Pengalaman Informasi Pustakawan dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Di zaman yang serba modern ini, seluruh aspek kehidupan terus mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Terlebih setelah adanya kebiasaan hidup baru, akibat pandemi Covid-19. Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan transformasi yang ada. Melihat perkembangan dan perubahan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan, terutama dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Minimnya pengetahuan dan kemampuan serta finansial yang kurang mendukung, mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami krisis di berbagai bidang tersebut. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat penggunanya, tentu saja sangat diharapkan untuk turut serta hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dinarspus Kabupaten Purbalingga, sebagai salah satu unit perpustakaan umum daerah, telah menciptakan dan melaksanakan sebuah program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebuah program pemberdayaan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada, dengan penyelenggaraan kegiatan seminar dan pelatihan mengenai berbagai macam tema dan keterampilan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaannya, program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini juga menggandeng pemerintahan desa, perpustakaan desa, dan berbagai dinas terkait. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pustakawan dengan memberikan berbagai informasi melalui acara seminar dan pelatihan yang mana pustakawan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Dengan berhasil diraihnya kategori perpustakaan terbaik secara terus-menerus oleh Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan awarding yang diadakan Perpusnas, pastinya dalam proses keberlangsungan kegiatan inklusi sosial juga terdapat berbagai hambatan/kendala serta peristiwa dan/atau pengalaman lainnya yang dialami oleh para pustakawan pelaksana program. Adapun, pengalaman-pengalaman tersebut tentunya mampu mempengaruhi perasaan, pemikiran serta tindakan para pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga kedepan, khususnya dalam pelaksanaan layanan perpustakaan dan pengembangan program kegiatan perpustakaan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dengan menggunakan salah satu konsep ilmu informasi yaitu konsep pengalaman informasi (information experience). Pengalaman Informasi yang dialami pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga merupakan pengalaman yang telah dialami pustakawan dan menjadi pengetahuan dan keterampilan baru terkait pelaksanaan layanan perpustakaan di masyarakat dan penyelesaian masalah yang muncul di lapangan, khususnya selama pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pengalaman ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi pustakawan dan/atau perpustakaan lain dalam peningkatan kinerja pustakawan dan pengembangan layanan perpustakaannya. Pengalaman informasi (information experience) adalah perspektif dari konsep ilmu informasi yang melihat suatu fenomena dari segi pandang pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian, mengenai bagaimana ia mendapatkan informasi, bagaimana ia mengolah dan menggunakan informasi, bagaimana ia menjadi informasi, hingga pada bagaimana pengalaman tersebut mampu mempengaruhi pemikiran serta tindakannya di masa yang akan datang. Seperti dikutip dari artikel yang ditulis oleh Prasetyawan (2020) dan Davis (2015) mengungkapkan bahwa melalui penelitian pengalaman informasi, kita dapat memperhatikan: bagaimana orang mengalami informasi, cara mereka terlibat dengan informasi, apa yang mereka alami sebagai informasi, sifat pengalaman mereka dengan informasi, serta pikiran dan perasaan mereka terkait dengan pengalaman informasi mereka. Berdasarkan konsep tersebut, pengalaman informasi pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan program kegiatan berbasis inklusi sosial menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk dikaji dan diketahui sebagai salah satu keterbaharuan penelitian di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi, khususnya dalam konsep pengalaman informasi. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan karena saat ini di Indonesia penelitian tentang pengalaman informasi (information experience) baru sedikit dilaksanakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pengalaman informasi (information experience) antara lain : Heriyanto & Anggitia (2021) yang meneliti tentang pengalaman informasi pustakawan perpustakaan desa. Kemudian, Prasetyawan (2020) yang meneliti tentang pengalaman informasi para pemilih pemula menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran politik. Selanjutnya ada Bruce, Davis, Hughes, Partridge, & Stoodley (2014) yang penelitiannya hanya berkisar pada perspektif pengalaman informasi secara teori. Adapun penelitian lainnya tentang pengalaman informasi (information experience) yaitu penelitian Partridge, Edwards, & Thorpe (2009) dan Somerville & Mirijamdotter (2014) yang meneliti pengalaman informasi pustakawan di tempat kerja serta Savolainen (2019) yang meneliti tentang elaborasi aspek sensorik dan kognitifafektif dari pengalaman informasi. Adapun, penelitian yang membahas tentang inklusi sosial adalah penelitian Junawan (2020), meneliti pengembangan koleksi perpustakaan umum berbasis inklusi sosial yang diharapkan menjadi perpustakaan yang inklusif bagi masyarakat pengguna. Dari kedelapan artikel penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian pengalaman informasi merupakan salah satu kajian yang luas dan mendalam. Oleh karena itu, kajian ini juga akan sangat bermanfaat dan sangat cocok apabila digunakan untuk melihat fenomena pengalaman informasi yang dialami pustakawan dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program perpustakaan yang berkolaborasi dengan masyarakat secara langsung ini dinilai unik dan baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman Informasi Pustakawan dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman informasi yang dialami pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi perpustakaan lain dalam hal pengembangan layanan dan program kegiatan yang akan dan/atau sedang dijalankan. 2. Landasan Teori 2.1 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Merupakan suatu program kegiatan yang dimiliki perpustakaan untuk memberikan koleksi dan layanan kepada para masyarakat penggunanya melalui penyelenggaraan seminar dan pelatihan dengan mengangkat berbagai tema dan keterampilan serta kegiatan lain yang menunjang pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan dengan menggandeng pemerintahan desa, perpustakaan desa dan berbagai dinas terkait. Program transformasi ini merupakan akumulasi dari upaya untuk memperkuat layanan perpustakaan, menawarkan layanan yang mampu menampung dan membantu mengembangkan minat dan bakat pemustaka dengan berbagai kegiatan yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya (Irsan, 2019). Dalam artikel yang dimuat dalam laman Dinarspus Kabupaten Purbalingga, tertulis bahwa program ini merupakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai tindak lanjut yang dilakukan Perpusnas RI dari peningkatan program kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Yayasan Perpuseru di bawah naungan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI). Kegiatan ini diterapkan melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat, dengan stimulan pemberian bantuan koleksi buku, rak buku, komputer, LCD dan televisi, di berbagai tempat di Kabupaten Purbalingga, dari tahun 2017 sampai beberapa tahun terakhir. Secara khusus, program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan perpustakaan desa dan/atau taman bacaan masyarakat, sebagai pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat dengan basis teknologi informasi dan komunikasi, dan tentunya melalui berbagai kegiatan seminar pengetahuan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Adapun sasaran utamanya adalah pemuda, perempuan dan rintisan usaha kecil. 2.2 Konsep Pengalaman Informasi Pengalaman informasi (information experience) adalah perspektif dari konsep ilmu informasi yang melihat suatu fenomena dari segi pandang pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian, mengenai bagaimana ia mendapatkan informasi (melihat bagaimana cara yang dilakukan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang ia inginkan), bagaimana ia mengolah dan menggunakan informasi (melihat bagaimana cara yang dilakukan subjek penelitian dalam mengolah informasi yang ia dapatkan dan bagaimana serta untuk apa informasi itu digunakan), bagaimana ia menjadi informasi (melihat bagaimana subjek penelitian berlaku sebagai informasi, dimana pengalaman yang dialaminya dapat dengan mudah dimengerti oleh penerimanya sebagai informasi), hingga pada bagaimana pengalaman tersebut mampu mempengaruhi perasaan, pemikiran serta tindakannya di masa yang akan datang. Seperti dikutip dari artikel yang ditulis oleh Prasetyawan (2020), Davis (2015) mengungkapkan bahwa melalui penelitian pengalaman informasi, kita dapat memperhatikan: bagaimana orang mengalami informasi, cara mereka terlibat dengan informasi, apa yang mereka alami sebagai informasi, sifat pengalaman mereka dengan informasi, serta pikiran dan perasaan mereka terkait dengan pengalaman informasi mereka. Dalam hal ini ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep pengalaman informasi yaitu (1) orang, meliputi individu dengan pandangan yang dimiliki dan dirasakannya (emosi, latar belakang, pemikiran, perasaan); (2) informasi, dengan bermacam-macam bentuknya; (3) konteks, berupa ruang dimana informasi itu muncul/terjadi (Miller, Davis, & Partridge, 2019). Seperti dalam artikel yang ditulis oleh Bruce et al. (2014) menunjukkan bagaimana pengalaman informasi mengintegrasikan pikiran, perasaan, indera, dan tindakan orang; serta pengaruhnya terhadap sosial dan budaya mereka. Hal ini menandakan bahwa pengalaman informasi dapat dilihat dari berbagai sisi secara kompleks, dengan melihat bentuk dan konteks dari kegiatan atau fenomena yang dialami.

Penelitian menggunakan pendakatan kualitatif, bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2017). Dengan teknik purposive sampling, informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, terdiri dari: 4 Pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga dan 3 Pustakawan Mitra. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dapat saling melengkapi sehingga lebih valid dan lengkap. Analisis data dilakukan dengan thematic analysis, untuk mengetahui pola keterkaitan tema-tema yang muncul dari subjek dan objek yang diteliti (Heriyanto, 2018). Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu dengan cara: (1) Menyusun transkrip wawancara dari setiap informan; (2) Memahami data yang diperoleh pada transkrip; (3) Menyusun kode (coding) berdasarkan data penelitian; (4) Melakukan pengelompokkan (grouping) pada kode yang memiliki makna sama sehingga membentuk suatu kelompok; (5) Menentukan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan 4 tema penelitian terkait bagaimana pengalaman informasi yang dialami pustakawan di Dinarspus Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Adapun tema-tema tersebut meliputi: (1) Program Inklusi Sosial; (2) Kebutuhan Informasi Masyarakat; (3) Profesionalisme Pustakawan; (4) Evaluasi Program Inklusi Sosial. Program Inklusi Sosial Salah satu program kerja yang diunggulkan oleh Dinarspus Kabupaten Purbalingga, adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini dilaksanakan dengan mentransformasikan layanan dan segala bentuk keilmuan dari koleksi terapan yang ada menjadi sebuah kegiatan seminar dan/atau pelatihan-pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini tentunya dibentuk dengan melihat dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat yang ada. Hal ini sejalan dengan Komariah et al., (2021) yang menyatakan bahwa perpustakaan desa harus bertransformasi dari yang tadinya hanya berkutat pada kegiatan dan/atau kebutuhan administratif saja, menjadi perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, ekonomi, rekreasi dan kebutuhan sosial semua lapisan masyarakat. Program ini adalah hasil kerjasama kemitraan antara Dinarspus Kabupaten Purbalingga dengan Yayasan “PerpuSeru” di bawah naungan Coca Cola Foundation dengan inisiator Bill & Melinda Gates Foundation, sampai pada akhir masa kontraknya program ini ditingkatkan dan diambil alih oleh Perpustakaan Nasional dan berganti nama menjadi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Meskipun terjadi peralihan, dalam pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) semua pelaksana masih berasal dari pelaksana program “PerpuSeru” dan para kader daerah yang dianggap telah berhasil menyukseskan program. Tujuan lain dalam pelaksanaan program inklusi sosial ini yaitu untuk mempromosikan perpustakaan, untuk mengubah perpustakaan dari manual menjadi digital, untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan positif masyarakat, untuk mengubah mindset masyarakat tentang perpustakaan, menjadi stimulan bagi pengembangan perpustakaan, untuk mengembangkan 6 literasi dasar, hingga sampai pada upaya dalam menunjang perekonomian. Tujuan ini sejalan dengan Komariah et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa dengan inklusi sosial perpustakaan dikembangkan menjadi pusat/tempat/sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri, melakukan kegiatan berbagi pengetahuan dan keahlian sehingga mereka dapat berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Sasaran program inklusi sosial adalah masyarakat, khususnya perempuan, pemuda, dan rintisan usaha mikro kecil. Dalam kegiatannya, program ini dilaksanakan oleh pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga dengan melibatkan pustakawan mitra dari Perpustakaan Desa, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Bergerak, serta juga melibatkan kerjasama dengan pihak/instansi lainnya di Kabupaten Purbalingga. Dalam bermitra, Dinarspus Kabupaten Purbalingga melakukan penyaringan terlebih dahulu kepada desa-desa yang ada. Adapun syarat yang diwajibkan guna menjadi mitra program inklusi sosial meliputi, desa telah memiliki perpustakaan desa yang aktif, telah memiliki SK Pendirian Perpustakaan Desa, telah memiliki gedung/ruang perpustakaan yang layak, telah memiliki koleksi bahan pustaka, rak buku dan fasilitas penunjang lainnya, telah memiliki struktur organisasi pengelola perpustakaan dan telah memiliki akses Wi-Fi. Berdasarkan pada pengalaman yang dialami pustakawan, ditemukan bahwa terdapat kesulitan yang dialami oleh desa calon mitra dalam memenuhi persyaratan mitra program, desa cenderung merasa takut dan bingung terutama dalam hal pembuatan SK Pendirian Perpustakaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, dalam pembuatan SK Pendirian Perpustakaan, pustakawan Dinarspus akan membantu segala proses pembuatannya, termasuk juga membantu dalam pemenuhan syarat lainnya, sehingga desa diharapkan tidak perlu merasa takut atau bingung kembali. Salah satu cara yang dilakukan pustakawan Dinarspus yaitu dengan menyediakan format file yang dibutuhkan desa dan juga membimbing dalam pengisian datanya. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara, yang menyatakan : “Dibantu, filenya dari kami. Mereka tinggal ngisi nama perpustakaan dan struktur organisasinya, ngedit nama desanya, seperti itu.” (Informan 3, 23 Maret 2022) Dalam kegiatan pelatihan, narasumber merupakan orang yang berkompeten di bidangnya. Bukan hanya dari instansi/pihak terkait saja, melainkan juga diambil dari tokoh masyarakat yang memiliki keahlian/keterampilan di bidang yang dijadikan tema pelatihan. Pustakawan sebagai pelaksana program juga turut membantu narasumber dalam melakukan pembinaan, mengatur dan mengkoordinir masyarakat peserta pelatihan. Hal ini dijadikan kesempatan emas bagi pustakawan untuk menambah relasi dan keahlian/keterampilan nya dalam bidang lain. Adapun dalam perjalanannya, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) semakin mendorong para perpustakaan/desa mitra untuk melakukan usaha dalam mendapatkan pendanaan secara mandiri, seperti melalui fundraising/sponsor. Meskipun terlihat cukup memberatkan perpustakaan desa, hal ini tentunya dimaksudkan agar setelah program selesai dilaksanakan perpustakaan desa masih tetap dapat melanjutkan dan mengembangkan kegiatan inklusi sosial yang telah dijalankan secara mandiri, tidak hanya menunggu dan bergantung pada dana dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk membantu desa mitra, diberikan pembinaan oleh pustakawan Dinarspus kepada para pustakawan mitra mengenai teknik advokasi dan lobbying guna mendapatkan sponsor untuk menambah dana kegiatan perpustakaan. Kemudian, pelaporan kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) dilakukan setiap tahun nya dalam acara Pear Learning Meeting (PLM) yang diadakan oleh Perpusnas. Dalam acara ini setiap mitra program dari seluruh daerah se-Indonesia juga diperlombakan dalam kegiatan Awarding. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk delegasi perpustakaan dari Kabupaten Purbalingga seringkali mendapatkan kategori perpustakaan terbaik. Kegiatan Awarding ini dilakukan guna membantu menunjang pengembangan perpustakaan dan peningkatan semangat motivasi para pengelola perpustakaan untuk lebih maju dalam berkreasi dan berinovasi. Dalam hal ini, para pustakawan juga saling bertukar informasi dan pengalaman, untuk nantinya digunakan sebagai pembelajaran dan upaya dalam memperbaiki dan memajukan perpustakaan nya, saling melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya masing-masing. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Komariah et al., (2021), menyebutkan bahwa inklusi sosial dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat telah dan/atau mampu mendapatkan sumber daya yang ada, mendapatkan peluang, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar, bekerja, terlibat dalam semua kegiatan dan juga bersuara guna mengutarakan pendapatnya. Pernyataan tersebut ternyata sudah sejalan dengan keberjalanan program dalam penelitian ini, dimana dalam pelaksanaan kegiatan inklusi sosial ini tentunya banyak menghasilkan manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat maupun perpustakaan. Tentunya akan sangat bagus bila program inklusi sosial ini terus menerus dilaksanakan, terlebih dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat saja tetapi memiliki tujuan yang sangat luas dan bermanfaat. Selain menjadi upaya perpustakaan dalam mengubah bentuk dan memperluas fungsinya menjadi pusat kegiatan masyarakat, program inklusi sosial juga memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pustakawan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membangun diri pustakawan untuk lebih baik lagi secara pribadi dalam menjalani profesinya dan dapat dijadikan sebagai acuan/bahan pertimbangan yang membantu pustakawan dalam merencanakan dan menciptakan solusi dalam permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga harapannya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga akan meningkat dan lebih terjamin. Kebutuhan Informasi Masyarakat Untuk mengetahui kebutuhan informasi masyarakat di Kabupaten Purbalingga, pustakawan Dinarspus Kabupaten Purbalingga bersama pustakawan mitra, melakukan survei lapangan dengan melihat kondisi desa mitra. Melihat potensi yang dimiliki desa mitra secara fisik dengan mengetahui bidang/sektor pengembangan desa, melihat potensi yang dimiliki masyarakat sekitar, melihat mayoritas mata pencaharian masyarakat, melihat permasalahan yang ada di masyarakat seperti tingkat pengangguran dan limbah rumah tangga, dan juga melakukan survei pengguna perpustakaan melalui angket secara berkala. Seperti yang diketahui bahwa analisis pengguna informasi, dalam hal ini masyarakat, perlu dilakukan agar pustakawan dapat mengetahui setiap porsi kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi (Junawan, 2020). Upaya-upaya mencari tahu kebutuhan informasi tersebut juga dilakukan untuk mencocokkan dan/atau menjadi pertimbangan dalam merancang kegiatan seminar atau pelatihan keterampilan guna menunjang potensi desa mitra, yang disesuaikan juga antara pengadaan koleksi perpustakaan dengan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Utami & Prasetyo, (2019) yang mengatakan bahwa perpustakaan harus menyediakan koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Selain itu, perpustakaan juga diharapkan menjadi sarana rujukan informasi dalam upaya mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pustakawan untuk melihat kebutuhan informasi apa yang paling diminati masyarakat dan peluang apa saja yang ada dan dibutuhkan masyarakat, disesuaikan dengan rentang usia masyarakat yang ada, seperti misalnya diadakannya pelatihan fotografi untuk remaja dan pelatihan pembuatan roti untuk ibu-ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut juga didukung oleh perkataan salah satu informan dalam sesi wawancara yang dilakukan, sebagai berikut: “...kita intinya nanti liat peluangnya lingkungan seperti apa. Artinya, misalkan kaya pemuda otomatiskan kita cari fokusnya di bidang apa gitu, kan kita engga bisa menentukan sendiri, artinya liat situasinya gitu, bisa pelatihan bengkel, pelatihan ikan hias dan sebagainya. Ya, melihat peluang yang ada gitu, jadi ga bisa menentukan sendiri, artinya melihat peluang yang dibutuhkan masyarakat.” (Informan 6, 30 Maret 2022) Setelah mengetahui kebutuhan informasi apa saja yang dimiliki masyarakat, dilanjutkanlah tahap perencanaan kegiatan yang dibangun dengan mempertimbangkan hasil dari survei yang telah dilakukan sebelumnya. Tak jarang pula ada perpustakaan mitra yang mengajukan permintaan khusus kepada pustakawan Dinarspus mengenai pelibatan inovasi dan campuran materi dari bidang keterampilan tertentu, secara khusus, dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diberikan. Seperti permintaan untuk mengaitkan materi pelatihan yang ada dengan permasalahan sampah, menghubungkan upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengolahan limbah dan pelestarian lingkungan pada setiap sesi pelatihan yang diberikan. Selain itu, diberikan pula pelatihan dan seminar khusus guna pemberdayaan perempuan dan remaja, dengan melibatkan kerjasama dengan dinas instansi terkait sebagai narasumber, seperti: pelatihan pembuatan MPASI dan kelas balita/ ibu hamil yang diisi oleh Puskesmas dan pelatihan tentang bahaya narkoba yang diisi oleh BNN. Dalam menjalankan program inklusi sosial, pustakawan baik pustakawan Dinarspus dan pustakawan mitra, harus benar-benar paham dan mengerti kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat nya. Mereka harus bisa memilih dan menyaring kebutuhan informasi mana yang sangat penting untuk dipenuhi secepatnya. Perencanaan kegiatan juga perlu dipikirkan matang-matang, karena dengan begitu pelatihan yang nantinya diberikan akan berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Tak lupa bentuk kegiatan dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan kondisi budaya yang ada, sehingga masyarakat akan lebih nyaman dan tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan. Profesionalisme Pustakawan Pustakawan merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan informasi. Dengan adanya pustakawan, seluruh kegiatan layanan dan pelaksanaan program kerja perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara tidak langsung, pustakawan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan informasi dari masyarakat pengguna nya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Utami & Prasetyo, (2019) yang menyatakan bahwa pada perpustakaan yang telah bertransformasi, pustakawan berperan aktif sebagai mediator yang bertugas untuk membantu pencari informasi menemukan informasi yang mereka butuhkan. Di Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), profesionalisme pustakawan sangatlah berperan penting. Pustakawan Dinarspus dan pustakawan mitra saling bekerjasama, berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan yang mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Dalam pelaksanaan program inklusi sosial ini, para pustakawan telah banyak melakukan berbagai cara guna memenuhi kewajibannya. Dimulai dari cara mencari tahu kebutuhan informasi masyarakat, menemukan informasi yang dibutuhkan hingga membentuk sebuah pola perilaku pencarian informasi, yang kemudian pola perilaku tersebut membentuk sebuah pengalaman informasi. Sebuah pengalaman yang dialami pustakawan selama proses pencarian, mendapatkan, hingga menggunakan informasi. Menumbuhkan sebuah makna hidup tersendiri bagi pustakawan dengan adanya perasaan yang muncul, pola pikir dan pandangan baru hingga pada munculnya perubahan sikap dan cara yang dilakukan pustakawan dalam menjalankan aktivitasnya di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan Bruce (2008) yang menyatakan bahwa pengalaman informasi tidak terbatas pada pengalaman seseorang dalam mencari informasi saja, melainkan lebih menggambarkan sebuah pandangan secara lebih luas dan komprehensif mengenai penggunaan informasi bagi seseorang yang meliputi berbagai dimensi pikiran, perasaan, budaya dan bahasa serta dari kegiatan pencarian informasi yang dilakukan. Dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang dilakukan oleh Dinarspus Kabupaten Purbalingga, juga memunculkan sebuah pengalaman informasi bagi pustakawan, baik pustakawan Dinarspus maupun pustakawan mitra. Pengalaman tersebut terbentuk dari setiap proses yang dialami pustakawan selama pelaksanaan program. Dalam menjalankan tugas membina dan mendampingi masyarakat dalam setiap pelatihan yang diadakan, tak jarang pustakawan mengalami banyak kejadian-kejadian yang unik dan berkesan bagi diri pustakawan. Seperti salah satu informan dari Perpustakaan Desa (Informan 5), yang menceritakan pengalaman uniknya pada saat menjadi narasumber di depan para pejabat daerah dalam kegiatan di Pendopo Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, pengalaman tersebut merupakan pengalaman pertama dan paling berharga yang tidak dapat dilupakan, karena dengan pengalaman itu timbul rasa bangga dan menjadikannya luar biasa percaya diri dalam menjalankan profesinya sebagai pengelola perpustakaan desa. Tak jarang pengalaman unik yang dialami pustakawan juga terjadi dalam bentuk kesulitan dalam menjalankan kegiatan pelatihan di lapangan, seperti salah satu informan yaitu informan 3, yang bercerita bahwa seringkali merasakan kesulitan dalam mengatur peserta pelatihan apabila peserta yang diikutsertakan oleh desa tidak sesuai dengan tema pelatihan yang ada, misalnya saat diadakan pelatihan merajut untuk perempuan dan remaja, namun yang hadir sebagai peserta adalah para lansia dengan mayoritas penglihatannya sudah berkurang, akibatnya pelatihan berlangsung sangat lama dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dari desa harus menambah hari untuk menyelesaikan pelatihan merajut tersebut. Pengalaman-pengalaman unik tersebut oleh pustakawan dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Banyak pandangan baru yang muncul dan mempengaruhi sikap pustakawan dalam mengubah caranya menjalani profesinya sebagai pustakawan, khususnya dalam hal pengolahan emosi, pemecahan masalah dan bersikap selama melaksanakan program inklusi sosial. Banyak perasaan-perasaan yang muncul yang dialami oleh pustakawan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, seluruh informan dalam sesi wawancara mengungkapkan bahwa, baik pustakawan Dinarspus maupun pustakawan mitra, sama-sama merasa senang, merasa puas, merasa luar biasa dan merasa bahagia dalam menjalankan program inklusi sosial, khususnya pada saat pelaksanaan program PerpuSeru. Setelah mengalami peralihan dan menjadi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), memang banyak sekali perubahan dalam program khususnya dalam hal jumlah pengaliran dana yang cenderung lebih kecil dari sebelumnya. Dorongan Perpusnas mengenai upaya yang diharapkan dapat dilakukan perpustakaan desa untuk bisa mandiri, termasuk mandiri secara pencarian dana, ternyata cukup membuat perpustakaan desa yang notabene nya di bawah lembaga pemerintahan mengalami kesulitan. Kurangnya dana yang dialami dan kendala pelaporan online yang juga sering kali terjadi cukup membuat pustakawan dari perpustakaan mitra merasa kurang bersemangat dan merasa kurang diperhatikan. Namun, meskipun dalam kondisi yang sama, pustakawan mitra dari Taman Baca Masyarakat (TBM) yang notabenenya bersifat mandiri dan Perpustakaan Bergerak yang notabenenya bersifat campuran (di bawah naungan pemerintah dan pribadi) dalam hal pendanaan yang minim tidak terlalu diambil pusing, karena mereka terbiasa untuk melakukan upaya pencarian dana secara mandiri, tak jarang pustakawan juga mengambil dana dari kantong pribadi. Hal ini lah yang membuat mereka merasa bangga dan merasa percaya diri untuk tetap konsisten melanjutkan dan mengembangkan kegiatan inklusi sosial yang ada. Hal tersebut menandakan adanya panggilan jiwa dari hati kecil para pustakawan sangat berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan program inklusi sosial. Perasaan mau berkorban dan adanya kepuasan pribadi dari pustakawan saat melihat kegiatan berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar yang muncul, menjadi poin penting dalam penelitian ini. Profesionalisme pustakawan memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan segala kegiatan yang ada di perpustakaan dikerjakan dengan keahlian, rasa tanggung jawab, dan pengabdian, yang dimana tidak akan sama mutu hasilnya apabila dikerjakan oleh selain pustakawan (Purwono, 2013;53). Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa dalam pelaksanaan program inklusi sosial, profesionalisme pustakawan menjadi salah satu poin yang sangat penting. Segala hal yang dialami dan dilakukan pustakawan selama proses pelaksanaannya memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas kontribusi pustakawan dalam keberjalanan program. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pustakawan untuk terus belajar meng-upgrade kemampuan dan pengetahuannya, termasuk dalam hal memanfaatkan peluang, pengolahan emosi dan penyelesaian masalah. Evaluasi Program Inklusi Sosial Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentunya terdapat banyak hal yang dapat dan/atau perlu dilakukan evaluasi terhadap program ini. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, kondisi program inklusi sosial di Kabupaten Purbalingga termasuk sangat baik. Respon mitra dan respon masyarakat terhadap program juga cenderung positif, meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang mendukung. Program dianggap telah relevan dengan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat desa di Kabupaten Purbalingga. Setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan program dan telah menghasilkan manfaat yang cukup berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Namun, ada beberapa hambatan/kendala yang dialami oleh pustakawan baik pustakawan Dinarspus dan pustakawan mitra di Kabupaten Purbalingga, diantaranya yaitu kurangnya tenaga pengelola perpustakaan desa sehingga tak jarang ada perpustakaan desa yang mati akibat tidak adanya pengelola perpustakaan. Pemerintah desa yang kurang mendukung juga menjadi faktor yang menghambat berjalannya program, dibuktikan dengan adanya temuan bahwa tidak semua desa menjalankan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengalokasian dana APBDes sebesar 5% untuk perpustakaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, sebagai berikut : “Iya begitu, jadi ada desa yang meskipun, sebenarnya kan sudah tertulis di Perda ya mba, dana APBDes 5% untuk perpustakaan, secara nyatanya kan ngga semua desa yang menjalankan itu” (Informan 2, 18 Maret 2022) Hambatan lainnya yang muncul yaitu masih ada desa yang menolak untuk diikutsertakan dalam program inklusi sosial, meskipun telah dijelaskan mengenai keuntungan, manfaat dan bantuan apa saja yang bisa didapatkan desa dari pelaksanaan program. Alhasil tawaran tersebut akhirnya dialokasikan ke desa lainnya yang bersedia ikut serta. Hal ini disampaikan dalam sesi wawancara salah satu informan yang menceritakan : “Ada si desa yang ngga mau yaa udah. Sudah dibilangin nanti tinggal menyediakan orangnya saja, semua dari kami. Waktu itu masih PerpuSeru yang anggarannya banyak banget itu. Mereka ngga mau, yaa udah sampai sekarang yaa ngga kita tawarin. Pernah ditawarin dua kali juga ngga mau lagi yaa udah kita alokasikan ke desa lain yang mau” (Informan 2, 18 Maret 2022) Kemudian, jarangnya perpustakaan desa yang memiliki fasilitas Wi-Fi juga sering menyebabkan kurangnya syarat desa untuk menjadi mitra program inklusi sosial, kurangnya koordinasi antara desa dengan masyarakat peserta pelatihan dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk ikut terkadang menyebabkan jumlah peserta pelatihan tidak memenuhi target. Adapun hambatan lain yang sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran pelaksanaan program inklusi sosial yaitu adanya pandemi Covid19 yang mengakibatkan lumpuh dan terkendalanya kegiatan kemasyarakatan selama beberapa waktu sebagai dampak dari pembatasan sosial yang ketat sehingga ruang geraknya menjadi sempit. Untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang dianggap solutif dalam penyelesaian masalah oleh pustakawan, baik pustakawan Dinarspus maupun pustakawan mitra, diantaranya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak desa mengenai permintaan keikutsertaan masyarakat desa dalam usia produktif sebagai peserta pelatihan yang diadakan, melakukan upaya advokasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan upaya promosi perpustakaan secara mandiri dari tiap-tiap mitra program dalam berbagai bentuk dan cara. Adanya upaya-upaya yang ditemukan tersebut mendukung penelitian terdahulu Utami & Prasetyo, (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan transformasi, perpustakaan berubah menjadi sarana rujukan informasi dan pustakawan menjadi mediator yang aktif untuk membantu masyarakat dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan informasinya. Semua hasil evaluasi yang telah dijabarkan diatas, tentunya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksana program inklusi sosial untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik lagi kedepannya.

Dalam mencapai keberhasilan jalannya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, banyak sekali pengalaman informasi yang dialami pustakawan dan berpengaruh besar terhadap perubahan perasaan, pola pikir dan tindakan pustakawan dalam menjalankan profesinya, terutama dalam menjalankan program inklusi sosial. Profesionalisme pustakawan, baik pustakawan Dinarspus dan pustakawan mitra telah berhasil menciptakan suasana kolaborasi yang efektif dan kegiatan yang solutif dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat dan mengatasi permasalahan yang muncul. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat selaku sasaran program dan juga pustakawan selaku pelaksana program. Dari adanya program inklusi sosial ini, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, di Kabupaten Purbalingga cenderung meningkat. Selain itu, keahlian dan keterampilan pustakawan dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna juga meningkat. Kemudian, untuk pelaksanaan program inklusi sosial di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik dan mendapatkan respon yang positif. Adapun beberapa kendala yang dialami oleh pustakawan selama pelaksanaan program inklusi sosial, diantaranya kurangnya dukungan pemerintah desa dan masyarakat, kurangnya tenaga pengelola perpustakaan desa, kurangnya dana, jarangnya ada fasilitas Wi-Fi di desa, sering terjadi ketidaksesuaian sasaran dengan pelatihan dikarenakan peserta program bukan usia produktif, hingga adanya pandemi Covid-19. Beberapa upaya telah coba dilakukan oleh pustakawan, seperti upaya koordinasi dengan pihak desa mengenai permintaan keikutsertaan masyarakat desa dalam usia produktif, upaya advokasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, hingga upaya promosi dalam segala bentuk dengan sasaran yang luas. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, tentunya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pustakawan selaku pelaksana program dan pihak terkait lainnya, guna menciptakan pelaksanaan program inklusi sosial secara lebih baik lagi kedepannya.