Straegi Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 dunia dikejutkan olehwabah infeksi, infeksi yang disebut Covid-19 atau Coronavirus adalah infeksi yang dapat menyebabkan kondisi nyeri pernapasan hebat yang menyebabkan penyakit virus terhadap paru-paru dan kematian pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Wilayah Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Infeksi dimulai di Pasar Makanan Huanan di Wuhan, yang telah terhubung dengan kasus-kasus yang barubaru ini dikonfirmasi. Hal ini dikarenakan terhadap interaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan tingkat kebersihan paling rendah, laporan juga menunjukkan bahwa di pasar itu ada transaksi penjualan binatang liar secara terbuka, termasuk seperti ular, landak dan rusa. Awal dari infeksi tidak ada gejala yang jelas, Namun, tidak diragukan lagi muncul pada kelelawar, kemudian, pada saat itu, virus tersebut bermutasi ke arah manusia melalui binatang liar lainnya (Muhamad Azhar, 2021).Ketika berkembangnya varian baru virusmengarah terhadap baju perlindungan (APD),khususnya tes antigen dan PCR virus Corona, adalah beberapa faktor mengapa penyebaran infeksi menjadi begitu besar di berbagai wilayah, khususnya untuk Indonesia. Karena penyebaran pandemi dan penularan infeksi virus Corona, banyak individu yang lemah dan tercemar, belum lagi menyebabkan kematian. Tidak hanya itu, tidak adanya alat pertahanan individu untuk tenaga medis menyebabkan staff klinis, misalnya, Dokter dan petugas benar-benar tidak berdaya dan beberapa terkontaminasi dengan infeksi Corona virus. Di sini otoritas publik dicoba dalam semua strategi dan pedoman apakah itu memenuhi peraturan pemerintah yang baik atau apakah upaya dalam straegi komunikasi publik tersebut telah telah terpenuhi (Muhamad Azhar,2021).Ada kelalaian yang diakui dengan tegas bahwa negara yang memaksa, dalam beberapa hal berkaitan dengan pencapaian krisis, adalah negara yang diwajibkan oleh rencana permainan institusional dan yang memajukan kebebasan individu. Bahwa aktivitas publik yang menarik akan berkembang di mana ada tanggung jawab dan diskusi terbuka. Keyakinan ini dibangun dengan cara bahwa administrasi yang dikelola negara tersebut memiliki motivasi yang lebih baik untuk mengevaluasi peluang kesejahteraan dan kemampuan untuk merangkul pengaturan penting yang mendorong untuk menghentikan penyebaran penyakit (Timothy Besley dan Sacha Cart,2021).Untuk memberikan layanan kepadapublik kepada masyarakat umum, Pemerintahmengandalkan standar hierarkis yang patut dicontoh dari spesialisasi di divisi atau organisasi, metodologi korespondensi publik melalui divisi pengaturan, serta kantor polisi, perpustakaan, dan administrasi senior yang membutuhkan penguasaan luar biasa. Otoritas di kantor yang berbeda dengan orang pada umumnya dengan berbagai cara, Memberikan data eksplisit untuk setiap divisi ke penguasaan mereka (Timothy Besley dan Sacha Cart,2021).Meningkatnya jumlah pasien, kurangnyaperalatan pertahanan individu untuk pekerja Kesehatan yang terbatas untuk memberikan perawatan menambah kekhawatiran tentang penularan di daerah yang sulit dikendalikan. Pandemi telah memberikan tekanan yang sangat besar pada kerangka perawatan medis Indonesia, dengan laporan kekuranganpasokan medis dan meninggalnya pekerja kesehatan karena jumlah mereka terus meningkat. Keadaan darurat klinik darurat tetap ada ketika para spesialis mengemukakan bahwa batas gabungan dari 132klinik yang ditugaskan untuk merawat Corona virus jauh dari memuaskan dengan perangkat pertahanan untuk pekerja klinis yang sulit ditemukan, infeksi pernapasan yang disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, otoritas publik akhir-akhir ini mengubah empat menara loteng dari wisma peserta Asian Games 2018 di Jakarta menjadi klinik untuk merawat sekitar 24.000 pasien virus corona (Syefiq Marliaz,2021).Provinsi Jawa Barat dengan berbagai Kabupaten dan Kota membentuk komunikasi melalui media sosial, media massa dan cetak sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan publik, mahasisiswi Kota Sukabumi telah melakukan contoh komunikasipublik yang digunakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat konsekuensi untuk adopsi dan penggunaan komunikasi publik. Sementara komunikasipemerintah pusat dapat mempengaruhi kebijakan untuk membentuk komunikasi publik denganmenggunakan banyak Kota memungkinkan provinsi Jawa Barat dalam pemilihan sosial masyarakat khususnya mahasiswi dalam memahami komunikasi publik di platform media dan ruang lingkupkomunikasi (Eric S. Zeemering,2021).Pandemi virus corona yang melanda di seluruh dunia apalagi varian baru yang terus bermunculan sampai pada tahun 2022, di Indonesia sendiri sekitar maret 2020 virus corona pertama kali menggemparkan masyarakat Indonesia, varian-varian baru terus menerus muncul hingga sampai saat ini pada tahun 2022 sudah dua tahun pandemi Covid-19 melanda di Indonesia. Berbagai kebijakan di sektor ekonomi telah dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk menanggapi pandemi virus corona. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun straegi komunikasi yang efektif dapat diterapkan oleh Sebagian besar negara di dunia karena Masalah kesehatan ini berkaitan erat dengan kebiasaan hidup dan ketertiban sosial dalam masyarakat (Ratnaningsih Hidayati,2021).Kasus virus corona di Indonesia (MukhammadSahlan,2021) dimulai pada pertengahan tahun 2020 Hingga pertengahan tahun 2022, pilihan isu virus corona menambah kehebohan publik.Hingga Februari 2021, korban positif virus corona telah menghubungi 1.000.000 orang. Kemudian lagi, otoritas publik banyak berbicara tentang rasionalisasi politik dalam menangani virus corona yang menghambat strategi yang mereka lakukan. Ini memengaruhi penilaian umum, yang didukung oleh komunikasi luas. Komunikasi yang luas membingkai kekuatan organisasi virtual, yang menjadi alasan perkembangan ini menunjukkannya. beberapa data dari komunikasi yang luas, telah membuat daerah setempat melakukan latihan cepat dengan tugas mengedarkan panduan penanganan virus corona di luar jangkauan otoritas publik.Jawa Barat merupakan salah satu wilayahyang paling terkena dampak pandemi virus corona (Lenie,Nanda,Fitriyah,2020), dimana pada triwulan II tahun 2020 perkembangan keuangan provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 5,98%, di bawah normal normal masyarakat kurang dari 5,32 %. Padahal pada triwulan kedua terakhir tahun 2020, perkembangan moneter Jabar tercatat pendek 4,08%, masih di bawah perkembangan normalmasyarakat yang kurang 3,49%. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi pemerintah bersama Jawa barat untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi kembali normal.Jawa Barat dan Pemulihan ekonomi publik ditengah penyebaran pandemi yang sangat penting bagi daerah setempat adalah data yang tepat dapat dipercaya dan pasti untuk penyebaran strategi komunikasi yang lebih luas. Otoritas publik merupakan pihak fundamental yang dapat diandalkan sebagai sumber data sekaligus pihak yang paling mampu mengatasi persoalan pademik yang belum pernah terjadi dalam skala dunia sebelumnya. Teknik strategi komunikasi yang tepat diharapkan dapat memerangi pandemi sekaligus membatasi infodemik (Lenie, Nanda, Fitriyah, 2020).Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah bagaimana strategi komunikasi publik di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dapat digunakan oleh Mahasiswi perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sukabumi terhadap prinsip-prinsip Strategi Komunikasi dan bagaimana strategi yang dilaksanakan Pemprov Jawa Barat menjadi simbol untuk komunikasi publik mahasiswa.

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mencari tentang Langkah-langkah strategi komunikasi publik Jawa Barat yang dilakukan dapat dilakukan oleh Mahasiswi-MahasiswiKabupaten Sukabumi berdasarkan prinsip-prinsip Strategi Komunikasi serta bagaimana strategi yang dilakukan pemprov Jawa Barat jadi simbol komunikasi publik untuk mahasiswa (Mulyana,2013) menyebutkan bahwa penyelidikan studi kasus yang baik harus dilakukan secara lugas sesuai dengan kasus yang sedang diperiksa.Disampaikan Sugiyono (2013) Namun, datastudi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui kasus serta kasus yang diteliti. Inti dari kasus adalah untuk menyelidiki elemen tunggal atau kekhasan (kasus) dari periode dan tindakan tertentu (dapat berupa interaksi, pembentukan atau pengumpulan), dan mengumpulkan data poin demi poin menggunakan teknik informasi yang berbeda selama kasus tersebut.Menurut (Creswell, 2016) mendefinisikanstudi kasus sebagai penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek, atau “kasus”, yang dilakukan secara menyeluruh, menyeluruh, dan mendalam dengan menggunakan berbagai sumber data. Dalam Penelitian studi kasus menurut ( Moleong, 2021) tidak menganggap fenomena sebagai variabel; namun, penelitian studi kasus memberikan prioritas utama penelitiannya sendiri. Studi kasus adalah realitas dunia nyata yang memiliki batasan yang jelas dan berasal dari peristiwa.Ada 5 mahasiswa yang menjadi narasumberdalam ulasan ini (AN, FN, RH, AA dan MN).Mereka adalah mahasiswa yang menimba ilmu di STISIP WidyaPuri Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sukabumi.Narasumber sudah selesai beberapasemester, kira-kira 3 semester. Eksplorasi ini bersifat subyektif dengan mencari, menyelidiki, dan membedah mahasiswi STISIP WidyaPuri Mandiri Pemerintahan Sukabumi dan saat ini sedangmelanjutkan kuliahnya di STISIP Widya Puri Mandiri Sukabumi.Penulis mengumpulkan data untuk penelitianini melalui wawancara mendalam, dimana informan dan peneliti bertemu secara langsung. Patton dalam (Creswell, 2016) menegaskan bahwa wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pemikiran orang lain. Peneliti dan informan terlibat dalam diskusi terfokus tentang masalah yang sedang diselidiki selama wawancara mendalam. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan uji keabsahan data atau member check.

Candid Snowden mengatakan (2020): “Seperti semua pandemi, virus Corona bukanlah kejadian yang tidak direncanakan atau tidak teratur”. Meskipun memicu kerentanan, kejadiannya tidak termasuk dalam domain “kerentanan ekstremis” (Karen B.Sanders,2020) di mana orang pada umumnya juga tidak tahu apa yang terjadi di keadaan yang tidak biasa.Perbedaan cara penanganan negara majudengan negara berkembang (Chingching Chang, 2020) dalam melakukan komunikasi publik terhadap masyarakat yang menjadi saling tindih apalagi dengan adanya perbedaan vaksin di Indonesia sendiri menggunakan vaksin 1-2 dari china yakni sinovac sedangkan negara maju seperti Amerika, Inggris menggunakan pfizer, moderna, astrazeneca. Program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi booster dilakukan pada awal tahun 2022 data didapatkan dalam penelitian ini dari 5 mahasiswi masih ada 2 mahasiswi yang belum melakukan vaksinasi 1-2.Capaian Target Vaksinasi Covid-19 pertanggal 31 Agustus hingga 31 Januari 2022 Berdasarkan data Kementrian Kesehatan hingga 31 Agustus 2021 sebanyak 99,5 juta dosis vaksin pertama dan 36 juta dosis vaksin kedua. Secara nasional target vaksinasi dosis pertama dan kedua adalah sebanyak 208.265.720 orang, sehingga capaian vaksinasi dosis pertama adalah sebanyak 30,3 persen, dan dosis kedua 17,22 persen (Lenie,Nanda,Fitriyah,2020).Strategi Komunikasi Publik melalui aplikasi peduli lindungi mendorong masyarakat untuk vaksin dengan cara menggunakan aplikasi tersebut di tempat perbelanjaan/mall, tempat wisata. Permasalahan yang menggiring opini publik yakni pernyataaan mudik boleh pulang kampung jangan slogan tersebut sangat diingat oleh publik karena kesalahpahaman komunikasi publik yang membuat kepercayaan publik terhadap adanya Covid-19 semakin menurun yang membentuk hoaks (Ali,2020).Hoaks dan Penanganan Pandemi Covid-19sepanjang januari hingga juni 2021, Kementrian Komunikasi dan informatika mencatat adanya 1.735 sebaran berita bohong (hoaks) menyangkut soal vaksin dan Covid-19 sejak Januari hingga 12 juli 2021 di berbagai platform media sosial. Hoaks terbanyak ditemukan di Facebook. Dari 1.735 hoaks seputar Covid-19, total sebarannya mencapai 3.777 postingan, kemudian ditindak lanjuti untuk diturunkan sebanyak 3.340 postingan dan yang sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum mencapai 113 hoaks (Lenie,Nanda,Fitriyah,2020).Sementara dari 3.777 postingan hoaks seputar Covid-19 diposting di Facebook 3.155 hoaks, Instagram 26 hoaks, Twitter 547 hoaks dan Youtube mencapai 48 hoaks, Dari jumlah tersebut penegak hukum telah menindaklanjuti sebanyak 2.801 hoaks di Facebook, Instagram 22 hoaks, Twitter 472 hoaks dan Youtube mencapai 45 hoaks (Lenie,Nanda,Fitriyah,2020).Komunikasi publik pemerintah otoritas publik terkait virus corona (Lenie, Nanda, Fitriyah,2020) dianggap lemah dan tertutup, sehingga pusat pemerintahan yang bebas seputar kebutuhan data yang akan disampaikan kepada masyarakat umum.Otoritas publik dapat meningkatkan kerentanan di tengah keadaan darurat jika tidak melakukan korespondensi publik yang berpengalaman dan terfasilitasi.Srategi komunikasi publik berpengaruh dalam membentuk pesan terhadap khalayak termasuk dalam menyiratkan sinkronisasi aktivitas, gambar, pesan, dan berbagai jenis komitmen untuk memengaruhi, meyakinkan, dan memberikan individu untukmembantu tujuan publik menjadi endemik. Dalam sistem korespondensi, koordinasi merupakan unsur utama sekaligus syarat adanya jaringan antara pesan, gambar dan kegiatan (Ali,2020).Pendakatan yang harus dilakukan adalahkomunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum secara maksimal mungkin terhadap khalayak, masih banyak pesan yang cenderung menggunakan prinsip komunikasi krisis, bukan komunikasi resiko. Informasi yang disampaikan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat, kurang memberikan solusi dan kurang menenangkan masyarakat.Kedua, strategi Komunikasi Publik yangdigunakan belum optimal dalam mengubah perilaku masyarakat, karena kampanye yang dijalankan pemerintah belum diikuti dengan penegakan aturan yang konsisten dan dibutuhkan adanya panutan (role model) yang baik dari para pejabat pemerintahan.Ketiga, aliran informasi terkadang berubahubah dan kurang konsisten pada saat masyarakatberada pada situasi penuh ketidakpastian saat pandemi. Informasi yang disampaikan bisa tiba-tiba berubah dalam hitungan menit. Hal ini tentunya semakin membingungkan masyarakat. Keempat, saluran informasi yang digunakan masih kurang tepat dan daya jangkaunyaterbatas, karena mengandalkan aplikasi dan internet.Sementara banyak masyarakat yang belum memiliki akses internet dan tidak memiliki literasi yang memadai untuk menggunakannya dengan benar.Kelima, Komunikasi yang terjali diantaraaparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik dan efektif. Masih sering terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi diantara petugas pelaksana di lapangan. Selain itu komunikasi pemerintah dengan lima unsur pemangkukepentingan (pentahelix) belum berjalan dengan baik bahkan sangat minim.Keenam, masih banyak disinformasi tentangpandemi yang beredar di masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan komunikasi publik. Derasnya arus informasi yang tidak benar juga belum dapat diantasipasi dan diatasi pemerintah dengan baik.Prinsip-prinsip Strategi Komunikasi1. Pendekatan komunikasi publik yangdilakukan pemerintah sebaiknya menggunakan prinsip resiko. Dalam komunikasi resiko, pesan bersifat persuasive, bukan hanya berupa pesan informatif sebagaimana pada komunikasi krisis, Dengan demikian pesan bukan hanya pengetahuan atau pada tujuan membangun awareness ataukesadaran masyarakat, tetapi pada pesan persuasi yang berusaha menenangkan hati dan meredakan emosi.2. Strategi Komunikasi Publik harusdilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang matang dan konsisten. Kampanye yangdilakukan bukan hanya sekedar lip-service, namun diikuti dengan implementasi kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.Kampanye harus dilakukam lebih massif dan intensif.Dengan memanfaatkan pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat.3. Masyarakat sudah banyak terbebani dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi secara ekonomi, oleh karena itu masyarakat mengharapkan informasi yang tepat, jelas dan konsisten. Pemerintah dapat menerapkan strategi satu pintu misalnya melalui seorang juru bicara dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah atau tumpeng tindih.4. Saluran informasi yang digunakan sebaiknya lebih banyak melalui media elektronik seperti radio dan televisi, selain melalui internet. Saluran lain yang cukup efektif adalah melalui pemanfaatan ASN sebagai influencer pemerintah, ulama, tokohtokoh masyarakat serta kader-kader kesehatan yang ada disetiap RT dan RW dan mahasiswa untuk menyebarkan informasi.5. Permasalahan miskomunikasi danmiskoordinasi adalah permasalahan yang selalu terjadi dalam lembaga pemerintahan di Indonesia.Untuk mengatasi hal ini harus ada political will yang kuat dari pemimpin pemerintahan sesuai struktur organisasi yang berlaku sehingga tidak ada ego sektoral ataupun overlapping tugas dan wewenang diantara organisasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.6. Permasalahan disinformasi hanya bisa diatasi dengan baik jika pemerintah tidak menutup-nutupi fakta yang sebenarnya mengenai pandemi ini sehingga timbul kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.Jika masyarakat masih memiliki keraguan terhadap informasi yang disampaikan pemerintah maka masyarakat akan memiliki informasi alternatif dari sumber yang menurut mereka lebih dapat dipercaya.7. Perlu adanya pesan positif berjenjang (up bottom) yang sama dan diviralkan terkait kebijakan pada masa pandemic Covid-19 ini. Perlu untuk “membanjiri” medsos dengan konten yang positif, yang ringkat, padat dan mudah dipahami oleh khalayak.Berdasarkan hasil temuan penelitian yangdilakukan responden masih belum melakukan vaksin tahap 1-2 dengan alasan masih percaya terhadap berita hoax dan tidak percaya adanya Covid-19, meskipun responden adalah mahasiswi tetapi masih saja percaya berita bohong yang ada di media sosial ataupun media internet. Komunikasi publik dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Sukabumi yang merupakan Kabupaten terluas yang ada di Jawa Barat harus memberikan edukasi ataupun seminar terhadap masyarakat umum yang belum melakukan vaksin agar pandemi ini segera berakhir, dan tidak lagi muncul berita hoax selalu dipercayai masyarakat sebagai agent of change seharusnya mahasiswi sendiri sebagai contoh yang baik di komunitasnya seperti dikeluarga menjadi role model mematuhi prokes, melakukan kegiatan vaksinasi dan memutuskan rantai hoax yang terjadi di keluarga ataupun dikomunitasnya.

Menjawab dari tujuan penelitian yang ada diatas bahwa dapat dikatakan prinsip-prinsip komunikasi publik yang dilakukan terhadap informan mahasiswi peguruan tinggi swasta STISIP WIidyaPuri Mandiri belum berhasil diakibatkan kepercayaan narasumber terhadap berita bohong atau hoax sehingga 2 informan belum melakukan vaksinasi.Berdasarkan konsep yang dikatakan oleh(Ali,2020) Prinsip-prinsip Strategi Komunikasi (1) prinsip resiko, (2) perencanaan yang matang dan konsisten, (3) informasi yang tepat, jelas dan konsisten, (4) saluran informasi yang digunakan sebaiknya lebih banyak melalui media elektronik seperti radio dan televisi, selain melalui internet, ASN, ulama, tokoh masyarakat, kader RT/RW dan mahasiswa, (5) political will, (6) disinformasi, (7) pesan positif.Dalam menjawab bagaimana strategi yangdilakukan Pemprov Jawa barat ini menjadi simbol komunikasi publik untuk para mahasiswa berdasarkan wawancara yang dilakukan strategi komunikasi publik yang menjadi simbol bagi mahasiswimenurut narasumber yakni belum berhasil dalam mendatangkan minat untuk vaksinasi 1-2 walaupun para mahasiswi yang lain sudah melaksanakan booster vaksin ke 3 serta mereka menjaga prokes memakai masker dan menjaga jarak,menjauhikerumunan. Srategi komunikasipublik yang dilakukan Pemprov Jawa Barat masih belum mencapai target yang maksimal dikarenakan 2 informan mahasiswi tersebut masih percaya terhadap berita bohong tentang vaksin dan juga tidak percaya adanya pandemi.Penemuan Penelitian melalui Tahapan prinsipprinsip strategi komunikasi publik Pemprov JawaBarat belum maksimal terhadap Kabupaten Sukabumi apalagi tumpeng tindih cara berkomunikasi antar pusat provinsi dan antar Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat masih belum merata dalam pemahaman komunikasi publik yang dilaksanakan.Pemerintah harus lebih fokus terhadap perkumpulanperkumpulan mahasiswa ataupun tokoh-tokohmasyarakat dalam menghadapi disinformasikecepatan informasi yang didapatkan tapi tidak sejalan dengan munculnya berita-berita hoax yang masih sulit diakhiri bahkan oleh mahasiswa. Pemerintah daerah harus fokus terhadap mahasiswa/mahasiswi yang ada didaerah memberikan edukasi serta seminar untuk melaksanakan vaksinisasi terhadap kampus-kampus dengan itu maka pandemi yang ada di Indonesia akan berakhir.