ANALISIS IMPLEMENTASIPERPUSTAKAAN DESA BERBASIS INKLUSI SOSIALDAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT:KAJIAN NARRATIVE LITERATURE REVIEW

Inklusi sosial menjadi salah satu unsur penting bagi perpustakaan dalam upaya menjaga eksistensi dan keberlanjutan (sustainability)di masa mendatang. Indikatornya adalah data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) yang menunjukkan bahwa perpustakaan inklusi sosial hingga tahun 2021 telah menjangkau 160 dari 514 kabupaten/kota (31%).1Ruhukail (2021)dalam kajiannya menyatakan bahwa penerapan inklusi sosial memberikan dampak pada peningkatankompetensi pustakawan sekaligus kualitas hidup masyarakat. Bahkan, konsep inklusi menjadi bagian dari kontribusi aktif perpustakaan terhadapsuksesnya implementasi Sustainable Development Goals(SDGs) di Indonesia.2SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)yang diadopsi oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan lingkunganhidup.3Perpustakaan berbasis inklusi sosial memberikanbanyak solusi bagi berbagai permasalahan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kurniasih (2021),program inklusi sosial bertujuan memberikan pembekalanketerampilan dan pengembangan potensi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.4Diharapkan melaluiinklusi sosial,masyarakat menjadi melek informasi dan mampu memanfaatkannya menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai ekonomi.5Karena setiap orang memiliki potensi untuk berkembang yang dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dirinya, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dengan demikian, perpustakaan tidakhanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui penguatan literasi informasi. Program inklusi sosial di perpustakaan memberikan peluang partisipasi masyarakat yang lebih luasdan setara. Kemudahan dan pemberikan kesempatan yang sama pada akses sumber informasi menjadikan partisipasi masyarakat yang rentan atauberpotensi termarjinalkandapat meningkat secara signifikan.7Strategi yang dilakukan perpustakaan mencakup penyediaan koleksi yang relevan dengan kebutuhan dan budaya lokal, penerapan teknologi informasi yang adaptif, pelibatan masyarakat dalam kegiatan produktif, serta inovasi layanan yang humanis dan inklusif. Karena unsur penting dalam upaya peningkatan minat kunjung dan pemanfataan perpustakaan oleh pemustaka adalah tersedianya koleksi lengkap dan tertata rapi sesuai kebutuhan, jaringan internet, pelayanan prima, desain tata ruang menarik, dan ruang interaksi.8Melalui pemanfaatan perpustakaan, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.9Perpustakaan berbasis inklusi sosial juga berkaitan dengan kemudahan dan kesamaan hak akses sumber informasi tanpamengenal latar belakang sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun geografis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi tanpa diskriminasi, baik secara fisik maupun psikologis. Masing-masing individu atau kelompok berhak atas rasa kepercayaan dan kesempatan dari pihak lain agar dapat leluasa berinteraksi dan berkomunikasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki.10Prinsip libraryengagementmenjadi landasan bagi perpustakaan dalam mewujudkan tempat pembelajaran sepanjang hayat melalui kemitraan, profesionalisme, keterbukaan, dan berkeadilan Implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosialmerupakan unsur penting yang harus segera diimplementasikan secara nyataoleh pengelola perpustakaan maupun pemangkukebijakan terkait. Isu inklusi sosial di perpustakaan mulai digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI sejak 2018 yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui pengembangan life skillsdan peningkatan kesejahteraan masyarakat.12Sampai dengan tahun 2021, tercatat sebanyak 344 perpustakaan desa telahmenerapkan program inklusi sosial. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terdapat lima jenis perpustakaan, yakni Perpustakaan Nasional, Umum, Khusus, Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Masing-masing perpustakaan memiliki tugas dan fungsi pelayanan sesuai dengan kapasitasnya. Perpustakaan desa menjadi bagian dari perpustakaan umum karena desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa adalah bagian dari struktur pemerintahan dari sebuah kabupaten/kota. Perpustakaan desa didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan utama sebagai pusat sumber informasi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat desa.13Berdasarkan fungsinya, perpustakaan desa berperan sebagai pusat pemenuhan kebutuhan sumber informasi bagi masyarakat, baik secara konvensional maupun modern.14Perpustakaan desa menjadi salah satu dari empat jenis perpustakaan yang menjadi target pelaksanaan program inklusi sosial, bersama Perpusnas, Perpusda Provinsi, dan Perpusda Kabupaten/Kota.15Sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan, perpustakaan desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudahan akses terhadap sumber informasi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, merupakan bagian dari implementasi inklusi sosial. Meskipun sebagian perpustakaan desa berada di wilayah terpencil, penyediaan akses terhadap buku dan internet tetap harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan berkualitas.16Pada konteks teoretis, Utami dan Prasetyomenyatakan bahwa peran inklusi perpustakaan dapat terwujud ketika terpenuhi lima usur utama, yakni koleksi sesuai kebutuhan, tempat berkegiatan, sarana peningkatan kompetensi, akses sumber informasi berbasis teknologi, Pustakawan sebagai diseminasi informasi dan promosi.17Kerangka ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis implementasi inklusi sosial di berbagai perpustakaan desa. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana setiap perpustakaan telah menerapkan prinsip inklusi secara menyeluruh.Gambar 1. Unsur Perpustakaan berbasis Inklusi SosialSumber: Utami dan Prasetyo(2019)18Tantangan terbesar dalam inklusi sosial adalah kesiapan transformasi peran pustakawan, pengembangan teknologi informasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak.19Tanpa adanya tiga hal tersebut, perpustakaan akan menghadapi berbagaikendala dalam mengimplementasikanprinsip inklusi sosial, khususnyadi perpustakaan desa.Berdasarkan lima unsur perpustakaan berbasis inklusi sosial di bawah, selanjutnya dalam penelitian ini disederhanakan menjadi empat kategori, yakni: (1) koleksi, yang mencakup penyediaan bahan pustaka sesuai kebutuhan masyarakat melalui keragaman jenis dan subjek; (2) layanan, yang meliputi penyediaan akses informasi berbasis teknologi, fasilitas kegiatan produktif, serta sarana peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat; (3) transformasi peran pustakawan, yang menempatkan pustakawan tidak hanya sebagai pengelola koleksi tetapi juga sebagai agen diseminasi informasi dan promosi; serta (4) kerja sama, yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan.Keempat kategori tersebut menjadi dasar konseptual dalam menganalisis implementasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dan efektivitasnya di berbagai konteks. Kategori-kategori ini diharapkan mampu mendorong transformasi peran perpustakaan desa dan pustakawan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta indeks literasi masyarakat yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Dengan demikian, pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dapat menjadi solusi atas beragam permasalahan sosial sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup.20Untuk itu, penelitian tentang analisis implementasiperpustakaan berbasis inklusi sosial dan dampaknya bagi masyarakat desamelalui pendekatannarrative literature reviewpenting untuk dilakukan. Hasil analisisliteratur digunakan untuk merumuskan konsep model perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ideal dan aplikatif,sehingga dapat diadaptasi dan diadopsi oleh perpustakaanlainnya. Evaluasi data yang diperoleh dari literatur digunakan untuk mengidentifikasi unsur utama implementasi, dampak yang ditimbulkan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review, yakni menyusun narasi berdasarkan hasil penelitian atau publikasi terdahulu yang relevan.21Beberapa literatur yang sudah terpublikasi sebelumnya tentang implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dikumpulkan, kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitan tematik. Adapun untuk menjamin kebaruan data, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2020 hingga2024. Dengan demikian, penulis tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi melakukananalisis data sekunder berdasarkan literatur yang tersedia.22Pengumpulan data publikasi dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish(PoP) dengan kata kunci ”perpustakaan desa berbasis inklusi sosial”, yang menghasilkan100 judulartikel. Dari hasil tersebut, empat artikel terpilihsebagai data penelitianberdasarkan tingkat akreditasi jurnal dan jumlah sitasi tertinggi. Berikut adalah alur penelitian berbasis narrative literature review Adapun empat artikelyang digunakan sebagai sumber data dengan kata kunci “perpustakaan desa berbasis inklusi sosial” adalah sebagai berikut:Gambar 1. ScreenshotHasil Unduhan Metadata menggunakan PoPSumber: Publish or Perish (2025)Data hasil PoP selanjutnya diseleksi kembali hingga diperolehempat artikel berdasarkan kualitas publikasi(tingkatakreditasi jurnal dan jumlah sitasi). Keempat artikel tersebutberasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA2, 3, dan 4. Pertimbangan lain dalam pemilihan artikel adalah jumlah sitasi terbanyak yakni 47,14 ,12, 6. Keempat publikasi ini dijadikan bahan analisis dan evaluasi dalam merumuskan konsep implementatif perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Adapun detail artikel terpilih berdasarkan lokasi penelitian, tingkat akreditasi, dan jumlah sitasi adalah sebagai berikut:Tabel 1. Data Sampel Penelitian berdasarkan Kategori dan SitasiNO.LOKASI PENELITIANTINGKAT AKREDITASIJUMLAH SITASI1Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat 24Sinta 2472Perpustakaan Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang 25Sinta 363Perpustakaan Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 26Sinta 4144Perpustakaan Melati Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten magelang 27Sinta 412Sumber: Hasil olahan peneliti (2025)Berdasarkan hasil analisis artikel terpilih,selanjutnya dilakukan evaluasi tematik terhadap aspekkoleksi, inovasi layanan, kegiatan, dan dampak bagi masyarakat. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan dan mengintegrasikan temuan penelitian guna menyusun konsep ideal perpustakaan desa berbasis inklusi sosial, yang meliputi variasi koleksi, inovasi layanan, pemberdayaan sumber daya manusia, sertadampak terhadapkesejahteraan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi diharapkan mampu berperan sebagai pusat pemberdayaan dan peningkatan kompetensi, menumbuhkanrasa saling percaya, menjadi ruang terbuka bagisemua golongan, serta menyediakan akses informasi yangmurah, mudah dan merata bagi penggunanya. Secara prinsip, inklusi sosial dimaknai sebagai implementasi peran perpustakaan dalam menjamin kesetaraan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, serta kemudahan akses terhadap layanan dan sumber informasi

Berdasarkan hasil analisis terhadapempat sampel literatur terpilih,diperoleh setidaknya empat unsurpenting dalam pengelolaan perpustakaan yang menjadi pilar utama perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni variasi koleksi, inovasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui transformasi peran pustakawan, dan jejaringmelalui kerjasama. Berikut adalah rekapitulasi detail unsur yang dapat ditemukan pada masing-masing perpustakaan desa berdasarkan literatur terpilih:Tabel 2. DaftarPemenuhan 4 Unsur Inklusi Sosial di Perpustakaan DesaNO.SAMPEL LITERATURKOLEKSILAYANANSDMKERJASAMA1Perpustakaan Desa 1√√√√2Perpustakaan Desa 2√√--3Perpustakaan Desa 3√√√√4Perpustakaan Desa 4 √√√-Sumber: Hasil olahan peneliti (2025)Data tabel di atas menunjukkanbahwa mayoritas perpustakaan desa mengimplementasikandua unsur utama atau 100% dalam penerapan perpustakaan desa berbasisinklusi sosial, yakni koleksi dan layanan. Sementara itu, unsur sumber daya manusia terpenuhi pada75%,dan unsur kerjasama pada50%. Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut:1.Variasi KoleksiKoleksi menjadi kunci utama keberhasilan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam menjalankanfungsisebagai pusat sumber informasi bagi masyarakat. Pengelolaan koleksi merupakantugas pokokperpustakaan dalam menyediakan sumber informasi bagi pemustaka.29Bisa dikatakan bahwa, koleksi merupakan ruh atau inti dari perpustakaan. Ranganathan (1931)melalui konsep Five Laws of LibrarySciencemenegaskan pentingnyakoleksi bagi perpustakaan melalui prinsipbooks are for use, every reader his book, every book its reader, save the time of the reader, and the library is a growing organism.30Penyediaan dan kemudahan akses terhadap koleksi, baik cetak dan digital sesuai kebutuhan merupakan faktorutama dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan (sustainability)perpustakaan sebagai pusat sumber informasi bagi masyarakat.31Dengan demikian, perpustakaan berbasis inklusi sosial harus mampu menyediakan koleksi beserta aksesnya dengan mudah, murah, dan terbuka untuk siapa saja.Adapun koleksi yang tersedia di perpustakaan desa berbasis inklusi sosial diantaranya adalahpuzzlealfabet, susun ring, lego, horse ball, blokus, permainan tradisional congklak, Al Qur'an dan koleksi braille, buku anak, buku keagamaan, sertakoleksi sesuai potensi daerah. Inovasi koleksi juga dilakukan melalui pemanfaatan media digital dengan adanya Kotak Buku Digital (KOBOK) dan Darling (sepeda readkeliling).2.Inovasi PelayananPelayanan adalah penyediaan prosedur pemanfaatan koleksi sebagai sumber informasi sesuai kebutuhan. Dengandemikian, layanan yang menarik dan implementatif merupakan jaminan tingginya pemanfaatan koleksi dan fasilitas di perpustakaan.32Jadi, tidak mengherankan jika koleksi dan layanan menjadi pilihan utama bagi seluruh perpustakaan desa dalam upaya penerapan inklusi sosial. Karena koleksi merupakan media penyedia sumber informasi, sedangkan layanan adalah sarana atau cara pemanfaatannya.Inovasi layanan dimulai dengan adanya standardisasi pengolahan dan pengelolaan koleksi di perpustakaansesuai standar, kemudahan akses sumber informasi berbasis teknologi, pembuatan kartu anggota, akses pemanfataan koleksi (pinjam dan kembali), alih media dokumen (koleksi dan surat tanah), literasi digital, silang layan, kelas dongeng dan mewarnai bagi anak, pendampingan bagi disabilitas, akses internet, dan peringatan hari besar baik agama maupun nasional. Adapun layanan berupa pelatihan meliputi mitigasi bencana, pemberdayaan petani, penggunaan mesin las listrik, Masterof Ceremonies (MC), dan pidato menggunakan bahasa Jawa 3.Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Transformasi Peran PustakawanPeningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu indikator utama implementasi inklusisosial di perpustakaan karena terjadinya transformasi peran pustakawan. Peran sebagai pengolah dan penyedia sumber informasi berkembang menjadi agendiseminasi informasi dan promosi. Peran pustakawan di era modern berubah menjadi mitra pemustaka, pengemas ulang informasi, dan promotor layananperpustakaan.33Peran pustakawan yang sesuai ekspektasi menciptakan pelayanan prima di perpustakaan sekaligus memudahkan pemustaka dalam mengakses sumber informasi untuk peningkatan kompetensi.Upaya peningkatan kompetensi SDM meliputi pelatihan literasi digital, pemasaran digital(digital marketing), pembukuan harga pokok produksi dan penjualan, alih media surat tanah, pelatihanMaster of Ceremonies(MC), pidato berbahasa Jawa, budidaya salak, pengelasan listrik, pengemasan produk, pengolahan ikan, pengembangan pembelajaran jarak jauh dan pengelolaan digital library, pembuatan handicraftdari limbah kertas dan plastik, serta pembuatan pupuk organik.4.Jejaring melalui KerjasamaUnsur kerjasama tidak dapat dipisahkandalam unsur perpustakaan berbasis inklusi sosial karenatidak ada perpustakaan yang memiliki sumber daya paling lengkap, mulai koleksi, pelayanan, maupun sumber daya manusia. Oleh karenanya, kerjasama sangat diperlukan, baik antarperpustakaan, dengan lembaga pendidikan, instansi, ataupun dengan kelompok Masyarakat.34Adapun kerja sama yang dilakukan meliputi kolaborasi dengan lembaga pendidikan (STIKes Kuningan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Sekolah Dasar Pasayangan); kelompok masyarakat (Posyandu, Pos Bina Terpadu, tokoh masyarakat); serta instansi pemerintah (Bapusipda Jawa Barat, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarsipus) Kabupaten Kuningan, Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Ponorogo, dan Dinas Pertanian dan Perikanan Ponorogo).Empat unsur perpustakaan berbasis inklusi sosialmemberikan beragam dampak bagi masyarakat, seperti percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi informasi, dan kesejahteraan sosial-ekonomi.Dampak lainnya adalah peningkatan literasi informasi berbasis teknologi, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui aspekpendapatan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan disebabkan konsep inklusi sosial dapat menarik minat kunjung dan partisipasi lebih banyak orang di perpustakaan.35Perpustakaan desa juga memiliki kendala dalam implementasi konsep inklusi sosial yang terbagi dalam tiga kategori, yakni teknologi, kerjasama, dan antusiasme masyarakat. Kendala teknologi informasi di setiap perpustakaan ditunjukkandengan belum tersedianyakatalog daringOnline Public Access Catalog(OPAC)yang menyebabkan akses terhadap koleksi cetak menjadi kurang efisien. Penelusuran manual koleksi cetak tentu lebih membutuhkan waktu dibandingkan jika menggunakan search engineyang dikelola secara sistematis. Pemanfaatan teknologi otomasi di perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas sertacitra lembaga.36Kendala lain adalah ketergantungan pada kerjasama eksternal dalam penyediaan layanan prima bagi pemustaka. Sumber daya yang terbatas menjadikan kerjasama lintas lembaga sebagai strategiprioritas pengembanganperpustakaan desa. Melalui kerjasama dengan pihak eksternal akan diperoleh keuntungan berupa teknologi, koleksi, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, kendala antusiasme masyarakat terhadapprogram perpustakaan masihbelum sesuai harapan, baik dari segi partisipasi maupun dukungan kontribusi. Konstruksi sosial masyarakatmasih memandang perpustakaan sebagai lembaga tradisional dengan aktivitas terbatas dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten

Implementasi konsep inklusi sosial di perpustakaan desa dapatdilakukan melalui penyediaan empat unsur, yakni variasi jenis koleksi, inovasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui transformasi peran pustakawan, dan berjejaring melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Empat unsur inklusi sosial menjadi prioritas bagi masyarakat dalam melakukan akses dan pemanfaatan perpustakaan, baik sebagai pusat sumber informasi maupun sarana berkegiatan. Tujuannya adalahsebagaisarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui akses sumber informasi yang mudah, murah, melimpah, dan ramah.Konsep inklusi sosial di perpustakaan desa memberikan beragam dampak positif bagi masyarakat, mulai dari peran perpustakaan sebagai tempat berkegiatan sekaligus sarana pemecahan masalahyang dihadapimasyarakat. Dampak lainnya adalah meningkatnya literasi teknologi, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup dengan indikator kemakmuran, kesehatan, dan pekerjaan. Sedangkan kendala yang dihadapi berkaitan dengan ketimpanganpemanfaatan teknologi informasi akibatketerbatasan sumber daya, ketergantungan pada program kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraanlayanan, dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah.Dengan demikian, perpustakaan desa berbasis inklusi sosial memiliki peran strategis sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan literasi informasi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.Penelitian selanjutnya disarankan untuk meninjau efektivitas model inklusi sosial melalui studi empiris lapangan,agar dapat mengukur dampak secara kuantitatif.