar koleksi perpustakaan bersubjek ilmu murni dan terapan. Terdapat 49,89% koleksi terapan, 32,16% koleksi murni, dan sisanya koleksi umum. Gambar 2. Diagram subjek kolek Pengembangan koleksi PUSTAKA berasal dari pengadaan melalui proses pembelian atau berlangganan. Selain itu juga dilakukan dengan cara pertukaran koleksi dengan perpustakaan khusus lainnya dengan bidang yang sama, hasil penerbitan lembaga serta penerimaan hibah dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Pengelolaan koleksi mulai dari proses penerimaan sampai kepada shelving dilakukan oleh pustakawan. PUSTAKA juga dilakukan proses preservasi terhadap bahan pustaka khususnya koleksi antiquariat melalui perbaikan naskah asli dan melakukan proses digitalisasi naskah. Terakhir pengelolaan juga mencakup penginputan pangkalan data koleksi melalui pengembangan Inlist sehingga mudah ditemukan oleh pengguna. Selain pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, perpustakaan juga menyediakan beberapa layanan yang akan membantu penggunanya untuk mengakses informasi dengan cara layanan tertutup. Layanan pertama adalah layanan sirkulasi yaitu layanan untuk menerima dan memberikan pesanan koleksi yang diperlukan oleh pengguna serta informasi umum tentang perpustakaan. Kedua adalah layanan baca untuk pengguna yang disediakan di lantai satu perpustakaan. Ketiga adalah layanan anak yang biasanya dipakai oleh siswa sekolah di sekitar perpustakaan. Keempat adalah layanan rujukan. Layanan rujukan merupakan sebuah layanan yang menjawab pertanyaan pengguna perpustakaan akan informasi yang dibutuhkan atau menunjukkan informasi rujukan. Karena PUSTAKA merupakan perpustakaan khusus pertanian maka layanan rujukan yang disediakan adalah layanan dalam bidang pertanian dan biologi baik secara langsung maupun via email atau chat online. Kelima layanan antiquariat yaitu layanan yang berhubungan dengan koleksi kuno yang ada di PUSTAKA. Keenam adalah layanan multimedia yang ditujukan kepada koleksi yang penggunaannya membutuhkan media. Ketujuh adalah layanan informasi terbaru. Layanan ini merupakan sebuah layanan yang memberikan informasi mengenai koleksi-koleksi terbaru perpustakaan. Layanan informasi terbaru biasanya berisi daftar jurnal atau buku terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan. Layanan ini bertujuan agar pengguna mendapatkan fasilitas dan informasi yang terkini, sesuai dengan tugas utama perpustakaan khusus adalah untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkini mengenai suatu topik. Untuk mendapatkan layanan ini maka harus menjadi anggota terlebih dahulu. Layanan kedelapan dan Sembilan merupakan layanan tambahan yang disediakan oleh perpustakaan untuk menunjang terwujudnya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Layanan tersebut adalah layanan bercerita dan layanan literasi informasi. Layanan ini merupakan dasar perluasan layanan yang ada di PUSTAKA. Kedua adalah dana atau anggaran yang dimiliki oleh PUSTAKA. Setiap tahunnya PUSTAKA mendapatkan ≥4% dari anggaran organisasi induknya atau Kementerian Pertanian serta anggaran dana yang berasal dari partisipasi masyarakat yang tidak mengikat. Meskipun telah lebih dari setahun terbentuknya Taman Baca Pustaka, namun untuk anggaran yang diterima masih sedikit karena hanya mengharapkan pada anggaran tak terduga serta anggaran program yang tidak berjalan. “di sini anggarannya gak tentu mba, soalnya kan kalo pengadaan koleksi juga dianggarkan dari PUSTAKA pusat jadi saya cuma terima koleksi. Kalo untuk anggaran program-program di taman baca mah kita dapatnya dari anggaran misalnya ada program pusat yang gak jalan kita terima dari sana mba”. Namun keadaan anggaran yang minim taman baca, program-program berbasis inklusi sosial tetap terlaksana. Hal ini terjadi karena dalam melakukan inklusi sosial hal yang pertama diperlukan adalah kemauan dan kerjasama di dalam perpustakaan khususnya melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam peningkatan inklusi sosial di masyarakat. Oleh karena itu Perpustakaan Kementan ingin mempertemukan program dari Perpustakaan Nasional dengan program pustakawan di kementan yaitu dengan pendirian Taman Baca Pustaka. Di dalam Taman Baca Pustaka semua pihak yang bersangkutan dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pemberdayaan masyarakat konsepnya adalah bagaimana perpustakaan ini walaupun dengan anggaran minimal namun dengan melibatkan stakeholder yang lain itu ternyata bisa dilakukan tanpa biaya sekalipun. Inklusi sosial bisa dilakukan tanpa biaya sekalipun”. Kapasitas Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi untuk mengelola sumberdaya dan peluang yang dimilikinya. Kapasitas atau Faulkner menyebutkannya dengan istilah modal manusia. Modal manusia mengacu kepada sumber daya manusia yang dimiliki dan modal sosial mengacu kepada nilainilai yang dimiliki PUSTAKA. Pertama modal manusia. Sesuai dengan standar yang diberikan oleh SNI, sekurang-kurangnya memiliki 3 orang dengan perbandingan 1:2 yaitu 1 tenaga pustakawan dan 2 tenaga teknis yang ahli di bidang tertentu. Keahlian di bidang tertentu menjadi salah satu hal yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Per tahun 2019, PUSTAKA memiliki dua puluh dua tenaga perpustakaan status pustakawan fungsional. Dengan demikian telah memenuhi standar yang disarankan oleh SNI. “dari program Perpustakaan Nasional yaitu dengan pembentukan perpustakaan desa ada 300 sekian perpustakaan desa di bawah 32 provinsi, nah dari story-nya perpustakaan desa itu kebanyakan tentang pertanian gitu, pas banget dengan bidang kita mba. Makanya harusnya kita kolaborasi dengan perpustakaan desa yang sudah mendapatkan anggaran dari Perpustakaan Nasional untuk melanjutkan apa yang sudah berjalan”. PUSTAKA merupakan perpustakaan khusus di bidang pertanian dan bergerak pada inovasi dan riset teknologi pertanian. Oleh karena itu, PUSTAKA memiliki kemampuan atau keahlian di bidang pertanian untuk membantu meningkatkan pemberdayaan dan kualitas hidup masyarakat petani. Salah satunya adalah dengan melakukan bimbingan teknik dengan komunitas di taman baca khususnya bagaimana pemanfaatan sumberdaya pertanian yang diproduksi oleh masyarakat di Dramaga. Karena memiliki kapasitas dan keahlian di bidang pertanian, maka PUSTAKA menjadikan ini sebagai suatu peluang untuk menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. “di PUSTAKA ini kan mba banyak orangorang yang ahli di bidang pertanian. Ini sangat membantu kita juga para pustakawan untuk lebih memahami bidang ini. Lab kita di Dramaga juga sangat terbantu melalui bimtek yang dibimbing oleh orang-orang yang ahli di bidang pertanian mba”. Peluang Peluang merupakan kondisi atau keadaan yang menunjang organisasi untuk mendapatkan suatu target. Faulkner menggunakan istilah modal sosial untuk menggambarkan peluang. Berikut ini merupakan beberapa peluang yang mendorong PUSTAKA untuk berbasis inklusi sosial. Pertama, PUSTAKA merupakan perpustakaan khusus di bidang pertanian. Hal ini merupakan suatu kesempatan atau peluang bagi pustaka untuk melebarkan layanannya. Hampir semua masyarakat setiap harinya bersentuhan dengan produk pertanian, selain itu pertanian masih merupakan komoditas utama Indonesia. Oleh karena itu, PUSTAKA menjadikan kesempatan ini untuk menjangkau lebih banyak pengguna serta meningkatkan literasi di bidang pertanian dan teknologi pertanian. “Jika kita mau mensejahterakan masyarakat lewat pelaksanaan fungsi perpustakaan, Kementerian Pertanian ini sangat bertanggung jawab terhadap hal itu karena masyarakatnya adalah masyarakat agraris gitu, dimana-mana banyak petaninya. Di lahan sempit sekalipun gitu kan setiap rumah tangga itu bisa bertani, jadi kenapa enggak kita menyentuh inklusi sosial”. Kedua adalah undang-undang yang mendukung proses inklusi sosial. Meskipun berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus tugas utama Perpustakaan Kementerian Pertanian adalah untuk mendukung instansinya dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengambil kebijakan di lembaga Kementerian Pertanian serta membantu penelitian di bidang pertanian, namun pustakawan tidak mau menutup diri untuk menyebarluaskan informasi pertanian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pustakawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melihat dan mengenal pentingnya pelestarian serta sosialisasi dalam bidang pertanian. Ini adalah motivasi para pustakawan untuk memperkenalkan pertanian kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik di mana semua masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan telah membuka kesempatan bagi PUSTAKA untuk terus memperluas jangkauan literasi dan diseminasi teknologi pertanian. “Jadi ada salah satu tugas fungsi perpustakaan yang di UU menyebutkan bahwa dia (perpustakaan) harus memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat. Disitu tidak dibatasi masyarakatnya itu siapa… tahun 2018 perpusnas RI mengumumkan perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai arahan langsung dari presiden, walaupun Perpusnas lebih ke arah perpustakaan umum tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga legal untuk melakukan layanan yang berbasis inklusi sosial”. Selain itu program perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan arahan langsung presiden untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang yang besar bagi PUSTAKA untuk memperluas cakupan fungsinya tidak hanya untuk lembaga induk melainkan juga kepada semua masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanian dan teknologi pasca panen. 3. Program Taman Baca yang Mendukung Inklusi Sosial Pendirian Taman Baca dimaksudkan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjadikan perpustakaan sebagai tempat perkumpulan masyarakat di wilayah RW 5 Balubangjaya. Hal ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengenal perpustakaan dan memanfaatkannya sehingga pemberdayaan juga dapat terlaksana. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan program dan kegiatan yang sesuai. Taman Baca Pustaka memiliki banyak program program sosial untuk menjangkau dan mensosialisasikan pertanian kepada masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam setiap programnya. Program-program yang dilakukan adalah agar masyarakat dapat diberdayakan dalam bidang pendidikan dan literasi, ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan pertanian. Berikut ini adalah beberapa program yang sedang dikerjakan oleh Taman Baca Pustaka. Program Kolaborasi Taman Baca dan IPB Mengajar Program kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pengenalan budaya kepada masyarakat. Peningkatan literasi dilakukan dengan cara membuka perpustakaan sebagai pusat informasi masyarakat. Anak-anak merupakan target utama peningkatan literasi ini. Meskipun demikian hal ini tidak membatasi semua lapisan masyarakat mengakses informasi melalui taman baca. Peningkatan literasi masyarakat dilakukan dengan cara manajemen koleksi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak serta kegiatan mengajar yang mengikutsertakan mahasiswa IPB. Koleksi yang disediakan oleh taman baca biasanya masih berkaitan dengan pertanian seperti buku dongeng dengan tokoh tanaman, selain itu juga buku-buku dengan klasifikasi usia anak-anak dan remaja serta buku-buku ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa IPB. Sedangkan pemberdayaan budaya dilakukan dengan cara memperkenalkan dan mengajarkan anak-anak tentang warisan budaya di Jawa Barat, salah satunya adalah angklung. Setiap hari sabtu dan minggu mahasiswa akan datang untuk mengajari mereka memainkan alat musik angklung. Gambar 2. Belajar bersama di taman baca Gambar 3. Menonton bersama di taman baca Program Post Tani Post Tani adalah program taman baca yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan petani mengenai ilmu dan teknologi pertanian. Melalui pengetahuan yang memadai diharapkan petani dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan modern. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan literasi pertanian yang akan berujung pada pemberdayaan ekonomi petani. Dengan kemampuan pengolahan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Balungbangjaya. Program ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi petani secara langsung ke lahan pertanian, melihat kendala yang dihadapi para petani lalu memberikan solusi yang tepat agar hasil pertanian di wilayah tersebut dapat meningkat. Program Sapa Siswa Program sapa siswa merupakan sebuah kegiatan dimana taman baca bekerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah Balungbangjaya untuk sosialisasi pertanian kepada anak-anak sejak dini. Karena banyak anak-anak yang masih sangat kurang mengetahui tentang apa itu pertanian dan pengelolaannya maka taman baca hadir untuk memberikan solusi. Program sapa siswa ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam bidang pertanian. Program ini dilakukan dengan cara membuat tanaman hidroponik di sekolah yang melibatkan siswa kelas empat-enam. Mulai dari bahan-bahan proses pembuatan wadah hidroponik, penanaman dan pemeliharaannya. Program ini masih cukup baru karena baru terlaksana di bulan Maret 2020. Namun antusias siswa sangat tinggi. "Walaupun pak sekjen, pak menteri menugaskan kita disini untuk menyediakan informasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil, tapi kita gak menutup diri untuk selalu menyebarluaskan informasi pertanian ke anak-anak sekalipun, tujuannya tadi mereka sejak dini mencintai pertanian, gak usah mencintai deh, paling gak mereka aware kalau mereka makan sehari-hari itu berkat petani, banyak gitukan mulai dari nanam, ngolah, panen, dan dan pasca panennya". Gambar 4. Kerjasama taman baca dan sekolah Gambar 5. Pembuatan tanaman hidroponik di sekolah Program Kelompok Wanita Tani (KWT) Program KWT merupakan program baru yang sedang dilaksanakan oleh Taman Baca Pustaka. Tujuannya adalah untuk memberdayakan ibu-ibu demi peningkatan produktivitas dan juga ekonomi keluarga. Selain itu program KWT ini juga bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial antar warga melalui rapat dan pertemuan rutin di taman baca. Program ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu untuk berdayaguna dengan cara memanfaatkan lahan maupun pekarangan rumah sebagai tempat tanaman hidroponik. Kegiatan ini terinspirasi dari keberhasilan program pertanian di Ambon yang juga dilaksanakan oleh perpustakaan kementerian pertanian. Melalui program KWT ini diharapkan ibu-ibu yang biasanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah juga dapat produktif. Target jangka pendek program ini adalah agar para perempuan di Balungbangjaya memenuhi kebutuhan produk pertanian sehari-hari seperti sayur-mayur. Sedangkan target jangka panjangnya adalah menjadikan produk pertanian segar sebagai ikon wilayah Balungbangjaya. Sehingga pemberdayaan ekonomi dapat terlaksana. selain itu program KWT ini juga berkolaborasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Program PKH membantu biaya pendidikan warga sedangkan program KWT membantu produktifitas ekonomi warga. Gambar 6. Kegiatan rapat ibu-ibu KWT Gambar 7. Rapat kolaborasi PKH dan KWT

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan khusus PUSTAKA dapat mengambil peran dan menjadi model dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi perpustakaan khusus instansi pemerintah lainnya dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu: 1. Memiliki sumber daya atau modal ekonomi yang mencukupi baik dalam ketersediaan koleksi dan anggaran. Karena tanpa adanya koleksi yang memadai akan menghambat terlaksananya proses inklusi sosial yang mengacu pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk 2. Memiliki kapasitas atau modal manusia. Modal manusia ini mencakup keahlian di bidang tertentu. Keahlian ini yang dimiliki oleh PUSTAKA adalah di bidang pertanian. Hal ini mendukung program edukasi dan bimbingan yang dilakukan untuk masyarakat yang masih awam tentang teknologi pertanian dan packa panen. 3. Memiliki peluang atau modal sosial. Modal sosial ini mencakup peran sosial PUSTAKA sebagai lembaga yang menaungi bidang pertanian yang merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia. Selain itu peluang juga tercipta dengan adanya undang-undang yang mendukung program inklusi sosial di dalam perpustakaan seperti UU keterbukaan informasi. Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis kepada PUSTAKA Bogor : 1. Karena koleksi yang tersedia di taman baca sebagian besar berupa buku-buku ilmiah di bidang pertanian maka diperlukan koleksi pertanian bersifat umum agar masyarakat awam juga dapat mengerti informasi yang disediakan. Pengembangan koleksi taman baca agar lebih disesuaikan dengan pengguna perpustakaan seperti bacaan umum mengenai pengolahan pasca panen. Koleksi ini akan membantu KWT tidak hanya dalam proses tanam melainkan juga pengolahan hasil panen. 2. Karena taman baca masih kekurangan dana maka dalam tahun-tahun selanjutnya anggaran taman baca sebaiknya dianggarkan secara lebih spesifik untuk program-program berbasis inklusi sosial. 3. Karena taman baca berbasis inklusi sosial sangat bersentuhan dengan masyarakat maka prosedur atau SOP di lembaga perpustakaan dipersingkat sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengikuti program taman baca seperti bimbingan teknik dan pertemuan-pertemuan lainnya. 4. Karena taman baca dikelola hanya oleh satu orang maka diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia khususnya pustakawan untuk manajemen perpustakaan serta membantu staf taman baca dalam melaksanakan program- program taman baca. 5. Karena antusias masyarakat terhadap bacaan sangat besar maka taman baca dapat mengadakan transaksi simpanpinjam namun dengan prosedur dan persyaratan yang jelas. 6. Perlunya kerjasama antar unit dalam Kementerian Pertanian dengan program yang dilaksanakan oleh perpustakaan ataupun Taman Baca Pustaka. Hal ini akan menjadi suatu peluang yang besar dalam memperluas cakupan jangkauan pemustaka yang diharapkan. Selain itu dengan kerjasama antar unit dengan perpustakaan akan membantu mencapai visi dan misi Kementerian Pertanian yaitu penyebarluasan informasi teknologi pertanian kepada masyarakat.