Strategi Pengembangan Peran Pustakawan Dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan berperan penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar masyarakat yang berperan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. UNESCO dalam Vidiawati (2017) menyebutkan Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang mencerminkan sangat rendahnya minat baca . Menurut data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca . Berdasarkan hasil survey World Culture Index Score 2018 kegemaran membaca masyarakat Indonesia meningkat signifikan, Indonesia menempati urutan ke - 17 (tujuh belas) dari 30 (tiga puluh) negara. Peningkatan ini merupakan pencapaian yang sangat baik dalam perkembangan literasi Indonesia dan hal ini harus dijadikan motivasi sehingga kedepannya Indonesia dapat semakin mengembangkan sistem manajemen perpustakaan yang lebih baik sehingga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Tahun 2018 Perpustakaan Nasional RI yang didukung oleh Bappenas membuat replikasi program PerpuSeru dan mulai dilaksanakan pada 60 perpustakaan kabupaten . Kemudian tahun 2019 Perpustakaan Nasional dan Bapenas RI menjadikan program PerpuSeru menjadi salah satu program Prioritas Nasional dengan 3 (tiga) tujuan . Tujuan tersebut yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan penguatan literasi untuk kesejahteraan dengan target 300 perpustakaan kabupaten. Program PerpuSeru merupakan pengembangan perpustakaan yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan harapan dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam mendukung penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, salah satu strategi untuk meningkatkan peran pustakawan adalah dengan mengikutsertakan pustakawan dalam diklat dan sosialisasi . Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum sesuai dengan standar IFLA tahun 2006 ialah 1:2500, atau satu tenaga pustakawan melayani 2500 orang penduduk (Perpustakaan Nasional, 2017) . Berdasarkan profil Perpustakaan Umum dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat ( 2019), menjelaskan bahwa, jumlah penduduk Kota bandung berdasarkan radius kedekatan dengan sebanyak 719.685 jika dibandingkan dengan jumlah pustakawan idealnya sebanyak 287 orang . Adapun jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat sebanyak 30 orang. Dengan demikian, kondisi pustakawan umum Provinsi Jawa Barat saat ini tidak ideal. Berdasarkan analisis rasio, terdapat kekurangan pustakawan umum yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan perpustakaan umum dan tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat tidak optimal. Adanya hasil rasio diatas yang menjadi latar belakang penulis merasa perlu mengkaji mengenai peran pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dalam meberikan layanan berbasis inklusi sosial. Apalagi Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) dan menjadi program prioritas nasional sampai dengan saat ini. Program dibuat oleh PERPUSNAS untuk membantu masyarakat dengan nilai pendapatannya yang rendah. Penelitian mengenai perpustakaan berbasis inklusi sosial sebetulnya sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti. Salah satunya dilakukan oleh Prasetya dan Suharso ( 2015), dengan judul penelitian “Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perpustakaan Desa”. Penelitian ini berlatar belakang bahwa Perpustakaan desa sepatutnya menjadi lembaga inklusi sosial, sehingga siapapun dapat masuk ke perpustakaan dan menikmati layanan perpustakaan secara gratis. Namun , yang terjadi adalah perpustakaan hanya dikunjungi oleh kalangan tertentu . Beberapa anggota masyarakat yang lain tidak menyadari bahkan tidak tahu dengan apa yang ditawarkan perpustakaan kepada mereka. Kondisi ini diperparah dengan asumsi pustakawan yang beranggapan bahwa tidak datangnya masyarakat ke perpustakaan adalah pilihan pribadi masyarakat tersebut . Hal ini menjadikan perpustakaan hanya bertugas menawarkan layanan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diterapkannya layanan perpustakaan berbasis masyarakat melalui peningkatan inklusifitas semakin meningkatkan relevansi layanan yang diberikan kepada masyarakat . Selain itu, masyarakat juga merasa bertanggungjawab untuk turut mengembangkan perpustakaan bersama pustakawan. Adapun perbedaan penelitian terdulu di atas dengan penelitian ini , yaitu lokasi penelitian dalam penelitian ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat . Selain itu, penelitian ini bertujuan, yaitu, pertama, untuk menganalisis peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial . Kedua, untuk menganalisis faktor - faktor internal dan eksternal pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial . Ketiga, untuk merumuskan strategi pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial . Dalam mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman dalam dua fungsi antara lain, fungsi - fungsi manajerial dan operasional . Berbagai buku manajemen sudah menjelaskan bahwa fungsi - fungsi manajemen adalah perencanaan ( planning), pengorganisasian ( organizing), pergerakan (actuating ), dan pengawasan ( controlling). Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang - orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya (Siagian dalam Saputra, 2020 ). Manajemen sumber daya manusia sebagai prosedur penting yang menyalurkan orang yang tepat pada posisi dan jabatan yang tepat yang dikenal dengan istilah “ the right man on the right place” (Donald & Brown dalam Waryanto , 2021). Penempatan seseorang dalam jabatan fungsional pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat juga harus didasarkan pada latar belakang pendidikan, kemampuan dan keahlian sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perpustakaan. Manajemen sumber daya adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia dengan melaksanakan fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia secara optimal , sehingga tercapai tujuan perusahaan maupun individu (Malthis & Jackson dalam Waryanto , 2021) . Selain itu, dapat dilihat bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam proses perencanaan hingga pendayagunaan dan penempatan sumber daya pustakawan yang ada pada dinas sebagai upaya mencapai tujuan organisasi dan pengembangan peran pustakawan. Pengembangan SDM Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen dalam upaya memaksimalkan kemampuan dan meningkatkan nilai tambah pegawai sehingga mampu meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan sumber daya manusia menurut Werner dan De Simone (2011) adalah Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia, di dalamnya termasuk pelatihan dan pengembangan ( training and development ), pengembangan karir ( career development ), dan program serta proses dari pengembangan organisasi ( organization development ) . Salah satu bentuk manajemen pustakawan yaitu dengan pelatihan dan pengembangan (training and development). Pengembangan SDM pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tentunya akan memberikan dampak terhadap pengembangan peran pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sumber daya manusia pustakawan merupakan kemampuan dasar pada individu pustakawan yang jika diasah dan diolah dengan optimal dan di berikan ruang untuk menyalurkan kemampuannya maka akan mampu membangun kekuatan berfikir dan berkarya secara yang maksimal dalam pelayanan transformasi perpustakaan berbasis inkluis sosial secara efisien dan efektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan pengembangan sumberdaya pustakawan maka akan meningkatkan profesionalisme kinerja dan etos kerja sesuai tugas dan fungsinya sesuai standar nasional pustakawan. Berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban dalam struktur pengorganisasian baik perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah . Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi terdiri dari semua upaya, keterampilan atau kemampuan semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Strategi dibutuhkan oleh setiap instansi atau lembaga termasuk perpustakaan agar dapat menerapkan sasaran dan tujuan jangka panjang serta alokasi sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perpustakaan. Chandler dalam Nilasari ( 2014) mendefinisikan strategi , adalah penerapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun menurut Ohmae dalam Nilasari ( 2014) , strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien. Manajemen Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat harus mampu melakukan manajemen strategis bagi pustakawan berupa perencanaan strategi dengan menggunakan sumber daya perpustakaan secara efektif dalam usaha menghasilkan pelayanan yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi ( Nawawi dalam Susilo & Sariningrum , 2020 ). Tenaga perpustakaan yang bertugas dalam pelayanan perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Undang - undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 1 bahwa, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang berijazah dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi pada unit - unit perpustakaan instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya ( Soetminah dalam Ginting, Komarudin, & Johan, 2018 ).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang bagaimana Strategi Pengembangan Peran Pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta - fakta yang tampak (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling . Menurut Sugiyono (20 18 ), purposive sampling adalah teknik untuk menentukan infoman berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan. Dalam hal ini informan dipilih berdasarkan penilaian peneliti terhadap pemahaman informan mengenai pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Informan dapat bertambah sesuai dengan informasi dari responden yang telah diwawancarai sebelumnya ( snowballing ). Penelitian yang dilakukan bertepatan dengan pemberlakuan aturan kerja era new normal selama masa pandemic covid19 , tentunya hal ini menybabkan adanya beberapa penyesuaian dalam aturan kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya perubahan jadwal kerja pegawai negeri sipil, perubahan waktu operasional perpustakaan hingga adanya gangguan kesehatan pada subjek penelitian. Namun, dengan kemajuan teknologi mempermudah dalam pelaksaan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Tindakan observasi yang dilakukan peneliti , yaitu dengan mengamati peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi dengan Informan sampai menemukan jawaban jenuh . Adapun jenis dan pertimbangan informan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan urusan perpustakaan , Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Gemar Membaca sebagai yang merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan kompetensi pustakawan , Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai yang merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan layanan perpustakaan , Pustakawan sebagai pengkaji dan penganalisa terkait isu - isu strategis tentang layanan perpustakaan serta Pemustaka sebagai penerima layanan perpustakaan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terutama melalui buku, artikel, dan hasil - hasil penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen yang berkaitan, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2008) . Sedangakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities dan Threaths . Analisis SWOT menurut Wibowo (2019), bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang ( opportunities ), serta meminimalkan kelemahan ( weakness ) dan ancaman ( threaths ). Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat sisesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini meghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S - O, strategi W - O, strategi S - T dan strategi W - T ( Rangkuti , 2015) . Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda - beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2009). Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan kembali data ke lapangan, memeriksa dokumen yang ada serta mengirim hasil wawancara ke email responden untuk mengecek kebenaran hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Pengembangan peran pustakwan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh pustakawan pada prinsipnya dituntut untuk selalu mengutamakan kualitas pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Seorang pustakawan harus memiliki hard skill untuk menunjang profesionalitas kerja dalam menjalankan perannya dalam layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, soft skill yang harus selalu di asah karena profesi pustakawan merupakan suatu profesi yang di tuntut untuk selalu berinteraksi dengan pemustaka dan masyarakat serta spiritual skill yaitu kecerdasan spiritual seorang pustakawan. Sebagai wujud upaya mencapai tujuan pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi jawa Barat melalui bidang BPBGM mengikutsertakan pustakawan dalam diklat dan sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi social , berikut pustakawan yang telah melaksanakan diklat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial : Tabel 1. Daftar pustakawan yang mengikuti diklat NO NAMA JABATAN JENIS 1 Dra. Hj. Ika Candrawulan Pustakawan Madya Diklat TPBIS 2 Dra. Siti Mulyani Pustakawan Madya Diklat TPBIS 3 Ena Ratna Irawati,S.Sos. Pustakawan Madya Diklat TPBIS Sumber: Form data eksisting dan bezzeting pada Bidang BPBGM bulan Desember 2021 Berdasarkan tabel 1 , dapat dilihat bahwa 3 (tiga) orang yang telah melaksanakan diklat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan pustakawan pada tingkat madya. Tentunya hal ini dapat lebih di tingkatkan lagi melihat banyaknya minat pustakawan untuk mengikuti diklat sebagai upaya pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti yang di ungkapkan dalam wawancara pustakawan melalui google form. Dalam form kepada 30 pustakawan, 19 diantaranya mengemukakan pendapatnya bahwa perlu adanya pelaksanaan diklat TPBIS bagi pustakawan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pelaksanaan studi banding dan pelaksanaan advokasi lintas pemegang kebijakan. Analisis SWOT dalam Pengembangan Peran Pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk menganalisis bagaimana Strategi Pengembangan Peran Pustakawan, peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui akibat dari kelemahan dan ancaman yang berusaha dihilangkan dengan menggunakan kekuatan dan peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan peran pustakawan karena dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis adalah menambah keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman . Proses menganalisa faktor - faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi pengembangan Peran Pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : Strengths (kekuatan) Peran pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial memberikan kemudahan kepada pemustaka dan masyarakat karena salah satu fokus pelaksanaannya adalah mengenai bagaimana perpustakaan itu bertransformasi dalam kehidupan pemustaka dan masyarakat dengan membantu memberikan informasi dan pelatihan - pelatihan dari sumber dan ahli yang tepat sesuai dengan bidang ilmu yang di butuhkan. Menurut Pustakawan Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Goals nya itu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan inklusi terbuka sehingga disitu putakawan harus melakukan analisis kebutuhan. Pertama di analisis kebutuhan itu kita mengetahui dulu potensi - potensi di masyarakat baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya yang nanti akan menjadi suatu artefak dalam eksekusi inklusi sosial. Berdasarkan analisis kebutuhan kemudian dipetakan untuk dikategorisasikan, dan program disandingkan dengan kebutuhan informasi dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan . Disini pustakawan bisa menghadirkan ahli memberikan pelatihan – pelatihan kepada pemustaka dan masyarakat , bagaimana cara menentukan harga, cara penjualan melalui e - commerce , bagaimana berkarya melalui fashion semua itu bersumber pada literature yang ada di perpustakaan . Program inklusi sosial ini mengharuskan peranan pustakawan sampai sespesisfik, dengan begitu pustakawan akan terus berpikir untuk memberdayakan masyarakat dengan kemampuan individu dan memanfaatkan sumber daya yang di miliki personal dan daerah serta pustakawan di tuntut bagaimana cara untuk mempromosikan hasil produk dari masyarakat . Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap peran pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan diwujudkan dengan penguatan kompetensi pustakawan melalui bimbingan teknis, pelatihan dan diklat. Kebijakan ini tentu sangat diperlukan mengingat tanggungjawab besar yang diemban pustakawan dalam menjalankan perannya tersebut. Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kompetensi Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Workshop Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Bentuk pengembangan peran pustakawan adalah dengan menjalin kerjasama dengan penta helix yaitu swasta, akademisi, media dan masyarakat. Gambar 1. Hasil Karya program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sumber : Dokumentasi Humas DISPUSIPDA , 2021 Gambar 1 merupakan salah satu hasil karya masyarakat hasil implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklus sosial yang telah di laksanakan oleh pustakawan. Selain itu, putakawan juga melakukan Pelayanan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan terjun langsung ke masyarakat memberikan pelatihan dan berbagi pengetahuan kepada semua kalangan masyarakat dari anak – anak, ramaja dan dewasa. Gambar 2. Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sumber: Dokumentasi Humas DISPUSIPDA , 2021 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis dengan menggunakan google form, program pelayanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bagi pemustaka dan masyarakat diantaranya dengan adanya kegiatan pelatihan baca tulis bagi anak - anak usia 5 tahun ke bawah, pelatihan Bahasa Inggris untuk anak - anak usia 7 tahun ke bawah, pelatihan daur ulang sampah oleh bunda literasi yang menjabat sebagai direktur dari bank sampah. Pelatihan - pelatihan yang di ajarkan sekaligus menjadi dasar untuk pemberian pemahaman oleh pustakawan kepada masyarakat terhadap pelayanan TPBIS. Weakness (kelemahan) Terdapat beberapa kelemahan yang penulis temukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah dari 53 sampel pemustaka yang menjadi informan dalam pelaksanaan penelitian, ada 21 orang atau 39,63% belum mengetahui tentang program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di DISPUSIPDA . Selain itu , kelemahan lain yang ditemukan adalah latar belakang Pendidikan yang diampu oleh pejabat Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat bukan berlatar belakang pendidikan kepustakawanan serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sangat minim sekali. Opportunities (Kesempatan) Peningkatan peran pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah jawa Barat juga mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat . Bentuk dukungan pemerintah pusat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah dengan turunnya dana Dekonsentrasi dari PERPUSNAS RI dari 3 (tiga) tahun terakhir. Dana tersebut digunakan untuk mensosialisasikan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi social kepada Kabupaten / Kota se Jawa Barat. Kemudian jawa barat menjadi pilot project penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilihat dari kesiapan Pustakawan, bahan perpustakaan dan pemustaka. Salah satu Kabupaten/Kota di jawa barat yang menjadi pilot project adalah Kota Sukabumi Kelurahan Cikundul, yang menjadi unggulan dalam transformasi perpustakaan antara lain kolaborasi dengan pondok pesantren dan kolaborasi dengan pembudidaya ikan sehingga perpustakaan tidak hanya melayani peminjaman buku tapi juga menyelenggarakan workshop, pelatihan - pelatihan vokasional, dikolaborasikan dengan para tenaga ahli misalnya penyuluh perikanan dengan kiai pondok pesantren sehingga masyarakat terbina yang mau usaha perikanan. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan koleksi bahan Pustaka yang ada di perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat. Adapun data koleksi buku yang ada di perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Tahun 2021 NO JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN TAHUN JUMLAH JUDUL EKSEMPLAR 1. Stationer 2021 84.145 398.751 2. Ekstensi (keliling) 12.641 38.036 3. Koleksi e book 6.110 6.110 4. Koleksi digital 4.770 17.939 5. Pabukon 1.354 2.738 6. Koleksi Kolecer 82 984 7. Desa/Kelurahan 406 812 8. Pondok Pesantren 145 290 9. Surat Kabar dan Majalah 8.549 48.496 10. Perpustakaan Gasibu 943 2.371 11. Kartografis 63 469 12. Literatur Jawa Barat 6.393 25.517 13. Hasil Implementasi UU No 13/2018 15.708 37.625 14. Koleksi Langka 992 2000 15. Alih Media Koleksi Langka 1.157 1.197 16. Alih Media Naskah kuno 2 2 Jumlah 147.229 586.768 Sumber: Laporan Bidang Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tahun 2021 Threaths (ancaman) Ancaman ( threaths ) yang terjadi dalam pengembangan peran pustakawan dapat mengakibatkan berbagai berdampak kerugian bagi pemerintah, pemustaka, masyarakat dan bahkan untuk pustakawan itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan peran pustakawan yang di lakukan hingga berdampak pada tidak maksimalnya penerapan program pelayanan Transformasi Perpsutkaan Berbasis Inklusi Sosial . Ancaman yang di hadapi tidak hanya berasal dari luar melainkan bisa datang dari pribadi pustakawan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa masih terdapat pustakawan yang belum menyesuaikan diri dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi social dimana telah terjadi pengembangan pada tupoksi dan tanggung jawab pustakawan yang sebelumnya hanya tentang jumlah, seberapa lengkap serta keteraturan literatur yang ada di perpustakaan menjadi bagaimana membantu pemustaka dapat memahami dan melatih ilmu yang ingin di pelajari. Ancaman lain terhadap pengembangan peran pustakawan ini juga berasal dari masyarakat yang belum memahami fungsi program yang dilaksanakan ini. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyusun alternatif strategi dalam upaya pengembangan peran pustakawan dalam layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat yang kemudian disusun berdasarkan IFAS dan EFAS yang menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S - O (strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang), strategi W - O(strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang), strategi S - T (strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman) dan strategi W - T (strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Strategi - strategi tersebut yaitu: Tabel 2. Alternatif Strategi SWOT No IFAS & EFAS Alternatif Strategi 1 Strategi SO a. Pemanfaatan dukungan pusat dan daerah untuk memaksimalkan Peran besar pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. b. Peningkatan kapasitas pustakawan dalam pelayanan terstrukstur dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. c. Pemanfaatan kemampuan kerjasama tim sinergi dan kepercayaan masyarakat dengan didukung fasilitas yang tersedia sehingga menghasilkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. d. Pengembangan komunikasi dan jalinan kerjasama antar pustakawan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. 2 Strategi WO a. Peningkatan kegiatan promosi untuk menarik minat masyarakat tehadap program - program yang diksanakan perpustakaan daerah Jawa Barat. b. Pemanfaatan dukungan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam diklat terkait kepustakawanan berbasis inklusi sosial, Public Speaking dan communication skill secara offline maupun online yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. c. Pemanfaatan pelayanan perpustakaan digital dan aplikasi digital dalam penerapan layanan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. 3 Strategi ST a. Pemanfaatan kerjasama tim sinergi dan pengalaman pustakawan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menghasilkan kiat - kiat baru dan pola pelaksanaan layanantransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang lebih berkualitas dan menarik minat masyarakat kedepannya. b. Penguatan kerjasama antar pustakawan dengan masyarakat yang telah menerima layanan TPBIS dalam mengurangi penolakan masyarakat yang belum menerima layanan TPBIS. c. Pemberlakuan sanksi tegas bagi pustakawan yang belum mau menyesuaikan diri menjalankan perannya dalam pelayanan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. 4 Strategi WT a. Pembuatan akun media sosial khusus perpustakaan daerah Jawa Barat yang aktif mempromosikan program - program pelayanan perpustakaan. b. Perampingan beban anggaran pengadaan sarana - prasarana bukan prioritas selama masa pandemic covid19. c. Penambahan jumlah pustakawan yang turun langsung dan berkomunikasi. Sumber: Peneliti, 2021 Berdasarkan tabel analisa SWOT diatas, selanjutnya penulis merumuskan strategi prioritas pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai , pertama, pemanfaatan kemampuan kerjasama tim sinergi dan kepercayaan masyarakat dengan didukung fasilitas yang tersedia sehingga menghasilkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Kedua, pengembangan komunikasi dan jalinan kerjasama antar pustakawan dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan kerjasama tim sinergi dan pengalaman pustakawan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menghasilkan kiat - kiat baru dan pola pelaksanaan layanantransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang lebih berkualitas dan menarik minat masyarakat kedepannya. Keempat, penguatan kerjasama antar pustakawan dengan masyarakat yang telah menerima layanan TPBIS dalam mengurangi penolakan masyarakat yang belum menerima layanan TPBIS. Strategi prioritas tersebut didasarkan pada hasil penelitian, melalui tabel alternatif strategis dapat dilihat petakan bahwa pemanfaatan dan penguatan jalinan kerjasama antar pemustaka melalui dispusipda dengan pihak - pihak yang berkaitan dengan pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta masyarakat dapat merupakan strategi yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat dan pengunaan anggaran maupun penetapan kebijakan yang lebih minim.

Peran pustakawan dalam pelayanan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah dari segi kebijakan dan penguatan dasar hukum, sarana dan prasarana pendukung yang sukup banyak dan lengkap serta pelayanan perpustakaan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun pelaksanaan oleh pustakawan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bahkan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan perpustkaan. Dibutuhkan berbagai strategi sebagai upaya pengembangan peran pustakawan sehingga mampu mewujudkan tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, seperti pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan transormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melakukan proses pembelajaran dan pelatihan - pelatihan kepada pemustaka dan masyarakat dengan melibatkan tim sinergi yang bertindak sebagai narasumber maupun tenaga ahli dengan dasar Peraturan Daerah dan kebijakan DISPUSIPDA. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan sarana – prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan DISPUSIPDA, selain itu kegiatan ini juga dapat dilakukan secara offline maupun online , pengoptimalan promosi kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, baik secara langsung maupun melalui media sosial . Pengembangan peran pustakawan dengan pelatihan, diklat dan bimtek terkait berbasis inklusi sosial dan communication skill serta Pengadaan Bimtek kepada pengelola perpustakaan agar lebih memahami pentingnya mengenalkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada pemustaka. Berdasarkan pada belum maksimalnya pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ditemukan dalam penelitian, maka sebagai saran konstruktif yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan proses pengembangan peran pustakawan dengan mengikutsertakan pustakawan dalam kegiatan sosialisasi , workshop, bimtek maupun diklat yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pengembangan communication skill pustakawan . Meningkatkan upaya koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik lintas sektor, instansi maupun lembaga dalam merealisasikan kebijaka - kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pelaksanaan dan pengembangan peran pustakawan dalam pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial . Meningkatkan upaya koordinasi dan kerjasama dengan tim sinergi sebaagai upaya meminimalisisr hambatan - hambatan dalam pelakasanaan TPBIS sehingga mampu menyelesaikan hambatan - hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial . Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pustakawan dan tim sinergi kepada masyarakat sehingga mau berpartisipasi membuka diri dalam menerima dan memanfaatkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial , terutama dalam mempelajari, memahami dan mengasah kemampuannya dalam bidang ilmu yang dikehendaki sehingga mampu menigkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sejahtera.