Knowledge Repository Bidang Kelautan dan Perikanan Knowledge Repository of Marines and Fisheries

Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (yang selanjutnya disebut Perpustakaan KKP) merupakan salah satu organisasi pendukung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perpustakaan KKP menyelenggarakan fungsi sebagai pusat dokumentasi seluruh konten lokal yang dihasilkan oleh KKP serta penyebaran informasi kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Perpustakaan KKP mengembangkan knowledge repository pada akhir tahun 2015. Melalui knowledge repository tersebut, Perpustakaan KKP diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan kelautan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, khususnya pelaku di bidang kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut tertuang dalam tagline knowledge repository Perpustakaan KKP yaitu “Building Marine and Fisheries Knowledge”. Repositori tersebut dikembangkan untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarkan terbitan internal yang dimiliki oleh perpustakaan lingkup KKP yang sebelumnya tersebar dan belum terdata melalui sistem yang terintegrasi dengan aplikasi yang ramah pengguna. Namun, hingga saat ini, aplikasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu indikasinya adalah terdapat kerusakan (error) pada aplikasi tersebut dan masih minimnya jumlah terbitan elektronik internal KKP sebagai konten dari repositori, yaitu baru 630 judul dari 1.817 judul yang sudah ada pada aplikasi tersebut. Knowledge repository merupakan wadah bagi informasi digital dari suatu institusi sehingga dapat diakses secara luas oleh pengguna. Repositori perlu dikelola secara berkelanjutan, baik infrastruktur, konten maupun sumber daya manusianya. Knowledge repository juga merupakan upaya pelestarian dan penyediaan akses terbitan internal KKP, khususnya yang berbentuk digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henriyadi (2015) terhadap Repositori Publikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, repositori tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjangkau seluruh potensi sumber daya informasi suatu institusi. Oleh karena itu, penyusunan roadmap pengembangan repositori, serta impelementasi dan sosialisasi pengelolaan informasi melalui repositori perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan sistem berjalan dengan baik serta pustakawan memahami pemanfaatan teknologi informasi dan alur pengelolaan sumber daya informasi secara optimal. Di Perpustakaan KKP, pengembangan knowledge repository bertujuan untuk: (1) mengintegrasikan koleksi yang ada di seluruh unit kerja Eselon I dalam satu wadah; (2) mempermudah pemustaka dalam menemukan kembali informasi sehingga terwujud pelayanan yang prima; (3) mempromosikan konten lokal KKP sehingga mendorong edukasi nilai-nilai kelautan dan perikanan kepada publik; serta (4) memberikan kemudahan kepada KKP dalam memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pengkajian ini bertujuan untuk mengevaluasi knowledge repository bidang kelautan dan perikanan di Perpustakaan KKP.

Pengkajian ini merupakan kajian dasar (basic research) dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui pelaksanaan kegiatan knowledge repository oleh Perpustakaan KKP. Data yang dikumpulan melalui studi literatur mengenai knowledge repository, local content dan perpustakaan khusus, serta observasi yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2016 hingga Agustus 2017. Observasi terhadap tahap awal dari pemanfaatan knowledge repository Perpustakaan KKP dilaksanakan pada Bulan Februari hingga Bulan Juni 2016. Adapun observasi terhadap kendala pengembangan knowledge repository Perpustakaan KKP mulai dilaksanakan pada Bulan September 2016. Adapun untuk observasi terhadap pengelolaan local content di Perpustakaan KKP dilaksanakan dari Bulan Januari hingga Oktober 2017. Dari informasi yang dihimpun kemudian diidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan repositori tersebut.

Grand Design Knowledge Repository Perpustakaan KKP Knowledge repository merupakan sistem atau arsitektur sistem yang menyimpan dan mengelola aset intelektual suatu organisasi agar dapat diakses dan ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Salah satu contoh knowledge repository adalah Dynamic Knowledge Repositories yang digagas oleh Doug Engelbart dan koleganya (Caroll, 2001). Istilah knowledge repository sendiri sebagian besar muncul dalam literatur mengenai manajemen pengetahuan, terutama yang terkait dengan produk-produk komersial. Perpustakaan KKP membangun sistem knowledge repository pada bulan Oktober 2015, kemudian pada Februari 2016 mulai digunakan oleh pustakawan lingkup KKP. Pembangunan repositori ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan koleksi konten lokal Perpustakaan KKP dengan cara menghimpun data terbitan internal KKP yang sebelumnya tersebar di 45 perpustakaan unit eselon I dan II (Tabel 1). Knowledge repository Perpustakaan KKP berfungsi sebagai pusat informasi tentang kelautan dan perikanan. Repositori ini dibangun sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang mewajibkan penyerahan semua jenis karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan atau diterbitkan oleh KKP dan pegawai kementerian tersebut yang dibiayai oleh negara. Knowledge repository Perpustakaan KKP dikembangkan dengan menggunakan platform open source dengan perangkat lunak sistem manajemen pengelolaan perpustakaan Senayan Library Management System (SLiMS) dengan Ubuntu sebagai server serta bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk pengelolaan database. Penggunaan aplikasi open source bertujuan untuk memudahkan dalam penggunaan dan pengembangan oleh pustakawan serta kesesuaian dengan pengelolaan koleksis perpustakaan. Dari segi infrastruktur perangkat keras, sistem knowledge repository Perpustakaan KKP memiliki spesifikasi server HP Proliant DL380G6 dengan RAM 4 GB dan harddisk storage 2 x 146 GB. Jumlah perpustakaan lingkup KKP yang sudah online baru 14 unit kerja (31,11%) (Tabel 1). Hal ini terjadi karena KKP pada tahun 2017 menggagas One Data, yaitu pengelolaan data dan informasi, termasuk Tabel 1. Perpustakaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sifat aplikasi perpustakaan yang digunakan. Nama perpustakaan Sifat aplikasi perpustakaan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan perikanan Online Sekolah Tinggi Perikanan Bogor Online Akademi Perikanan Sidoarjo Online Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan Online Balai Riset Budi Daya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Online Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Online Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Online Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Online Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Online Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Online Balai Riset Perikanan Laut Online Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Online Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Online Balai Penelitian Perikanan Laut Online Balai Besar Pengembangan Budi Daya Air Payau Jepara Offline Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Offline Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Jatiluhur Offline Balai Penelitian Pemuliaan Ikan Sukamandi Offline Balai Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Air Payau Maros Offline Balai Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Air Tawar Bogor Offline Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Offline Balai Budidaya Laut Lombok Offline Balai Diklat Aparatur Sukamandi Offline Balai Riset Observasi Kelautan Offline Balai Riset Budi Daya Ikan Hias Offline SUPM Negeri Ambon Offline SUPM Negeri Tegal Offline SUPM Negeri Sorong Offline SUPM Negeri Pariaman Offline SUPM Negeri Kota Agung Lampung Offline SUPM Negeri Pontianak Offline SUPM Negeri Ladong Aceh Offline SUPM Kupang Offline SUPM Bone Offline Akademi Perikanan Bitung Offline Akademi Perikanan Sorong Offline BAPPL STP Serang Offline BPPP Aertembaga Offline BPPP Tegal Offline BPPP Ambon Offline BPPP Banyuwangi Offline BPPP Belawan Offline Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budi Daya Offline Sekretariat BRSDM KP Offline Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Offline pengaturan domain website, di seluruh KKP melalui satu pintu, yaitu di Pusat Data Statistik dan Informasi, yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap struktur integrasi aplikasi perpustakaan KKP karena seluruh perpustakaan hanya mendapat kuota satu domain website. Oleh karena itu, desain knowledge repository perlu disesuaikan dengan kebijakan. Penyebab lainnya adalah minimnya pembinaan dari Perpustakaan KKP sebagai unit kerja pembina. Hal ini karena anggaran yang terbatas sehingga belum dapat menyelenggarakan pembinaan terhadap seluruh perpustakaan KKP. Kondisi ini diperparah dengan knowledge repository Perpustakaan KKP yang mengalami kerusakan karena terbatasnya infrastruktur sehingga kegiatan dan anggaran untuk sementara dialihkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Grand design knowledge repository Perpustakaan KKP telah disusun yang disebut dengan CERDIKALI (Central Distributed KKP Library Architecture) seperti pada Gambar 1. Dari arsitektur tersebut terlihat bahwa setiap unit kerja eselon I/II memiliki perangkat lunak SLiMS dan seluruhnya terpasang dalam satu server Perpustakaan KKP bersama dengan knowledge repository. Sebagai front end utama, knowledge repository Perpustakaan KKP mengindeks semua data yang terdapat pada SLiMS unit kerja eselon I/II. Kemudian masyarakat mengakses koleksi Perpustakaan KKP melalui knowledge repository. Untuk pengelolaannya, pustakawan di setiap unit eselon I/II bertindak sebagai pengelola data yang bertugas mengisikan (inputting) data melalui SLiMS. Pada saat dibangun, terdapat tiga aplikasi subdomain Perpustakaan KKP yang dapat diakses melalui perpustakaan.kkp.go.id, yaitu: 1. Online Public Access Catalogue (OPAC) dengan direktori perpustakaan.kkp.go.id/new dan perangkat lunak SLiMS yang berfungsi sebagai katalog online untuk melakukan pencarian koleksi perpustakaan; 2. Union Catalogue System (UCS) dengan direktori perpustakaan.kkp.go.id/union dan perangkat lunak SLiMS yang berfungsi sebagai katalog induk yang merupakan gabungan dari katalog-katalog perpustakaan di seluruh KKP; 3. Knowledge repository, dengan direktori perpustakaan.kkp.go.id/kr dan perangkat lunak Drupal yang berfungsi menampilkan karya tulis ilmiah pustakawan dan berita kepustakawanan serta seluruh koleksi yang diinput ke dalam OPAC dan UCS, baik tercetak maupun digital. Fungsi iSLiMS adalah sebagai database sistem Perpustakaan KKP, sementara OPAC dan UCS merupakan fitur dari perangkat lunak tersebut. Fungsi Drupal adalah menggabungkan tiga aplikasi subdomain Perpustakaan KKP. Alasan utama pemilihan Drupal sebagai perangkat lunak berdampingan dengan SLiMS adalah perangkat lunak tersebut memiliki bahasa pemrograman yang paling kompatibel dengan SLiMS. Di dalam UCS Perpustakaan KKP, terdapat 45 perpustakaan yang tersebar di instansi lingkup KKP. Diharapkan seluruh perpustakaan tersebut dapat secara rutin memasukkan bibliografi ke dalam katalog masingmasing dan kemudian terindeks ke UCS. Hingga saat ini, dari seluruh perpustakaan tersebut, baru 14 perpustakaan yang memiliki aplikasi sistem pengelolaan perpustakaan berbasis online. Selain itu, baru 26 perpustakaan yang pernah mengunggah katalog ke UCS (Tabel 2). Knowledge repository juga dapat berfungsi sebagai wadah bagi pustakawan untuk mendokumentasikan karya tulis ilmiah (KTI) dan laporan kegiatan kepustakawanan. Namun sampai saat ini baru satu artikel yang ditulis oleh pustakawan, yaitu terkait dengan penyelenggaraan Forum Komunikasi Pustakawan Lingkup KKP Tahun 2015. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat tautan (link) ke UCS dan OPAC Perpustakaan KKP. Masih rendahnya KTI pustakawan dalam knowledge repository perlu ditindaklanjuti oleh perpustakaan di Unit Kerja Pembina melalui pelatihan mengenai penulisan KTI dan berita serta pengunggahannya ke dalam repositori. Sebelum aplikasi ini diterapkan, terdapat perbedaan subdomain Perpustakaan KKP dengan perpustakaan unit kerja eselon I/II. Sebagai contoh, Perpustakaan pada unit kerja eselon I Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelutan dan Perikanan (BPSDMKP) memiliki subdomain berbasis IBLIMS (Integrated BPSDMKP Library Management System) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menggunakan subdomain berbasis SIDIK (Sumber Informasi Dokumentasi Ilmiah Kelautan dan Perikanan). Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada dasarnya subdomain-subdomain tersebut memiliki basis data yang sama pada sistem manajemennya, yaitu MySQL. Pada tahun 2017, seluruh perpustakaan lingkup KKP yang memiliki sistem pengelolaan berbasis online telah menggunakan SLiMS sebagai aplikasi pengelolaan perpustakaan. Penerapan Konsep Knowledge Repository Perpustakaan KKP Gambar 1. Arsitektur integrasi Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama proses pembangunan knowledge repository, pengelola Perpustakaan KKP sebagai unit kerja pembina melakukan instalasi aplikasi sistem pengelolaan perpustakaan SLiMS ke server perpustakaan unit kerja eselon I/II. Dilakukan pula pelatihan terkait aplikasi SLiMS beserta fiturnya kepada pengelola perpustakaan. Instalasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pustakawan unit kerja pembina melakukan instalasiSLiMS di komputer server unit kerja eselon I/II; 2. Pustakawan unit kerja pembina melakukan pelatihansingkat mengenai cara penggunaan SliMS dan fiturnya kepada pustakawan/pengelola perpustakaan di unit kerja eselon I/II; 3. Pengelola server di perpustakaan unit kerja eselon I/ II melakukan sinkronisasi bahasa pemrograman untuk mengirimkan data koleksi perpustakaan unit kerja eselon I/II ke server perpustakaan unit kerja pembina sehingga dapat terindeks oleh UCS; 4. Pengelola server di perpustakaan unit kerja pembina melakukan sinkronisasi bahasa pemrograman untuk menerima data koleksi dari perpustakaan unit kerja eselon I/II sehingga dapat terindeks oleh UCS. Penentuan server yang sifatnya offline di tiap unit kerja eselon I/II bertujuan untuk menghindari kemungkinan kerusakan pada server utama yang berada di unit kerja pembina. Dengan cara ini, data koleksi perpustakaan unit kerja eselon I/II masih dapat diakses dan dikelola jika server di perpustakaan unit kerja pembina mengalami down. Selain itu, ketidakstabilan koneksi internet di daerah menjadi pertimbangan dalam penentuan server offline. Namun, kelemahannya adalah jika perangkat keras sebagai media penyimpanan data koleksi perpustakaan unit kerja eselon I/II mengalami kerusakan, seluruh data akan hilang. Oleh karena itu, data koleksi perpustakaan unit kerja eselon I/II perlu dilakukan back up secara berkala ke media penyimpanan lain serta dikirim ke server perpustakaan unit kerja pembina agar dapat diindeks oleh UCS. Data pada Tabel 2 menunjukkan Perpustakaan SUPM Tegal memiliki jumlah cantuman terbanyak, yaitu 1.627 (13,75%), diikuti oleh perpustakaan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara sebanyak 1.264 cantuman (10,67%). Sementara itu masih ada 18 perpustakaan yang belum melakukan entri data karena pengelolaan aplikasi belum berjalan dengan baik. Dari segi infrastrukur, kerusakan atau pergantian perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan perpustakaan menyebabkan data hilang dan koneksi ke UCS terputus. Selain itu, sebagian besar pustakawan di KKP belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi sehingga pengelolaan perpustakaan diserahkan kepada tenaga non-PNS atau bagian teknologi informasi yang terpisah dari bagian yang membawahi perpustakaan. Oleh karena itu, Tabel 2. Jumlah Cantuman Perpustakaan Lingkup KKP pada Union Catalogue System (UCS) sampai dengan bulan September 2017. Nama Perpustakaan Jumlah cantuman Sekolah Tinggi Perikanan Bogor Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP 1094 Akademi Perikanan Sidoarjo 348 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan - Perikanan Gondol - Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung - Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta 759 Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan - Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan - Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan - Balai Riset Perikanan Laut - Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo - Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut - Balai Penelitian Perikanan Laut 42 Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara 1264 Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 6 Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Jatiluhur 534 Balai Penelitian Pemuliaan Ikan Sukamandi 41 Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros 2 Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor 2 Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 1248 Balai Budidaya Laut Lombok 1 Balai Diklat Aparatur Sukamandi 254 Balai Riset Observasi Kelautan 631 Balai Riset Budidaya Ikan Hias - SUPM Negeri Ambon - SUPM Negeri Tegal 1627 SUPM Negeri Sorong 6 SUPM Negeri Pariaman 325 SUPM Negeri Kota Agung Lampung 317 SUPM Negeri Pontianak 781 SUPM Negeri Ladong Aceh 756 SUPM Kupang 6 SUPM Bone - Akademi Perikanan Bitung 293 Akademi Perikanan Sorong 1074 BAPPL STP Serang 4 BPPP Aertembaga - BPPP Tegal - BPPP Ambon - BPPP Banyuwangi - BPPP Belawan - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya - Sekretariat BRSDM KP 283 Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya 130 pustakawan menjadi kurang maksimal dalam mengambil tindakan yang terkait dengan pengelolaan aplikasi tersebut. Seringnya pergantian staf, khususnya tenaga non-PNS mengakibatkan transfer pengetahuan menjadi kurang sempurna sehingga proses update cantuman ke UCS menjadi terbengkalai. Lima perpustakaan belum memiliki aplikasi pengelolaan perpustakaan sehingga belum dapat melakukan update cantuman ke UCS. Konten Lokal Perpustakaan KKP Perpustakaan KKP berusaha menghimpun semua jenis karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan atau diterbitkan oleh KKP serta pegawai lingkup KKP yang dibiayai oleh negara dalam knowledge repository. Bentuk-bentuk konten lokal yang dihimpun meliputi buku teks, jurnal, profil instansi, koleksi referensi, peraturan perundang-undangan, statistik, prosiding, bahan rapat kerja, laporan kegiatan, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan penelitian, kliping, ensiklopedi, skripsi, tesis, disertasi, kebijakan, pedoman, direktori, pidato, peta, panduan, serta bacaan anak baik tercetak maupun elektronik. Jumlah konten lokal dalam aplikasi pengelolaan Perpustakaan KKP berjumlah 1.817 judul (Tabel 3). Buku teks merupakan konten lokal terbanyak, yaitu 707 judul (38,91%), diikuti jurnal 194 jurnal (10,67%), dan yang terendah adalah atlas/peta sebanyak 4 judul (0,22%). Guna menyediakan konten lokal lingkup KKP, telah disusun Standard Operational Procedure (SOP) Penulisan Kata Kunci Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Prosedur ini disusun untuk mengindeks informasi koleksi seluruh perpustakaan KKP ke dalam UCS sehingga dapat diakses melalui knowledge repository. SOP ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh pustakawan sebagai pengelola data di pusat maupun unit kerja eselon I/II lingkup KKP. Perpustakaan KKP telah menghimpun koleksi konten lokal berbentuk digital sebanyak 630 judul dari 1.817 judul (Tabel 4). Namun, dari perbandingan jumlah tersebut masih terdapat konten lokal elektronik yang versi tercetaknya belum dimiliki oleh Perpustakaan KKP atau sebaliknya. Oleh karena itu, Perpustakaan KKP terus berupaya menghimpun seluruh koleksi konten lokal, baik yang tercetak maupun elektronik. Salah satu caranya dengan mengirimkan Nota Dinas dari Biro Kerja Sama dan Humas kepada seluruh Sekretaris unit kerja eselon I KKP, yang berisi permohonan pendataan dan penyerahan koleksi konten lokal disertai dengan Tabel 3. Jenis dan Jumlah Konten Lokal di Perpustakaan KKP. Jenis Konten Lokal Jumlah Judul % Buku Teks 707 38,91 Atlas dan Peta 4 0,22 Pedoman 158 8,70 Buletin 20 1,10 Jurnal 194 10,67 Laporan 65 3,58 Kebijakan 71 3,91 Panduan 59 3,25 Profil 69 3,79 Statistik 156 8,59 Majalah 12 0,66 Tugas Akhir 113 6,22 Referensi 25 1,38 Direktori 9 0,50 Bahan Rapat Kerja 25 1,37 Kliping 55 3,03 Prosiding 14 0,77 Pidato 6 0,33 Peraturan Perundang-undangan 49 2,69 Bacaan Anak 6 0,33 Jumlah 1.817 100 informasi serah simpan karya cetak dan karya rekam dari Perpusnas RI. Penghimpunan koleksi konten lokal juga dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada staf KKP yang menghasilkan karya intelektual yang dibiayai oleh negara. Koleksi konten lokal yang dapat dihimpun melalui langkah-langkah tersebut sebagian besar dalam bentuk tercetak. Koleksi tercetak tersebut selanjutnya didigitalisasi guna memperluas akses terhadap koleksi konten lokal tersebut. Namun, penyediaan konten digital memerlukan tempat penyimpanan dengan kapasitas yang memadai (Buehler dan Trauernicht, 2007). Hal inilah yang masih menjadi kendala dalam pengembangan knowledge repository Perpustakaan KKP. Kendala Pengembangan Knowledge Repository Perpustakaan KKP Halaman awal knowledge repository Perpustakaan KKP sebagai front end utama berisi artikel kepustakawanan dan kegiatan perpustakaan terbaru, koleksi dan konten lokal terbaru, serta menu quick search atau penelusuran sederhana. Namun, pada September 2016 terdapat kerusakan pada knowledge repository yang ditandai dengan munculnya notifikasi pada halaman awal dan data yang sudah diisikan pada SLiMS tidak terindeks sehingga tidak muncul pada knowledge repository dan UCS. Setelah dilakukan identifikasi, salah satu perangkat lunak yaitu elastic search bermasalah. Hal ini kemungkinan karena terdapat fitur pada sistem operasi yang tidak kompatibel sehingga perlu di-install ulang dengan melakukan back up data terlebih dahulu. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga perlu dilakukan instalasi ulang dengan OS Ubuntu versi terbaru pada komputer server atau pembelian komputer server baru. Langkah tersebut perlu dilakukan karena OS yang terpasang pada komputer server masih menggunakan versi tahun 2009 dan belum Tabel 4. Data Konten Lokal berbentuk digital/elektronk Berdasarkan Unit Kerja dan Subjek Dominan. Unit kerja Subjek Jumlah (Judul) Inspektorat Jenderal Audit Internal, Audit Eksternal 3 Sekretariat Jenderal Kinerja Pemerintahan, Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Statistik Perikanan 47 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Penangkapan Ikan, Alat Tangkap Ikan, Kapal Perikanan 14 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Budidaya Ikan, Penyakit Ikan 51 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Konservasi Kawasan Pesisir, Masyarakat Pesisir 189 Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Illegal Fishing, Overfishing 29 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Pengolahan Ikan dan Hasil Laut, Gerakan Kelautan dan Perikanan Memasyarakatkan Makan Ikan, Pemasaran Hasil Perikanan 18 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Penelitian Kelautan dan Perikanan 276 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Karantina Ikan, Mutu Perikanan 3 Jumlah keseluruhan 630 Gambar 2. Halaman awal Union Catalogue Server (UCS) Perpustakaan KKP. pernah dilakukan updating atau pengelolaan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Barton (2004) yang mengemukakan bahwa salah satu dari delapan tantangan yang dihadapi oleh universitas dan perpustakaan dalam pengembangan repositori adalah keberlanjutan pengelolaannya. Selain itu, menurut Wu (2015), pengelolaan repositori institusi perlu memerhatikan respons perpustakaan terhadap perkembangan teknologi. Penggabungan tiga aplikasi (knowledge repository, OPAC, dan UCS) menjadi satu aplikasi juga dilakukan dan dapat diakses melalui perpustakaan.kkp.go.id/ knowledgerepository. Penggabungan ini dapat terlaksana karena versi terbaru dari SLiMS telah diluncurkan dan menyediakan fitur yang dapat mengakomodasi UCS, KTI pustakawan dan berita kepustakawanan, serta seluruh koleksi yang diisikan dalam katalog perpustakaan. Setelah instalasi ulang, masih ditemukan kendala pada saat running aplikasi, yaitu ketika mengisikan nomor barcode koleksi dan data anggota. Permasalahan ini muncul karena spesifikasi server kurang memadai guna memenuhi kebutuhan pengembangan perpustakaan digital. Diperlukan RAM (Random Access Memory) minimal 16 GB dan hardisk storage berkapasitas 2 x 1 TB. Sementara kapasitas RAM server Perpustakaan KKP hanya 4 GB sehingga ketika aplikasi dalam keadaan running dan tidak melakukan pekerjaan apapun, kapasitas RAM yang digunakan sekitar 2 GB. Hal ini tentu saja tidak mendukung server untuk menjalankan banyak aplikasi sehingga performa knowledge repository Perpustakaan KKP tidak optimal. Selain itu, ke depan Perpustakaan KKP akan menyediakan file digital konten lokal serta melakukan integrasi data koleksi dengan seluruh perpustakaan KKP sehingga perlu penyimpan berkapasitas 1,9 TB. Berdasarkan perencanaan selama 10 tahun dengan rincian satu file digital buku diperkirakan berukuran 15 MB dikalikan jumlah koleksi Perpustakaan KKP saat ini 7.000 koleksi, diperlukan kapasitas penyimpanan sebesar 112 GB; artikel kepustakawanan sebesar 420 MB; buku dari eselon I/II KKP sebesar 145 GB dengan perkiraan koleksi yang diterima Perpustakaan KKP 100 judul tiap tahun; jurnal dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 27.6 GB; file digital peraturan dari Biro Hukum dan Organisasi 150 GB; file tugas belajar dari staf KKP 4,5 GB dengan jumlah petugas belajar per tahun 54 orang; serta koleksi konten lokal digital sebagai hasil integrasi dengan perpustakaan eselon I/II KKP sebesar 1.140 GB. Kebutuhan server tersebut telah disampaikan kepada Pusdatin KKP untuk segera ditindaklanjuti. Kendala yang terjadi ketika server dan perpustakaan tidak berada pada satu unit kerja eselon II adalah minimnya koordinasi guna menindaklanjuti masalah terkait sistem knowledge repository. Sejalan dengan masalah tersebut, Van Earwage (2008) mengemukakan bahwa tanpa keinginan dan kepedulian dari seluruh staf institusi, knowledge repository yang berkelanjutan tidak akan terwujud. Untuk itu, Perpustakaan KKP secara berkala perlu memberi masukan kepada Pusdatin guna mewujudkan pengelolaan knowledge repository yang berkelanjutan sejalan dengan tren perkembangan teknologi dan informasi. Selain infrastruktur sistem, baik perangkat keras maupun lunak, pengelolaan konten repositori juga perlu diperhatikan. Godfrey (2008) mengemukakan bahwa tujuan penghimpunan koleksi repositori adalah untuk menunjukkan potensi karya intelektual suatu institusi. Melalui repositori, selain dapat membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, juga menjadi sarana promosi koleksi konten lokal. Namun, masih rendahnya partisipasi unit kerja eselon I/II dalam menyerahkan konten lokal yang dimiliki menjadi kendala dalam penghimpunan konten lokal. Setelah pengiriman nota dinas ke seluruh unit kerja eselon I/II, konten lokal yang terhimpun mencapai 401 judul dari 1.817 judul. Belum adanya peraturan yang rinci dan jelas sebagai implementasi dasar hukum penghimpunan koleksi konten lokal menjadikan pendataan dan penghimpunan konten lokal di eselon I/II belum menjadi prioritas. Pengorganisasian, manajemen, dan pengerjaan repositori memiliki langkah-langkah yang kompleks dan terkait satu dengan yang lain, mulai dari penghimpunan data dan digitalisasi, kesesuaian bentuk format, ketaatan pada peraturan terkait hasil karya intelektual dan penentuan standar yang paling sesuai dengan komunikasi ilmiah, serta pengembangan metadata dan infrastruktur repositori (Barton dan Margaret, 2004). Untuk itu Perpustakaan KKP menyusun roadmap yang terdiri atas tahapan-tahapan pengembangan repositori secara berkelanjutan. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah penetapan peraturan terkait dengan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh institusi KKP. Peraturan tersebut bermanfaat untuk menyediakan data yang akurat mengenai koleksi konten lokal, sebagai alat deteksi plagiarisme, serta media promosi koleksi kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN Knowledge Repository Perpustakaan KKP dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan mengenai terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejauh ini, pelaksanaan kegiatan repositori belum dapat berjalan secara optimal karena gangguan (error) pada infrastruktur teknologi informasi sehingga pustakawan tidak dapat melakukan input koleksi dan indexing koleksi ke UCS. Kendala tersebut diakibatkan oleh belum diterapkannya pemeliharaan sistem yang berkelanjutan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Dari segi pengelolaan konten, repositori Perpustakaan KKP belum dapat menghimpun semua terbitan KKP karena unit kerja eselon I/II lingkup KKP belum seluruhnya menyerahkan terbitan kepada Perpustakaan KKP. Untuk pengolahan koleksi repositori, Perpustakaan KKP telah menetapkan SOP Penulisan Kata Kunci untuk diterapkan di masing-masing perpustakaan lingkup KKP. SARAN Dalam upaya mengelola sistem knowledge repository secara berkelanjutan perlu dilakukan: (1) penambahan infrastruktur sistem berupa penyediaan RAM dan harddisk storage dengan kapasitas yang mendukung pengembangan perpustakaan digital; (2) penyusunan desain arsitektur dan SOP integrasi sistem Knowledge Repository Perpustakaan KKP serta sosialisasi penerapan dan integrasi sistem kepada pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkup KKP; (3) penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Mekanisme Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta (4) pelaksanaan digitalisasi konten lokal yang telah terhimpun guna memperkaya konten repositori. Langkah-langkah tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pustakawan dalam menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan sehingga repositori yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal. Integrasi seluruh aplikasi perpustakaan lingkup KKP dan menjadikan www.perpustakaan. kkp.go.id sebagai satu-satunya portal Perpustakaan KKP serta pengelolaan perpustakaan di tiap-tiap unit kerja eselon I/II lingkup KKP secara offline perlu dilaksanakan sehingga informasi lebih cepat ditemukan dan dimanfaatkan oleh pengguna.